Abdul Fickar Hadjar

Pakar Hukum: Ajakan Golput Tidak Bisa Dipidanakan

Pakar Hukum: Ajakan Golput Tidak Bisa Dipidanakan

“Jadi asas bebas ini memberikan dasar bagi orang untuk bebas untuk menggunakan atau tidak hak yang dimilikinya.”

Selengkapnya

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Menimbang Prostitusi Daring Masuk RKUHP

Selama ini, regulasi untuk mengatur delik perzinaan –tak sebatas prostitusi online– telah diperjuangkan berbagai pihak agar dimasukkan ke dalam RKUHP.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Vonis Ahmad Dhani tampak Terlalu Dipaksakan

Pakar Hukum: Vonis Ahmad Dhani tampak Terlalu Dipaksakan

“Jadi tidak jelasnya pengertian golongan dan tidak adanya tweet yang menyebut ‘person’ dalam konteks SARA inilah ‘ruang karet itu’ yang bisa ditafsirkan hakim tanpa parameter dan reasoning (alasan) yang jelas.”

Selengkapnya

Plus dan Minus Capres-Cawapres soal Penegakan Hukum

Plus dan Minus Capres-Cawapres soal Penegakan Hukum

Abdul Fickar Hadjar menilai pendekatan Jokowi-Ma’ruf untuk memecahkan masalah hukum lebih secara normatif saja.

Selengkapnya

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Tjahjo bisa dikualifikasi sebagai pelaku.

Selengkapnya

Pakar Hukum: #2019GantiPresiden Bukan Makar

Pakar Hukum: #2019GantiPresiden Bukan Makar

“Karena itu adalah berlebihan menyebut atau menyamakan gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar adalah berlebihan atau lebay.”

Selengkapnya

BWU: Polisi Harus Netral, Tak Melebar ke Ranah Politik

BWU: Polisi Harus Netral, Tak Melebar ke Ranah Politik

Deklarasi #2019GantiPresiden, terang BWU, sudah dinyatakan KPU dan Bawaslu bukan merupakan kampanye. “Maka tidak boleh dibubarkan.

Selengkapnya

Pakar: “2019 Ganti Presiden” Tak Ada Unsur Melawan Hukum

Pakar: “2019 Ganti Presiden” Tak Ada Unsur Melawan Hukum

Soal polisi yang memulangkan Neno, dia menilai, “Ini indikator ketidakmampuan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan dalam negeri.”

Selengkapnya

Pakar Hukum Kritik Sistem Lapas

Pakar Hukum Kritik Sistem Lapas

Kemanapun napi korupsi dipindahkan, selama sistem pemasyarakatan dan integritas SDM lapasnya tak diperbaiki, maka kejadian serupa dinilai akan tetap berulang lagi.

Selengkapnya

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Pakar Hukum: Kasus Riza Chalid Bisa Diteruskan dengan Alat Bukti Lain

Dalam konteks kasus Riza Chalid, menurutnya, rekaman suara yang dinyatakan tidak sah itu sebenarnya tidak jadi penghalang untuk melanjutkan perkara itu.

Selengkapnya

Page 1 of 212