Abdul Fickar Hadjar

Alumni LBH-YLBHI: Jalankan Pemilu Jurdil, Sesuai Demokrasi & UUD

Alumni LBH-YLBHI: Jalankan Pemilu Jurdil, Sesuai Demokrasi & UUD

“Jika rakyat ingin menyatakan pendapatnya, tak perlu dan tidak tepat diancam sebagai tindakan makar.”

Selengkapnya

Alumni LBH Minta Wiranto Batalkan Tim Asistensi Hukum

Alumni LBH Minta Wiranto Batalkan Tim Asistensi Hukum

‘Cukuplah serahkan persoalan hukumm pada profesionalisme penyidik Polri, ataupun mekanisme Penegakan Hukum Terpadu’

Selengkapnya

Pakar: UBN Dibungkam ‘Pencucian Uang’, Bagaimana dengan Kasus Rekening Gendut

Pakar: UBN Dibungkam ‘Pencucian Uang’, Bagaimana dengan Kasus Rekening Gendut

“Jangan sampai karena UBN dilihat sebagai bagian dari pihak oposisi dalam berpendapat, hukum digunakan untuk membungkamnya.”

Selengkapnya

Pakar Hukum: Ajakan Golput Tidak Bisa Dipidanakan

Pakar Hukum: Ajakan Golput Tidak Bisa Dipidanakan

“Jadi asas bebas ini memberikan dasar bagi orang untuk bebas untuk menggunakan atau tidak hak yang dimilikinya.”

Selengkapnya

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Selama ini, regulasi untuk mengatur delik perzinaan –tak sebatas prostitusi online– telah diperjuangkan berbagai pihak agar dimasukkan ke dalam RKUHP.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Vonis Ahmad Dhani tampak Terlalu Dipaksakan

Pakar Hukum: Vonis Ahmad Dhani tampak Terlalu Dipaksakan

“Jadi tidak jelasnya pengertian golongan dan tidak adanya tweet yang menyebut ‘person’ dalam konteks SARA inilah ‘ruang karet itu’ yang bisa ditafsirkan hakim tanpa parameter dan reasoning (alasan) yang jelas.”

Selengkapnya

Plus dan Minus Capres-Cawapres soal Penegakan Hukum

Plus dan Minus Capres-Cawapres soal Penegakan Hukum

Abdul Fickar Hadjar menilai pendekatan Jokowi-Ma’ruf untuk memecahkan masalah hukum lebih secara normatif saja.

Selengkapnya

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Tjahjo bisa dikualifikasi sebagai pelaku.

Selengkapnya

Pakar Hukum: #2019GantiPresiden Bukan Makar

Pakar Hukum: #2019GantiPresiden Bukan Makar

“Karena itu adalah berlebihan menyebut atau menyamakan gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar adalah berlebihan atau lebay.”

Selengkapnya

BWU: Polisi Harus Netral, Tak Melebar ke Ranah Politik

BWU: Polisi Harus Netral, Tak Melebar ke Ranah Politik

Deklarasi #2019GantiPresiden, terang BWU, sudah dinyatakan KPU dan Bawaslu bukan merupakan kampanye. “Maka tidak boleh dibubarkan.

Selengkapnya

Page 1 of 3123