Mengapa ‘Israel’ tidak Bisa Disebut sebagai Negara Demokratis?

Theodor Herzl, bapak Zionisme, menyusun rencana tentang apa yang harus dilakukan dengan penduduk asli Palestina

Mengapa ‘Israel’ tidak Bisa Disebut sebagai Negara Demokratis?
Chaim Weizmann dilantik setelah terpilih sebagai presiden pertama Israel pada tahun 1949 (AFP)

Terkait

Oleh: Joseph Massad

 

Hidayatullah.com | BAGI beberapa pers Barat dan politisi Barat, pemilu ‘‘Israel’’ pada musim panas lalu terlihat sebagai konfirmasi bahwa ‘Israel’ semakin kurang demokratis, dan lebih rasis serta chauvinistic (patriotisme berlebihan).

Kita diberitahu bahwa ini melemahkan ‘Israel’ sebagai “Negara Yahudi dan demokratis”.

New York Times melaporkan: “Demokrasi ‘Israel’ sedang dalam posisi bertahan. Bagi etnonasionalis kanan, yang sukses tahun lalu dalam mengabadikan definisi diri ‘Israel’ sebagai negara Yahudi dalam hukum dasar, ini membutuhkan penyesuaian.”

Garis  perayaan umum bahwa ‘Israel’ mampu menyeimbangkan dua cita-cita dan prinsip inti pentingnya – yaitu, bahwa itu adalah “sebuah negara demokratis dan Negara Yahudi” – telah bergeser baru-baru ini dengan beberapa orang sekarang menyesali bahwa keseimbangan ini yang diduga telah diimbangkan oleh “sayap-kanan” negara Zionis itu.

Baca: Nasib Yahudi ‘Kulit Hitam’ di Tanah Jajahan 

Komitmen kepada pembersihan etnis

Fakta utama bahwa penggambaran semacam itu dengan sengaja mengabaikan “demokrasi” di ‘Israel’ yang dibangun untuk Yahudi ‘Israel’ setelah Zionis mengusir 90 persen populasi Palestina ketika ‘Israel’ didirakn pada 1948, menjadikan diri mereka mayoritas dalam semalam di negara yang dibersihkan secara etnis.

Mereka memilih pemerintahan demokratis liberal untuk mayoritas Yahudi kolonial, sementara melembagakan sistem apartheid hukum untuk Palestina yang tidak bisa mereka usir, termasuk puluhan undang-undang rasis.

Komitmen terhadap pembersihan etnis dan supremasi Yahudi ini telah menjadi landasan ideologis dari gerakan Zionis sejak awal.

Theodor Herzl, bapak Zionisme, menyusun rencana tentang apa yang harus dilakukan dengan penduduk asli Palestina. Dalam pamflet foundasional State of the Jewish, ia memperingatkan terhadap komitmen demokratis dan menyarankan bahwa “infiltrasi [orang Yahudi ke Palestina] pasti akan berakhir dengan bencana. Ini berlanjut sampai saat yang tak terhindarkan ketika penduduk asli merasa dirinya terancam, dan memaksa pemerintah [yang ada] untuk menghentikan masuknya orang Yahudi lebih jauh. Akibatnya imigrasi sia-sia kecuali berdasarkan supremasi yang terjamin. ”

Penjajah Yahudi, Herzl tulis di bukunya, harus “mencoba untuk meningkatkan populasi miskin di seberang perbatasan dengan mendapatkan pekerjaan untuk itu di negara-negara transit, sementara menyangkal itu pekerjaan di negara kita …

“Pemusnahan orang miskin harus dilakukan secara diam-diam dan dengan hati-hati. Biarkan para pemilik harta tak bergerak percaya bahwa mereka menipu kita, menjual barang-barang kepada kita lebih dari nilainya. Tetapi kita tidak akan menjual mereka kembali.”

Ketika koloni-koloni Yahudi berlipat ganda, demikian pula pengusiran warga Palestina. Ahli agronomi dan kolonis Polandia, Chaim Kalvarisky, seorang manajer Asosiasi Kolonisasi Yahudi, melaporkan pada tahun 1920 bahwa sebagai seseorang yang telah merampas warga Palestina sejak tahun 1890-an, “Pertanyaan orang Arab pertama kali muncul kepada saya dengan semua keseriusannya tidak lama setelah pembelian tanah pertama yang saya buat di sini. Saya harus mengusir penduduk Arab dari tanah mereka dengan tujuan untuk tempat menetap saudara-saudara kita. ”

Kalvarisky mengeluh bahwa “celaan murahan” dari orang-orang yang ia usir “tidak berhenti berdering di telinga saya untuk waktu yang lama setelahnya”.

Baca: Untuk Mengalahkan Yahudi, Kenalilah Tabiatnya

Oposisi kategorikal

Ketakutan kaum Zionis terhadap demokrasi universal, dan komitmen mereka terhadap pembersihan etnis, begitu kuat sehingga setelah Perang Dunia Pertama, ketika Inggris – yang mementingkan perluasan kekuasaan mereka – ingin meminta AS untuk mengambil bagian dari tanggung jawab untuk Palestina, mereka menolaknya mentah-mentah.

Organisasi Zionis Dunia (WZO) menolak keras keterlibatan AS: “Demokrasi di Amerika terlalu umum yang berarti pemerintahan mayoritas tanpa memperhatikan keragaman jenis atau tahapan peradaban atau perbedaan kualitas … Mayoritas numerik di Palestina saat ini adalah Arab, bukan Yahudi. Secara kualitatif, itu adalah fakta sederhana bahwa orang-orang Yahudi sekarang dominan di Palestina, dan diberikan kondisi yang tepat mereka akan dominan secara kuantitatif juga dalam satu atau dua generasi, “kata WZO.

“Tetapi jika konsepsi aritmetika kasar demokrasi diterapkan sekarang atau pada tahap awal di masa depan untuk kondisi Palestina, mayoritas yang akan memerintah adalah mayoritas Arab, dan tugas membangun dan mengembangkan Palestina Yahudi yang hebat akan menjadi jauh lebih sulit.”

Perlu dicatat bahwa WZO mengabaikan fakta bahwa penduduk asli Amerika dan Afrika Amerika, diantara yang lainnya, tidak termasuk dalam “demokrasi” versi AS.

Pada tahun yang sama, Julius Kahn, seorang anggota Kongres Yahudi AS, menyampaikan pernyataan yang didukung oleh sekitar 300 tokoh Yahudi – baik rabi maupun orang awam – kepada Presiden Woodrow Wilson, yang pemerintahannya mendukung Zionis.

Pernyataan itu mengecam Zionis karena berusaha memisahkan Yahudi dan membalikkan tren historis menuju emansipasi, dan menolak penciptaan negara Yahudi di Palestina yang bertentangan dengan “prinsip-prinsip demokrasi”.

Baca: Yahudi-Yahudi ‘Nyeleneh’ 

‘Pemindahan wajib’

Ketakutan dasar Herzl terhadap demokrasi diadopsi oleh para pengikut Zionisnya. Di sebelah kanan, pendiri Zionisme Revisionis, Vladimir Jabotinsky, berargumen pada tahun 1923 menentang Buruh Zionis “kiri” yang ingin mengusir penduduk Palestina melalui tipu daya, menjelaskan bahwa tidak ada jalan selain formula kekerasan bahwa kolonisasi Yahudi dan pengusiran rakyat Palestina adalah satu dan proses yang sama.

“Setiap orang pribumi … tidak akan secara sukarela mengizinkan, tidak hanya master baru, tetapi bahkan mitra baru. Dan itu juga untuk orang Arab,” kata Jabotinsky. “Para pengkhianat di tengah-tengah kita berupaya meyakinkan kita bahwa orang-orang Arab adalah orang bodoh yang bisa ditipu … [dan] orang-orang yang akan meninggalkan hak kelahiran Palestina mereka demi keuntungan ekonomi dan budaya. Saya dengan tegas menolak penilaian tentang orang Arab Palestina ini.”

Pada 1920-an dan 1930-an, Zionis membuat rencana strategis untuk pembersihan etnis (apa yang mereka sebut “pemindahan”) warga Palestina. Bersamaan dengan Jabotinsky, David Ben-Gurion, pemimpin pemukim colonial dari kaum Buruh, menyatakan pada bulan Juni 1938: “Saya mendukung pemindahan wajib. Saya tidak melihat sesuatu yang tidak bermoral di dalamnya. ”

Pernyataannya mengikuti kebijakan yang diadopsi oleh Badan Yahudi, yang membentuk “Komite Pemindahan Penduduk” pertama pada November 1937 untuk menyusun strategi pengusiran paksa rakyat Palestina. Dua komite tambahan dibentuk pada tahun 1941 dan 1948.

Baca: DPR: UU “Negara Bangsa Yahudi” Cermin Rasisme Israel …

Musuh-musuh rakyat Palestina

Chaim Weizmann, kepala WZO, menyajikan pada tahun 1941 rencana untuk mengusir satu juta warga Palestina ke Irak dan menggantinya dengan lima juta orang Polandia dan penjajah Yahudi Eropa lainnya. Dia mengatakan rencananya kepada duta besar Soviet di London, Ivan Maisky, dengan harapan mendapatkan dukungan Soviet.

Ketika Maisky menyatakan keterkejutannya, Weizmann menjawab dengan argumen rasis, tidak seperti yang digunakan oleh kaum fasis terhadap Yahudi Eropa pada periode yang sama: “Kemalasan dan primitivisme Palestina mengubah sebuah taman yang berkembang menjadi gurun. Berikan saya tanah yang ditempati oleh satu juta orang Arab, dan saya akan dengan mudah mengurusnya lima kali lipat dengan sejumlah orang Yahudi di atasnya.”

Apa yang disebut formula “negara Yahudi dan demokratis”, yang ditakuti oleh banyak pembela ‘‘Israel’’ sekarang, selalu didasarkan pada aritmatika supremasi Yahudi dan pembersihan etnis – tidak seperti demokrasi liberal supremasi kulit putih yang didirikan setelah etnis pembersihan di AS, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Tetapi sementara koloni pemukim lainnya mampu, setelah berabad-abad pembersihan etnis, untuk melembagakan supremasi demografis putih – meskipun kebijakan anti-imigrasi-non-putih saat ini di AS menunjukkan betapa rumitnya keseimbangan ini telah menjadi – populasi Yahudi kolonial ‘‘Israel’’ kembali menjadi minoritas yang menghadapi mayoritas penduduk asli Palestina.

Mayoritas itu terus menentang pembersihan etnis dan pemerintahan supremasi Yahudi, yang dirayakan oleh pendukung ‘‘Israel’’ dan musuh-musuh Palestina sebagai “Negara Yahudi dan demokratis”.

Joseph Massad adalah Profesor Politik Arab Modern dan Sejarah Intelektual di Universitas Columbia di New York. Dia adalah penulis banyak buku dan artikel akademik dan jurnalistik. Buku-bukunya termasuk Efek Kolonial: Pembuatan Identitas Nasional di Yordania, Orang Arab yang Menginginkan, Kegigihan Palestina. Pertanyaan: Esai tentang Zionisme dan Palestina, dan yang terbaru Islam dalam Liberalisme. Buku dan artikelnya telah diterjemahkan ke selusin bahasa.*

Artikel ini dimuat di Middle East Eye, diterjemahkan Nashirul Haq AR

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !