Dompet Dakwah Media

103 Tahun Kejahatan Balfour dan Dosa Inggris terhadap Palestina

Deklarasi Balfour 1917 dipandang oleh Palestina sebagai kejahatan bersejarah, di mana kerajaan Inggris mendukung penciptaan dan memberikan tanah untuk Yahudi di tanah milik mayoritas penduduk asli Arab.

103 Tahun Kejahatan Balfour dan Dosa Inggris terhadap Palestina
Perjanjian Balfour

Terkait

Hidayatullah.comTanggal 2 November 1917 terus diingat sebagai salah satu mula nestapa Palestina yang sejak 103 tahun lalu hingga kini harus menghadapi penjajahan Zionis ‘Israel’. Pada tanggal tersebut, Inggris menyatakan dukungannya terhadap “pembentukan nasional bagi orang-orang Yahudi di tanah Palestina”, apa yang kini dikenal sebagai “Deklarasi Balfour”.

Palestine Action, kelompok aktivis pro-Palestina di Inggris, memperingati 103 tahun Deklarasi Balfour tersebut dengan menyerbu Elbit System UK, perusahaan pembuat drone yang memasok sebagian besar produknya dipasok untuk tentara ‘Israel’.

Para aktivis menyerang pada dini hari, melemparkan toples cat merah ke dinding dan memecahkan jendela di situs Teknologi Ferranti Elbit Systems Inggris dekat Oldham, situs Shenstone Mesin UAV di Midlands, tempat mesin penggerak untuk drone Elbit Systems UK dibangun, dan situs lain di Tamworth, dekat Birmingham.

Kejahatan Bersejarah

Deklarasi Balfour 1917 dipandang oleh Palestina sebagai kejahatan bersejarah, di mana kerajaan Inggris mendukung penciptaan dan memberikan tanah untuk Yahudi di tanah milik mayoritas penduduk asli Arab. Deklarasi tersebut, dilansir oleh Brittanica, mulanya berupa sebuah surat dari Arthur James Balfour, sekretaris luar negeri Inggris, kepada Lionel Walter Rothschild, Baron Rothschild ke-2 (dari Tring), seorang pemimpin komunitas Anglo-Yahudi.

Deklarasi itu dibuat selama Perang Dunia I (1914-1918) dan dimasukkan dalam persyaratan Mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Kekhilafan Utsmani.

Apa yang disebut sistem mandat, yang dibuat oleh kekuatan Sekutu, adalah bentuk kolonialisme dan pendudukan yang terselubung. Sistem mentransfer aturan dari wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan yang dikalahkan dalam perang – Jerman, Austria-Hongaria, Kekhilafahan Utsmani, dan Bulgaria – kepada para pemenang.

Tujuan yang dideklarasikan dari sistem mandat adalah untuk memungkinkan pemenang perang untuk mengatur negara-negara yang baru muncul sampai mereka bisa merdeka.

Kasus Palestina, bagaimanapun, unik. Tidak seperti mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama dari Mandat Inggris di sana adalah untuk menciptakan kondisi untuk pembentukan “rumah nasional” Yahudi – di mana orang Yahudi merupakan kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.

Sejak dimulainya mandat, Inggris mulai memfasilitasi imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi meningkat dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total populasi.

Meskipun Deklarasi Balfour memasukkan peringatan bahwa “tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama dari komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina”, mandat Inggris didirikan dengan cara untuk melengkapi orang Yahudi dengan alat untuk membangun diri sendiri. aturan, dengan mengorbankan penduduk Arab Palestina.

Deklarasi Kontroversial

Akademisi Palestina-Amerika Edward Said, mengatakan bahwa Deklarasi Balfour “dibuat oleh kekuatan Eropa … tentang wilayah non-Eropa … dengan mengabaikan kehadiran dan keinginan penduduk mayoritas asli di wilayah itu”, dikutip oleh Al Jazeera.

Deklarasi Balfour menjanjikan orang Yahudi sebuah tanah di mana terdapat penduduk asli yang mencapai lebih dari 90 persen populasi. Deklarasi tersebut juga merupakan salah satu dari tiga janji masa perang yang saling bertentangan yang dibuat oleh Inggris.

Ketika dibebaskan, Inggris telah menjanjikan kemerdekaan Arab dari Kekhilafahan Utsmani dalam korespondensi Hussein-McMahon 1915. Inggris juga berjanji kepada Prancis, dalam perjanjian terpisah yang dikenal sebagai perjanjian Sykes-Picot 1916, bahwa mayoritas Palestina akan berada di bawah pemerintahan internasional, sementara wilayah lainnya akan dibagi antara dua kekuatan kolonial setelah perang.

Deklarasi tersebut, bagaimanapun, berarti bahwa Palestina akan berada di bawah pendudukan Inggris dan bahwa orang Arab Palestina yang tinggal di sana tidak akan memperoleh kemerdekaan.

Akhirnya, deklarasi tersebut memperkenalkan sebuah gagasan yang dilaporkan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hukum internasional – yakni “rumah nasional Yahudi”.

Penggunaan istilah “rumah nasional” yang kabur bagi orang-orang Yahudi, sebagai lawan dari “negara”, membuat maknanya terbuka untuk ditafsirkan. Dalam pertemuan dengan pemimpin Zionis Chaim Weizmann pada tahun 1922, bagaimanapun, Arthur Balfour dan Perdana Menteri David Lloyd George dilaporkan mengatakan Deklarasi Balfour “selalu berarti negara Yahudi pada akhirnya”.

Menurut kalangan akademisi arus utama, ada serangkaian alasan yang menjadi konsensus Inggris mengeluarkan deklarasi tersebut. Yang terutama adalah, kontrol atas Palestina merupakan kepentingan strategis untuk menjaga Mesir dan Terusan Suez dalam lingkup pengaruh Inggris

Inggris juga harus berpihak pada Zionis untuk menggalang dukungan di antara orang-orang Yahudi di Amerika Serikat dan Rusia, berharap mereka dapat memberi semangat pemerintah mereka untuk tetap berperang sampai kemenangan

Adapula pihak yang mengatakan bahwa penyebabnya adalah lobi Zionis yang intens dan hubungan yang kuat antara komunitas Zionis di Inggris dan pemerintah Inggris. Bahkan beberapa pejabat di pemerintahan waktu itu dilaporkan adalah Zionis itu sendiri.

Dukungan yang Masih Berlangsung

Mark Curtis, sejarawan dan analis kebijakan luar negeri Inggris, dalam sebuah artikel yang dimuat oleh Middle East Eye edisi Prancis, mengatakan bahwa “Inggris memiliki hubungan khusus dengan ‘Israel’ yang tidak banyak diberitakan oleh media arus utama”.

Ketika ‘Israel’ menggempur Gaza pada 2018, di mana tanggal 40 pengunjuk rasa Palestina telah ditembak, perdana menteri Inggris waktu itu, Theresa May menelepon Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu pada 10 Mei dan tidak mengangkat masalah tersebut sama sekali. Sementara itu, pemerintah menyimpulkan tidak akan meninjau ekspor senjata Inggris ke ‘Israel’ setelah pembantaian Gaza yang hanya dibahas satu kali di kabinet Inggris.

Bahwa Inggris mendukung ‘Israel’ atas pembunuhan di Gaza, menurut Curtis, benar adanya. Hubungan Inggris dengan ‘Israel’ khusus di setidaknya sembilan bidang, termasuk penjualan senjata, angkatan udara, penyebaran nuklir, angkatan laut, intelijen dan perdagangan, untuk beberapa nama.

Masih menurut Curtis, Inggris telah menyetujui penjualan senjata ke ‘Israel’ senilai 445 juta dolar AS sejak perang Gaza 2014 dan terdapat laporan bahwa peralatan ini telah digunakan terhadap penduduk di wilayah pendudukan. Komponen drone Inggris diekspor ke ‘Israel’untuk kemudian digunakan sebagai pengawasan dan serangan bersenjata.

Inggris juga mengekspor komponen untuk pesawat tempur sementara angkatan udara ‘Israel’ melakukan serangan udara di Gaza, menyebabkan kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur. Pemerintah mengakui belum menilai dampak ekspor senjatanya ke ‘Israel’ terhadap Palestina.

Inggris mengetahui bahwa ada lebih dari 570.000 pemukim ilegal ‘Israel’, yang terus bertambah, di wilayah pendudukan dan posisi resminya menganggap permukiman itu ilegal. “Namun ini tidak berarti mengingat kebijakan Inggris yang sebenarnya, yang tidak pernah diketahui menekan ‘Israel’ dengan kuat untuk mengakhiri pembangunan permukiman atau pendudukan,” ungkap Curtis.

Kebijakan ‘Israel’ di wilayah pendudukan telah digambarkan oleh badan hak asasi manusia B’Tselem sebagai “pencurian tak terkendali”. Barang-barang senilai ratusan juta dolar yang diproduksi di permukiman ilegal ini diekspor secara internasional setiap tahun, termasuk jeruk, kurma, dan mata air.

Belum lagi berbagai penghancuran yang dilakukan oleh pemerintah Zionis terhadap bangunan-bangunan milik penduduk Palestina. Tahun 2020 in , PBB telah melaporkan bahwa ‘Israel’ telah menghancurkan lebih dari 500 infrastruktur Palestina.

‘Israel’ juga telah mendesak rencana untuk membangun lebih dari 3.000 rumah permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB pada Februari lalu, merilis daftar 112 perusahaan yang dilaporkan terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina dengan beroperasi di permukiman ‘Israel’ di Tepi Barat yang diduduki. Kebanyakan merupakan perusahaan ‘Israel’ dengan beberapa milik Inggris, AS, Thailand dan lainnya.

Hal itu meupakan upaya internasional pertama untuk menamai dan mempermalukan bisnis yang terkait dengan industri permukiman ‘Israel’.

Upaya Palestine Action yang terus melakukan serbuan dan berusaha menutup Elbit Systems sejak September ini, adalah bagian dari protes terhadap kejahatan Inggris yang terus meneruskan dosanya dengan mendukung penjajahan dan kezaliman ‘Israel’ terhadap Palestina.*

Rep: Fida' A,

Editor: Rofi' Munawwar

Dukung Kami, Agar kami dapat terus mengabarkan kebaikan. Lebih lanjut, Klik Dompet Dakwah Media Sekarang!

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !