Pembatalan Dakwaan Etnis Rohingya ‘Hanyalah Pencitraan’

Kelompok Rohingya mendesak Myanmar membebaskan semua tahanan dari komunitas minoritas Muslim tertindas

Pembatalan Dakwaan Etnis Rohingya ‘Hanyalah Pencitraan’
ewn

Terkait

Hidayatullah.com – Langkah Myanmar baru-baru ini yang membatalkan dakwaan terhadap lebih dari 100 orang etnis Rohingya dianggap hanya bertujuan untuk menipu masyarakat internasional, demikian laporan sebuah kelompok advokasi Rohingya.

Pengadilan Myanmar pada 8 April membatalkan dakwaan terhadap lebih dari 100 Rohingya yang menghadapi dakwaan kriminal karena “perjalanan ilegal” – dari satu bagian negara ke bagian lain – di negara itu setelah meninggalkan negara bagian Rakhine.

“Bagi Rohingya, yang telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, bepergian di dalam negeri tidak mungkin melanggar hukum,” kata Mohammad Ayyub, presiden Organisasi Solidaritas Rohingya.

Dia lebih lanjut mengklaim bahwa penangkapan minoritas Muslim ini dengan dalih “bepergian tanpa dokumen hukum” sebenarnya adalah sebuah tindakan ilegal.

“Tidak ada negara di dunia yang menahan warga dalam negeri untuk bepergian dari satu daerah ke daerah lain,” kata Ayyub, mencatat bahwa pemerintah Myanmar di negara bagian Rakhine utara telah membangun banyak pos pemeriksaan militer untuk membatasi penduduk desa Rohingya yang bepergian dari satu desa ke desa lain.

“Ini ilegal,” katanya.

Sejumlah 128 orang Rohingya dari negara bagian Rakhine ditangkap pada November lalu setelah mereka turun dari kapal di dekat pantai Chaung Thar dan di dekat pantai Shwe Thaung Yan di Wilayah Ayeyarwady.

Mereka didakwa karena bepergian tanpa dokumen identitas yang sah berdasarkan Undang-undang Pendaftaran Penduduk Burma 1949 dengan hukuman maksimal dua tahun penjara atau denda atau keduanya.

Myanmar didesak untuk melepaskan 30.000 orang Rohingya

Pengadilan kota di ibukota wilayah Ayeyawaddy, Pathein, mengumumkan pada 8 April bahwa kasus itu ditutup atas permintaan penggugat, yaitu kantor imigrasi lokal, menurut hakim Khin Myat Myat Tun.

“Ketika dakwaan terhadap mereka dibatalkan, mereka akan dikirim kembali ke Rakhine,” kata perempuan itu kepada Anadolu Agency melalui panggilan telepon.

Ayyub juga mengklaim bahwa terdapat sekitar 30.000 Muslim Rohingya di beberapa penjara di seluruh Rakhine, di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh dengan tuduhan yang sama.

“Jika negara tulus dan menghormati hukum, ia harus membebaskan semua Rohingya dan memperbolehkan mereka bergerak di wilayah dengan bebas,” tambahnya,

Anita Schug, kepala bagian perempuan dan anak-anak Dewan Rohingya Eropa, menyebut pembebasan 128 orang Rohingya adalah salah satu bentuk pergeseran dari penjara ke penjara lainnya.

“Orang Rohingya yang dibebaskan dibawa kembali ke Rakhine dan ditempatkan di kamp-kamp. Mereka tidak bebas untuk kembali ke rumah mereka,” Schug mengatakan pada Anadolu Agency.

Berdasarkan sejarah perlakuan Myanmar terhadap Rohingya, dia menekankan pada membangun kepercayaan dan mengatakan :”Myanmar harus membangun kepercayaan terlebih dahulu, dan orang-orang Rohingya di dalam tidak merasakan kepercayaan ini.”

Aktivis HAM Rohingya, Razia Sultana menyebut pembebasan 128 Rohingya sebagai pertunjukan di hadapan dunia.

