Selasa, 6 Juli 2021 / 27 Zulqa'dah 1442 H

None

Rancangan Konstitusi Baru Turki Demokrasi-Sekuler

Usulan menjauhkan konstitusi Turki dari sekulerisme ditolak parlemen
Bagikan:

Hidayatullah.com—Pengaruh sekulerisme Turki dan Mustafa Kemal Ataturk nampaknya masih mengakar di Turki. Terbukti ketika pernyataan Ketua Parlemen, Islamil Kahraman melahirkan polemic sesaat setelah mengusulkan agar konstitusi baru Turki harus dibuat tidak berdasarkan referensi sekularisme.

Sebelumnya, Kahraman memicu kemarahan pada 25 April 2016 lalu, dengan menyarankan prinsip sekularisme “harus dihapus” dari konstitusi Turki. “Sebagai negara Muslim, mengapa kita harus berada dalam situasi di mana kita mundur dari agama? Kita adalah sebuah negara Muslim. Jadi kita harus memiliki konstitusi agama, “katanya dikutip Daily Sabah.

Pernyataan Kahraman yang juga dikenal pejabat Partai Pembangunan dan Keadilan [AKP] ini secara cepat dinetralisir Presiden Turki,  Recep Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Ahmet Davutoglu.

Di bawah kepemimpinan AKP, sikap sekuler dan demokratis negara itu “tidak untuk diperdebatkan”, seperti yang dideklarasikan oleh Davutoglu.

“Sekularisme akan menjadi ciri dari konstitusi baru yang kami rancang sebagai prinsip yang menjamin ‘kebebasan beragama dan keyakinan rakyat serta memastikan  negara berada di jarak yang sama dari semua kelompok keyakinan,” ujar Davutoglu Kamis (28/04/2016) pada pidato di televisi sebagaimana dikutip alaraby.co.uk.

Pada Senin, pembicara parlemen dan pejabat AKP Ismail Kahraman mengatakan bahwa Turki “harus mempunyai sebuah konstitusi agama,” memicu ketakutan dari oposisi Turki bahwa pemerintah AKP berusaha untuk membawa agama kembali ke dalam politik di sebuah negara yang secara sumpah telah sekuler selama 80 tahun.

Sistem sekuler telah menjadi prinsip utama sejak dasar dari republik Turki diusulkan oleh presiden republik pertama Mustafa Kemal Ataturk.

Sekularisme militan Ataturk dan reformasi hukum dan politik yang dia berlakukan ke seluruh Turki mempromosikannya dimana telah lama diberlakukan oleh elit politik Turki sejak kematiannya di tahun 1938.

Pasukan militer Turki, sejak 1940an, telah secara khusus memerankan diri sebagai “penjaga” warisan sekularis Ataturk.

Upaya partai-partai Islam Turki untuk masuk ke dunia politik selama beberapa dekade selanjutnya mendapat perlawanan keras dari militer Turki, yang selalu mengintervensi dan membalik susunan dari pemerintah sipil yang berbeda, baik sayap kiri ataupun Islamist, dengan baik hingga 1990an.

Pada 1997 pemerintahan Partai Welfare dari Necmettin Erbakan, sebuah ideologis dari pendahulu AKP yang dipimpin AKP, telah dihapus dalam sebuah “kudeta halus” oleh militer karena Erbakan membuka identitas Islam.

Sejak memiliki kekuasaan pada 2002, AKP pimpinan Recep Tayyip Erdogan, telah menjunjung tinggi identitas sekuler republik Turki.

Tetapi sementara pada awal-awal tahun itu mereka mungkin takut akan respon keras dari militer Turki jika mereka melewati “garis merah,” AKP semakin mendominasi dinas rahasia dan militer pada tahun-tahun ini setelah pergantian bertahan dari jenderal-jenderal dari “penjaga lama.”

Partai-partai politik mainstream Turki yang menentang AKP telah lama mengklaim bahwa partai itu sedang mencoba untuk mengubah warisan Ataturk meskipun pejabat partai tersebut menyanggah.

Tetapi pidato Kahraman pada Senin sekali lagi menimbulkan perdebatan di negara itu.

Desakan itu memicu protes pada Selasa di kota-kota besar, di mana polisi harus menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan para demonstran di Ankara dan Istanbul.

Komentar Kahraman juga membuat panas partai oposisi, mendesak orang yang mengatakan itu untuk mengeluarkan pernyataan yang berisi bahwa dia telah mengekspresikan opininya sendiri, bukan opini AKP di mana dia menjadi anggotanya.

Cigdem Toker, kolumnis untuk harian oposisi Cumhuriyet, mengusulkan bahwa seruan dari pembicara parlemen merupakan “deklarasi yang bertujuan” terlepas dari upaya pemerintah untuk menjauhkan diri dari komentarnya.

“Itu merupakan sebuah ambang dari proses yang mengatur semua hak dasar dan kebebasan dari sistem pendidikan untuk mempengaruhi kehidupan dari dasar agama,” tulis dia.

Selin Sayek Boke, juru bicara untuk partai pro sekular dari oposisi utama, mengecam komentar “menantang” Kahraman, mendesaknya untuk mengundurkan diri.

“Bagi kami sekularisme merupakan sebuah garis merah dan sebuah alasan yang akan kami jaga hingga anggota CHP terakhir masih hidup,” kata dia.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah AKP telah mencabut pelarangan yang telah lama berlaku atas penggunaan hijab bagi perempuan di sekolah-sekolah dan pelayanan publik sebagai bagian dari paket reformasi demoktratis.

Itu juga termasuk pembatasan penjualan alkohol dan upaya melarang penggabungan asrama wanita-pria di universitas negeri.*/Nashirul Haq AR

Rep: Admin Hidcom
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Ijtima Ulama Mendorong Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan

Ijtima Ulama Mendorong Sertifikasi Halal Rumah Potong Hewan

LKEPI dan JES Desak Pemerintah Baru Perhatikan Pariwisata Syariah

LKEPI dan JES Desak Pemerintah Baru Perhatikan Pariwisata Syariah

Aparat Iraq Menangkap ‘Mufti ISIS’ Shifa al-Nima

Aparat Iraq Menangkap ‘Mufti ISIS’ Shifa al-Nima

Agamanya Dihina Presiden Macron, Paul Pogba Mundur dari Timnas Prancis

Agamanya Dihina Presiden Macron, Paul Pogba Mundur dari Timnas Prancis

Kwarnas Gerakan Pramuka dan UNICEF Kerjasama Tingkatkan Perlindungan Hak Anak

Kwarnas Gerakan Pramuka dan UNICEF Kerjasama Tingkatkan Perlindungan Hak Anak

Baca Juga

Berita Lainnya