Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

None

Sudah tak Serukan Golput, MHTI Serukan Tinggalkan Demokrasi

ilustrasi
Bagikan:

Hidayatullah.com—Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) menilai sumber kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini karena menganut sistem demokrasi dalam segala bidang termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Selain karena bertentangan secara mendasar dengan Islam, kerusakan sistemik yang dihasilkan sistem demokrasi seharusnya makin menguatkan kita untuk menolak dan meninggalkan sistem demokrasi sekaligus menawarkan sistem politik pengganti yang Sang Pencipta wajibkan yakni sistem khilafah,” demikian disampaikan Koordinator Lajnah Khusus Intelektual MHTI Jabar,Indira S.Rahmawaty,S.IP.,M.Ag saat menggelar konferensi pers di kantor HTI Jabar Jl.Jakarta Kota Bandung,Jumat (14/03/2014).

Alih-alih ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya namun kenyataannya demokrasi justru telah membawa malapetaka dan biang penderitaan berkepanjangan. Untuk itu sudah saatnya rakyat khususnya umat Islam sadar dan segera meninggalkan demokrasi dan menggantinya dengan sistem khilafah.

Indira menjelaskan bahwa sistem demokrasi yang telah dianut dan dijalankan selama puluhan tahun di Indonesia harusnya secara jujur menjadi bahan evaluasi bersama karena telah nyata gagal membawa kesejahteraan yang hakiki bagi rakyatnya.

Ia menambahkan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai bagian dari proses demokrasi  yang laksanakan setiap lima tahun hanya berhasil mengganti rezim penguasa saja sementara sistemnya masih tidak berubah maka perubahan yang hakiki mustahil dapat terwujud.

Ia mencontohkan dalam setiap Pemilu suara perempuan sering kali diperebutkan karena mempunyai potensi untuk mendulang suara terbanyak. Namun, sambungnya,acapkali perempuan hanya dijadikan alat semata,kuota hingga 30 persen caleg perempuan dinilai hanya bentuk pembodohan saja.Padahal dalam Islam telah mengatur dan memberi hak politik bagi perempuan yang diatur secara syari’at. Untuk itu pihaknya menghimbau jika perempuan ingin berpatisipasi dalam politik maka harus dalam sistem politik yang benar yakni sistem khilafah.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Ketua MHTI Jabar,Siti Nafidah menambahkan yang diperlukan saat ini untuk mengubah sistem demokrasi kepada sisetem khilafah adalah mengubah mindset yang selama ini telah tertanam dalam benak umat Islam. Ia menambahkan bahwa sistem politik yang sejak awal sudah salah arah dan landasan harus tidak diikuti secara terus menerus.

MHTI sendiri menurutkan telah dan akan terus menyadarkan umat Islam untuk kembali ke sistem Islam dengan tujuan untuk kemuliaan umat Islam sendiri.

Tak larang Pemilu

Disinggung apakah seruan tersebut kenaan dengan telah dekatnya pelaksanaan Pemilu, dengan tegas pihaknya menolak jika seruan tersebut dalam rangka menghadapi Pemilu bulan April mendatang.

Menurutnya MHTI hanya memanfaatkan momentum saja agar rakyat khususnya umat Islam jangan mau dibodohi dengan konsep perubahan yang dikemas dalam pesta demokrasi.

Menjawab pertanyaan wartawan apakah dengan menyerukan meninggalkan demokrasi MHTI mengajak untuk Golput, secara diplomatis Siti mengatakan MHTI bukan dalam posisi menyuruh atau melarang dalam Pemilu mendatang.

“Kita tidak diinstruksikan untuk itu, core HTI sendiri bukan dalam posisi mendukung atau tidak mendukung  namun hanya sebagai guiden atau pencerahan saja. Karena dalam hukum syarah pemilu itu kan mubah-mubah saja,boleh. Sekali lagi posisi kita bukan pada tataran Golput atau tidak Golput tetapi memberi guiden atau penyadaran saja,”pungkasnya.*

Rep: Ngadiman Djojonegoro
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Muslimat Hidayatullah Gelar Seminar Internasional Bahas Peran Wanita Islam

Muslimat Hidayatullah Gelar Seminar Internasional Bahas Peran Wanita Islam

PII  Kecam Kontes Indonesian Model Hunt 2016

PII Kecam Kontes Indonesian Model Hunt 2016

Jusuf Kalla Tutup Kongres Umat Islam V di Sulsel

Jusuf Kalla Tutup Kongres Umat Islam V di Sulsel

Rancangan Konstitusi Baru Turki Demokrasi-Sekuler

Rancangan Konstitusi Baru Turki Demokrasi-Sekuler

Pelayanan Kesehatan Belum Maksimal, Klinik Apung Jangkau Kepulauan Seribu

Pelayanan Kesehatan Belum Maksimal, Klinik Apung Jangkau Kepulauan Seribu

Baca Juga

Berita Lainnya