“Melepaskan Rohingya dari pengadilan adalah […] hanya untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional. Rohingya adalah warga negara Myanmar. Mereka harus memiliki kebebasan dan gerakan bebas. Jadi menangkap mereka itu ilegal, ”katanya.

Rohingya harus diizinkan bergerak bebas

Aktivis Rohingya lain, Maung Zarni, berpendapat: “Terhadap batas waktu ICJ [Mahkamah Internasional] yang tidak jelas dari empat bulan pertama untuk melapor ke pengadilan oleh Myanmar, mereka baru saja dibebaskan pada 8 April dan kasus mereka dihentikan.”

Dalam gugatan genosida yang diajukan pada November 2019 oleh Gambia terhadap Myanmar, pengadilan tinggi PBB pada 23 Januari 2020, menyatakan batas waktu empat bulan bagi pemerintah Aung San Suu Kyi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan memastikan bahwa Rohingya berada di negara itu tidak disakiti.

“Segala sesuatu yang dilakukan oleh rezim Suu Kyi dalam bulan-bulan ini akan dilakukan dengan maksud memengaruhi pengadilan dengan pandangan bahwa Myanmar mematuhi perintahnya,” kata Zarni, penulis bersama “The Slow Burning Genocide of Myanmar’s Rohingya “.

“Lalu mengapa Myanmar mempertahankan 120.000 Rohingya – dengan status penduduk, etnis, dan hukum yang persis sama – di kamp-kamp pengungsi sejak 2012?” dia mengajukan pertanyaan saat berbicara dengan Agensi Anadolu.

Pendiri bersama Free Rohingya Coalition Nay San Lwin mendesak agar Rohingya “harus diberikan kartu identitas nasional seperti sebelum tahun 1982.”

“Mereka [Rohingya] tidak seharusnya ditangkap… Mereka harus diizinkan bergerak bebas kemanapun mereka mau. Menahan mereka di sebuah penjara terbuka dan menangkapi mereka ketika mereka berupaya untuk pergi adalah strategi genosida yang sedang terjadi kepada mereka,” Lwin mengatakan pada Anadolu Agency.

“Karena mereka [Rohingya] berada di sebuah kurungan dan tidak memiliki harapan untuk masa depan mereka, ribuan orang mengambil perjalanan perahu yang berisiko ke Thailand, Malaysia, dan negara-negara lain,” tambahnya.

Langkah seperti itu jarang terjadi di Myanmar, karena pengadilan, dalam kasus-kasus serupa sebelumnya, memberikan hukuman maksimum – dua tahun penjara – kepada tahanan Rohingya untuk perjalanan ilegal di luar negara bagian Rakhine, rumah bagi sekitar 1 juta Muslim Rohingya.

Penggugat Sein Win juga mengkonfirmasi bahwa tahanan Rohingya akan dikirim kembali ke desa dan kamp mereka.

Namun dia menolak untuk mengungkapkan motif penutupan kasus tersebut.

“Kami bertindak sesuai dengan arahan Nay Pyi Taw,” katanya kepada Anadolu Agency, merujuk pada ibukota administratif negara itu.

Anadolu Agency tidak dapat menghubungi Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan yang berbasis di Nay Pyi Taw.

Rohingya sering menghadapi penangkapan dan penuntutan karena berusaha melakukan perjalanan ke luar Negara Bagian Rakhine dengan harapan mencapai Malaysia melalui Thailand.

Etnis yang dianiaya

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai etnis yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat akan serangan sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan pembantaian terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017, mendorong jumlah orang yang dianiaya di Bangladesh di atas 1,2 juta.

Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan pemerintah Myanmar, menurut sebuah laporan oleh Ontario International Development Agency (OIDA).

Lebih dari 34.000 Rohingya juga dibakar hidup-hidup, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, kata laporan OIDA berjudul Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman Tak Terungkap.

Sebanyak 18.000 perempuan dan gadis Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak, tambahnya.* Nashirul Haq

Rep: Nashirul Haq

Editor: Insan Kamil

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !