Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Catatan Akhir Pekan

Nasib Partai-partai Islam Tahun 2004

Bagikan:

Beberapa hari belakangan ini sebenarnya banyak berita menarik. Dari luar negeri, berita terheboh adalah tertangkapnya Saddam Husein. Berbagai analisis sudah banyak diungkapkan. Ada yang menyebut itu sandiwara.

Malah ada yang meragukan, apakah benar yang ditangkap itu Saddam Hussein. Analisis Gordon Thomas di Koran The Daily Telegraph, London, berjudul “Saddam betrayed by his wife”, 17 Desember 2003, menarik untuk diikuti. Berita ini mengungkapkan bagaimana jaringan kerja intel-intel Mossad dan AS telah lama mengikuti gerak-gerik istri kedua Saddam Hussein, bernama Samira Shahbander. Sang istri, sebelum Baghdad jatuh ke tangan AS. Sempat lari ke Lebanon, dengan membawa uang 5 juta USD dan sejumlah emas. Dari sang istri inilah, konon, tempat persembunyian Saddam tercium.

Tapi, pertarungan Saddam dan Bush memang tidak imbang. Kata Jorg Heider, pemimpin sayap kanan Austria: dari segi moral, kedua orang itu tidak banyak berbeda. Keduanya menyalahi hukum internasional dan melanggar HAM. “Seorang bernasib baik karena memimpin sebuah negara super power, dan seorang lagi pemimpin malang.”

Namun, Iraq tampaknya kini menjadi ajang “jihad” baru, yang tidak ada kaitannya dengan Sadam Hussein. Kaum Muslim tahu, bahwa Saddam adalah penguasa yang kejam dan telah membunuh banyak ulama Islam secara sadis. Kini, di dunia, ia telah menerima akibatnya. Koran International Herald Tribune, edisi 11 November 2003 lalu, menurunkan berita besar di halaman pertama berjudul “Hundreds of militants head to Iraq for jihad.” Yang menarik dari berita ini, dilaporkan banyak pemuda Muslim yang pergi ke Iraq tanpa mereka ada kaitan dengan al-Qaeda. Wallahu a’lam. Kita tunggu lagi perkembangan terus di Iraq.

Berita menarik lain muncul di Koran Haaretz, Israel, (17/12/2003), yang membocorkan laporan analisis intelijen di bawah CIA. Berita ini berjudul: “U.S. report: no full peace settlement before 2020.” Jadi, menurut CIA, memang tidak akan ada perdamaian penuh antara Israel-Palestina sampai tahun 2020. Pakar-pakar intelijen AS juga meramalkan kemungkinan terjadinya kekacauan politik di Mesir dan Arab Saudi. Diantara efek-efek negatif adalah berdirinya rejim radikal di Mesir yang dapat mengganggu hubungan damai Mesir dengan Israel. Mari kita tunggu, apakah dugaan CIA itu betul.

Dalam catatan kali ini, yang menarik untuk kita sorot adalah soal nasib-nasib partai Islam dalam pemilu 2004. Beberapa hari ini, tampaknya berbagai TV di Indonesia sibuk mengadakan jajak pendapat tentang perolehan suara partai-partai peserta pemilu 2004.

Imbas polling-polling itu sampai juga ke Kuala Lumpur. KPU sudah mengumumkan, sebanyak 24 partai sebagai peserta pemilu 2004. Namun, tampaknya, belum apa-apa, Barat sudah khawatir kalau partai Islam akan menang dalam pemilu itu.

Pada 11 Desember 2003 lalu, delegasi Parlemen Australia Menemui para pemimpin Muhammadiyah di Yogyakarta. Kata Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Syafii Maarif, seperti dikutip Tempo interaktif, “Mereka memang bertanya dan khawatir, Pemilu 2004 akan menghasilkan pemerintahan Islam fundamental. Saya katakan, itu tidak mungkin terjadi.”

Mendapatkan jawaban dari petinggi Muhammadiyah itu, delegasi parlemen Australia tampak merasa puas. Syafii juga menjelaskan, komposisi partai-partai yang berasaskan Islam dan dikategorikan Islam fundamental, tidaklah signifikan. Bahkan, bila partai-partai itu berkoalisipun, tidak akan menghasilkan koalisi besar.

Menurut Ian Causley, ketua delegasi, kekhawatiran pemerintah dan masyarakat Australia bukan berarti anti-Islam. “Selama ini, warga Islam di Australia mendapat perhatian besar. Banyaknya masjid berdiri di Australia adalah bukti tidak adanya kebencian terhadap Islam,” kata Ian.

Sayangnya, berita itu tidak menyebut dengan jelas, partai-partai mana yang dimaksud sebagai “Islam fundamentalis” itu? Kita hanya dapat menebak-nebak saja. Mungkin, maksudnya adalah partai-partai Islam. Dari 24 partai yang lolos seleksi oleh KPU, ada 5 partai Islam – dengan definisi: partai yang secara tegas menyatakan berasas Islam — yang akan bertanding dalam pemilu 2004. Yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pertai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera PKS), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Bintang Reformasi (PBR).

Bagaimana nasib partai-partai Islam pada pemilu 2004 nanti? Dengan asumsi, tidak ada perubahan yang luar biasa pada gerakan dan langkah partai-partai Islam itu, maka bisa diduga, hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil pemilu 1999. Partai-partai Islam ketika itu (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PPI Masyumi) mendapat suara tidak sampai 20 persen. Masih di bawah perolehan suara PPP dalam pemilu tahun 1977 sebesar 29 persen dan pemilu 1982 sebesar 24 persen. Tahun 1987, PPP yang terus digencet pemerintah Orde Baru, dengan diharamkan menggunakan asas Islam dan tanda gambar Ka’bah, masih memperoleh suara 15 persen. Itu pun setelah salah stau unsur PPP, NU menyatakan kembali ke Khittah 1926, dan melepaskan diri secara organisatoris dari PPP. Tahun 1992, PPP bisa mempertahankan suaranya (15 persen), dengan tambahan satu kursi di DPR dari 61 menjadi 62.

Mengapa partai Islam mendapat suara kecil pada pemilu 1999? Padahal, pemilu itu diakui sebagai pemilu yang bebas-aktif setelah pemilu 1955. Ada faktor yang sangat signifikan telah terjadi dalam tubuh umat Islam Indonesia, yaitu suksesnya gerakan sekularisasi dan liberalisasi. PKB yang dilahirkan NU tidak lagi mau menyatakan diri sebagai partai berasaskan Islam. Begitu juga PAN yang dibidani tokoh Muhammadiyah, Amin Rais, juga menolak untuk menjadi partai Islam. Mereka lebih memilih sebagai partai berbasis muslim (muslim based party). Masalah asas Islam atau tidak (secara formal) memang bukan hal pokok. Yang pokok adalah partai itu secara riil memperjuangkan cita-cita Islam dengan cara-cara yang Islami atau tidak?

Pada bulan Maret 1999, tiga bulan sebelum Pemilu 1999, saya menulis satu artikel di Majalah Media Dakwah, yang berjudul: “Pemilu 1999: Kubu Islam Tersudut?” Dalam artikel itu saya tulis: “Jika sikap tokoh-tokoh partai Islam tidak berubah dan enggan membangun kerjasama serius untuk menghadapi tantangan bersama, bukan mustahil, pemilu 1999 mendatang memang bukan “milik partai Islam”. Mungkin, tesis kuno yang menyatakan, bahwa Islam jangan dibawa-bawa ke dalam politik, akan semakin mendapatkan legitimasinya.”

Artikel itu saya tutup dengan paragraf berikut: “Sikap ta’assub –kebanggaan dan fanatisme yang membabi buta terhadap kelompok– sudah saatnya dihilangkan. Sebab, kata Nabi saw, siapa yang berjuang semata-mata untuk kemenangan golongannya (ashabiyah), maka ia tergolong sebagai jahiliyah.”

Pukulan telak terhadap partai-partai Islam ketika itu justru datang dari dalam tubuh umat Islam sendiri, terutama dari PKB dan PAN. Kedua partai ini menggerogoti legitimasi partai-partai Islam. Terutama tentang dukungan umat Islam mendukung partai Islam.

Dalam Mabda’ Siyasy PKB no. 9 (ketika itu) dikatakan, bahwa PKB adalah partai terbuka, dalam pengertian lintas agama, lintas suku, dan lintas golongan. Sedangkan PAN, dikatakan oleh Amien Rais sebagai “partai yang merupakan kumpulan manusia Indonesia yang berasal dari berbagai keyakinan, pemikiran, latar belakang etnis, suku, agama, gender, dan menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif.” Jelas, basis utama kedua partai ini adalah warga NU dan Muhammadiyah.

Tantangan legitimasi internal ini, sampai sekarang, masih belum berubah. Bahkan, kemudian sepanjang tahun 1999-2003, kiprah antara partai yang berasas Islam dan tidak berasas Islam terkesan tidak banyak bedanya di arena lembaga legislatif. Terutama dalam isu-isu yang menyentuh aspek strategis dan hajat hidup rakyat, seperti soal utang luar negei, kenaikan BBM, tarif dasar listrik, kenaikan gaji guru, dan sebagainya.

Bahkan, kemudian, sebagian partai berasas Islam memilih bergabung dengan partai yang tidak berasas Islam. Dus, soal asas kemudian sepertinya menjadi tidak terlalu penting lagi.

Dengan kondisi seperti ini, maka pencapaian suara partai-partai Islam pada pemilu 1955 (sekitar 44 persen) tampak semakin jauh. Kecuali jika ada perubahan yang signifikan pada penampilan tokoh-tokoh partai Islam dan gerakan partainya. Kita ingat, pada pemilu 1955, suara kubu Islam sangat kompak. Ketika itu, dua kubu Islam utama, yaitu Masyumi meraih 20,9 persen suara (57 kursi), dan NU mendapat 18,4 persen (45 kursi). Dua kubu sekuler utama, yaitu PNI meraih 22,3 persen suara (57 kursi) dan PKI meraih 16,4 persen (39 kursi).

Secara umum, tantangan partai-partai Islam tidak berubah dari waktu ke waktu. Utamanya datang dari golongan sekular dan non-muslim. Namun, tantangan itu tampaknya semakin menguat dari waktu ke waktu. Arus liberalisasi di kalangan umat Islam semakin menguat.

Dalam semua aspek kehidupan. Ironisnya, partai-partai Islam tidak terlalu bersemangat menangani isu-isu sekularisasi dan liberalisasi di kalangan umat Islam, yang hampir pasti secara logika hal itu akan berdampak pada dukungan rakyat kepada partai Islam. Sebab, salah satu program liberalisasi Islam di Indonesia (seperti ditulis dalam desertasi Greg Barton di Australian National University) adalah “Pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara.”

Kunjungan parlemen Australia ke PP Muhammadiyah menunjukkan, bahwa Barat memang sangat serius untuk “memonitor”, jangan sampai partai-partai Islam yang mereka anggap sebagai fundamentalis akan meraih dukungan rakyat yang signifikan. Ini akan menjadi momok bagi mereka. Karena itu, tidaklah heran, LSM-LSM Barat banyak yang kini bersemangat mendanai kegiatan-kegiatan yang arahnya adalah melemahkan politik Islam. Terutama yang dilakukan oleh kalangan umat Islam sendiri.

Sekularisasi dan liberalisasi itu sudah begitu jauh. Apalagi, dengan semakin meruyaknya acara-acara televisi yang menjual program-program yang berpotensi merusak moral. Artis-artis muncul sebagai idola masyarakat, menggantikan ulama dan cendekiawan. Ini fenomena global dalam masyarakat yang semakin tersekulerkan. Tidak heran, jika di banyak negara, banyak partai memanfaatkan popularitas artis untuk menjaring suara. PDIP, misalnya, sudah memanfaatkan Marisa Haque untuk menjadi calon anggota legislatif dari daerah Jakarta. Inul juga direncanakan akan menjadi ikon partai. Inilah satu titik lemah sistem demokrasi yang sejak dulu yang dikritik oleh Plato (429-347 SM). Menurutnya, diantara kelemahan demokrasi adalah adalah satu para pemimpin biasanya dipilih bukan karena alasan-alasan esensial, seperti faktor kepandaian bicara, penampilannya yang menarik, kekayaannya, atau karena faktor keturunan.

Dalam sistem demokrasi yang meyakini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka rakyat akan memilih pemimpin sesuai dengan seleranya. Jika rakyat suka berjudi, maka meeka akan memilih pemimpin yang mendukung hobi mereka. Jika rakyat suka dangdut, maka ia akan memilih partai yang mendukung dangdut. Jika rakyat hobi pengajian, maka mereka akan memilih partai yang menggalakkan pengajian. Karena ingin meraih suara rakyat itulah, ada partai yang mempunyai program seperti “tong sampah”. Apa saja diadakan, yang penting dapat dukungan.

Adalah menarik mempelajari bagaimana PKI (Partai Komunis Indonesia) tampil sebagai pemenang ke-4 dalam pemilu 1955. Padahal, baru tahun 1948, PKI melakukan pemerontakan di Madiun. Bahkan, ketika itu, PKI berhasil meraih suara 6.176.914, atau hanya terpaut 778.227 suara dengan NU. Salah satu peran besar sukses PKI dimainkan oleh Departemen Agitasi dan Propaganda (Agitprop) yang dimotori oleh anak-anak muda seperti Aidit, Lukman, Nyoto, Peris Pardede. Mereka merupakan redaktur-redaktur muda Harian Rakyat dan jurnal Bintang Merah.

Setelah mengalami proses liberalisasi dan sekularisasi yang hebat, selama puluhan tahun, bisa dibayangkan, masyarakat seperti apakah yang ada di Indonesia sekarang ini? Dulu, tidak ada kyai yang berani mendukung pentas tarian erotis. Dulu, tidak ada doktor bidang agama yang menyatakan muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Bahkan, kini, sudah ada seorang dosen Universitas Paramadina, lulusan pesantren dan fakultas syariah, yang berani menggugat otentisitas al-Quran melalui tulisannya di media massa. Ia menulis: “Sebagian besar kaum Muslim meyakini bahwa Alquran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara verbatim, baik kata-katanya (lafdhan) maupun maknanya (ma’nan). Kaum Muslim juga meyakini bahwa Alquran yang mereka lihat dan baca hari ini adalah persis seperti yang ada pada masa Nabi lebih dari seribu empat ratus tahun silam. Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan teologis (al-khayal al-dini) yang dibuat oleh para ulama sebagai bagian dari formalisasi doktrin-doktrin Islam. Hakikat dan sejarah penulisan Alquran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai nuansa yang delicate (rumit), dan tidak sunyi dari perdebatan, pertentangan, intrik, dan rekayasa.”

Pada tahun 1955, juga pada tahun 1999, hal-hal seperti ini masih belum terpikirkan oleh umat Islam. Jadi, yang digugat bukan hanya partai Islam. Qur’an pun sudah diobok-obok. Tentu, tantangan partai-partai Islam dalam pemilu 2004, lebih berat dari pemilu tahun-tahun sebelumnya.

Bahkan, dalam situasi seperti ini, seorang tokoh Kristen, Pendeta Ruyandi Hutasoit, dari Partai Demokrasi Sejahtera, telah mencalonkan diri sebagai Presiden RI. Sekjen PDS, Denny Tewu, menyatakan, bahwa pencalonan Ruyandi adalah untuk menunjukkan kepada komunitas internasional, bahwa Indonesia bukanlah satu negara yang didasarkan atas agama tertentu. Ideologi Pancasila, katanya, mengizinkan negara ini dipimpin oleh orang yang beragama apa pun. Ruyandi adalah rektor Doulos Institute of Theology di Jakarta. Tahun 1999, kampus Doulos di Cipayung di bakar massa, karena kasus Kristenisasi. Tabloid TEKAD No 08/tahun II, 20-26 Desember 1999, memaparkan aktivitas-aktivitas Kristenisasi Yayasan Doulos pimpinan Ruyandi ini.

Kini, sang tokoh misionaris Kristen itu dicalonkan oleh partainya sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2004. Luar biasa!

Apa pun tantangan internal yang dihadapi partai-partai Islam saat ini, mereka telah memiliki modal awal. Berapa pun besarnya. Kini terpulang kepada tokoh-tokoh partai Islam itu sendiri, apakah mereka mampu menyusun strategi yang jitu menjelang pemilu 2004. Kita berharap, apa pun program partai Islam, hendaknya dilakukan dengan tulus, dan jujur. Lahir dan batin sama. Bukan di depan publik tampil “Islami” padahal, di balik itu, moralnya amburadul. Umat mungkin bisa dikibuli, tetapi Allah SWT pasti melihat.

Pada akhirnya, Allah-lah yang memberikan pertolongan kepada umat Islam. Bukan yang lain. Perjuangan Islam bukan hanya ditentukan oleh besar kecilnya perolehan kursi DPR/DPD/MPR. Medan perjuangan politik sangatlah luas. Bidang pendidikan, ekonomi, sosial, media massa, kemiliteran, adalah lahan dakwah yang begitu luas untuk diterjuni. Pemilu 2004 memang penting, tetapi bukanlah segala-galanya bagi kaum Muslim Indonesia.

Termasuk bagi bangsa Indonesia. Banyak yang berharap terlalu besar pada 2004. Seolah-olah akan ada perubahan besar. Padahal, belum tentu ada perubahan bagi rakyat banyak. Lagi pula, kata sebagian pengamat, pemilu 2004 itu pun belum tentu akan terjadi. Benarkah? Kita tunggu saja. Wallahu a’lam. (KL, 18 Desember 2003).

Rep: Cholis Akbar
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

“Soegija, Van Lith dan Misi Kristen”

“Soegija, Van Lith dan Misi Kristen”

Dengan Bahasa Melayu, Ulama Kita Menyatukan Nusantara

Dengan Bahasa Melayu, Ulama Kita Menyatukan Nusantara

“Salam dan Kebangkitan Hindu di Jawa”

“Salam dan Kebangkitan Hindu di Jawa”

Promosi Zina dan Kebebasan Berekspresi

Promosi Zina dan Kebebasan Berekspresi

Sejarah Baru Pemikiran Islam di Alam Melayu – Indonesia

Sejarah Baru Pemikiran Islam di Alam Melayu – Indonesia

Baca Juga

Berita Lainnya