Selasa, 16 Februari 2021 / 4 Rajab 1442 H

Catatan Akhir Pekan

Mahathir Mohammad Mundur

Bagikan:

Hari ini, Jumat (31 Oktober 2003) bertepatan dengan hari ke-5 Ramadhan 1404 Hijriah, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad dengan resmi meletakkan jabatan. Ia digantikan oleh Timbalan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi. Hampir seharian penuh, kemarin, televisi Malaysia menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung, acara, pidato, dan kisah perjalanan Mahathir Mohamad. Lagu “Pahlawanku” yang popular di Indonesia digubah dalam bahasa Malaysia dan berulang-ulang diputar di televisi. Lirik lagu ini menceritakan perjuangan dan perjalanan pahlawan bangsa. Berbagai program tentang sukses Mahathir selama 22 tahun memimpin Malaysia ditayangkan.

Cukup mengharukan. Seorang pemimpin yang sudah seperti menyatu dengan denyut nadi kehidupan Malaysia kemudian rela melepaskan kursi kekuasaannya. Mahathir, kini sedang berada di puncak kekuasaan, dan bahkan popularitasnya. Secara formal, Malaysia kini menggenggam sejumlah posisi penting di dunia internasional; selain sebagai Ketua NAM (Non Align Movement) atau Gerakan Non-Blok, Malaysia juga memegang posisi sebagai Ketua Organization of Islamic Conference atau Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk tiga tahun mendatang. Sepak terjang Mahathir Mohamad dalam membangun ekonomi Malaysia dan lidahnya yang tajam menusuk hati para pemimpin Barat dan Yahudi masih terus menjadi perbincangan luas di dunia internasional. Gara-gara ucapannya dalam KTT di KTT OKI ke-10, 16 Oktober lalu, Senan AS sampai memutuskan agar bantuan pendidikan militer untuk Malaysia senilai 1,2 juta USD dibekukan, sampai Menlu AS Colin Powell memutuskan Malaysia mendukung dan denggalakkan kebebasan agama bagi semua, termasuk Yahudi.

Menghadapi keputusan Senat AS itu, Mahathir mengatakan Malaysia tidak peduli atas tindakan Senat AS itu, dan bahkan mengatakan jengkel atas tindakan Senat AS itu. “Mereka sangat jengkel dengan apa yang saya katakan tentang Yahudi. Ini adalah reaksi mereka. Jadi, apa yang saya katakan adalah benar,” kata Mahathir kepada pers setelah menghadiri satu acara di kantornya di Putrajaya, Rabu.

Suara lantang Mahathir kepada Yahudi dan Barat sudah banyak dikenali dunia internasional. Ia berani berbuat begitu karena yakin dengan kekuatan sendiri. Koran Berita Harian hari ini menerbitkan sedisi khusus setebal 48 halaman. Isinya khusus rubrik “Terimakasih Dr. M”. Banyak artikel yang menarik untuk dipelajari oleh Indonesia khususnya. Terutama, bagaimana negara kecil yang penduduknya hanya 1/10 dari Indonesia, mampu keluar dari krisis ekonomi tahun 1997. Satu artikel yang ditulis oleh Kadir Dikoh berjudul “Dasar doktor tewaskan teori pakar ekonomi”. Seperti diketahui, pada saat itu, Mahathir menolak campur tangan IMF ke ekonomi Malaysia. Ia mematok Ringgit dan membatasi spekulasi mata uang Ringgit. Kecaman berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Pakar ekonomi Milton Friedman menyatakan, tindakan Malaysia adalah pilihan terburuk. Koran International Herald Tribune menulis, bahwa Malaysia telah menutup ekonominya kepada perekonomian internasional. Majalah Time juga mencatat, “Mahathir sedang mengubah Malaysia menjadi sebuah Myanmar. Ia akan menjadi pasaran gelap untuk mata uang dan akan terjadi kepanikan dalam negara untuk membeli dolar Amerika.” New York Times ketika itu juga mengutip ucapan pejabat senior pemerintahan Clinton yang menyatakan, bahwa peristiwa di Malaysia adalah satu tregadi. Malaysia benar-benar dipukul habis-habisan. Indeks Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL) jatuh pada titik terencah, mencapai 262,70 poin.

Namun, semua mengakui, pada 1999, ekonomi Malaysia sudah mulai pulih. Kini, banyak ekonom di Indonesia, yang meratapi, mengapa Indonesia ketika itu tidak mengikuti jejak Malaysia. Sejak krisis tahun 1997, Soeharto mencoba menerapkan CBS (Currency Board System), yang mirip dengan system pematokan keuangan di Malaysia. Ketika itu, dunia Barat pun habis-habisan menekan Soeharto untuk membatalkan rencana tersebut, dan tetap menjadikan rupiah sebagai mata uang yang mengambang. Yang lebih berat, pakar-pakar ekonomi di Indonesia sendiri lebih banyak yang menolak rencana tersebut. Mahathir ketika itu sudah tegas menyatakan, bahwa IMF adalah berbahaya. Namun, Indonesia justru takluk di bawah IMF. Bahkan foto Michel Camdesus yang bersedekap menyaksikan Presiden Soeharto menandatangani LOI dengan IMF terpampang dimana-mana, dengan sangat memalukan.

Dr. Hartojo Wignjowijoto, ekonom lulusan Harvard, menulis dalam salah satu makalahnya: “IMF sudah saya juluki sebagai Iam Finished di setiap IMF/World Bank Annual Meeting, terakhir pada waktu di Washington DC. Dan dalam Cocktail Farewell Party untuk Camdesus, di kantor pusat IMF, saya tulis di Buku Kenang-kenangan Camdesus di IMF: “Mr. Camdesus, your name and your famous picture with the Former President Soeharto, has been printed in the Indonesian Contemporary History of Neo-Colonialism.”

Pada bulan September 2001, Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) Forbes, Steve Forbes menyatakan, “Kesalahan terbesar IMF adalah melakukan economic malpractice (malapraktik kebijakan ekonomi) di berbagai negara.” IMF memberikan resep yang sama kepada sejumlah negara yang terkena krisis ekonomi, yaitu memperketat likuiditas, dengan menaikkan suku bunga dan mendesak agar pemerintah menaikkan pajak.

Resep ini menyebabkan larinya investasi modal di suatu negara (capital flight) dan menaikkan harga-harga (inflasi). “Bahkan di sejumlah negara hal ini mengakibatkan political turmoil (krisis politik),” kata Forbes dalam acara “Forbes Global CEO Conference” di Singapura. Apa yang dikatakan Steve Forbes, itulah yang kini melanda Indonesia. Sejak LOI diteken, Januari 1998, angka pengangguran Indonesia meningkat, Banyak perusahaan milik negara yang terjual, nilai rupiah belum juga kembali ke titik normal “sekitar Rp 6.000/dolar AS”. Dan yang paling mahal, adalah soal harga diri dan martabat bangsa. Jika Malaysia kini bisa dengan kemauannya sendiri menyatakan, bahwa “ekonomi kami sudah baik”, maka untuk menyatakan seperti itu, Indonesia membutuhkan IMF dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya.

Padahal, kemerdekaan hakiki untuk mengatur rumah tangga sendiri itulah yang dicita-citakan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Jika dunia internasional kini menikmati suara-suara lantang Mahathir terhadap Barat dan Yahudi, misalnya, itu bukanlah hal baru dan semakin menemukan legalitasnya. Tentu saja, di tengah adanya sejumlah kekurangan, banyak hal-hal positif yang perlu dipalajari dari sejarah perkembangan pembangunan di Malaysia. Kesuksesan Malaysia saat ini masih akan diuji oleh sejarah. Apakah hal ini benar-benar kokoh atau tidak. Satu hal yang menarik, misalnya, tidak ada media massa Malaysia yang menyebut soal utang luar negeri atau dalam negeri Malaysia. Di tengah kesuksesan Malaysia, masih ada masalah laten soal “kebangsaan” yang jika tidak hati-hati mengelolanya, dapat menimbulkan kerawanan sosial.

Ada sejumlah catatan yang perlu kita fokuskan kali ini tentang kemajuan yang dicapai Malaysia. Yang menarik untuk dicermati salah satunya adalah soal identitas negara. Meskipun bangsa Melayu (Muslim) hanya sekitar 55 persen, namun dengan tegas Malaysia menyebut dirinya sebagai negara Islam. Ini artinya Malaysia sudah menyelesaikan satu problem mendasar bagi suatu bangsa, yaitu soal ideology negara. Ia sudah menetapkan, dasarnya adalah Islam. Negara juga bertugas menjaga agama Islam. Karena itulah, misalnya, negara menyatakan berkewajiban menjaga akidah umat Islam. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) – semacam Departemen Agama –knyatakan: “Kerajaan tidak pernah bersikap sambil lewa dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah umat Islam. Segala pendekatan dan saluran digunakan secara bersepadu dan terancang bermula dari pendidikan hinggalah ke penguatkuasaan undang-undang semata-mata untuk melihat akidah umat Islam terpelihara di bumi Malaysia”.

Mahathir beberapa kali menyatakan, bahwa Malaysia adalah negara Islam. Bahkan di saat negara-negara Barat sibuk menyudutkan Islam fundamentalis, pasca Perang Dingin, Mahathir membuat pernyataan, Malaysia adalah negara Islam fundamentalis. Ia tambahkan, bahwa yang dia maksudkan, adalah Malaysia mengamalkan dasar-dasar (nilai-nilai fundamental) Islam.

Identitas negara ini sangat penting, karena akan menentukan di mana negara berpijak dan kemana negara ini diarahkan. Dengan menentukan identitasnya sebagai “negara Islam”, maka Malaysia tidak ragu-ragu untuk mengkaitkan peradabannya dengan Peradaban Melayu (Malay Civilization) yang berasas Islam dan sangat kaya dengan pemikiran serta karya-karya sastra.

Peradaban Melayu Islam sama sekali tidak mengenal tradisi patung. Maka, di Malaysia, kita tidak menjumpai tokoh-tokoh negara ini dibuat patungnya. Peradaban Melayu pun sangat menekankan aspek ilmu, sebab Islam memang menekankan kelebihan orang-orang yang berilmu. Ini nantinya berdampak pada bagaimana cara negara memperlakukan ilmu, ilmuwan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Jika Indonesia sibuk membuat monumen, patung, dan sebagainya, untuk mengenang jasa sejumlah tokoh – baik tokoh fiktif maupun tokoh betulan — maka sejak tahun 1970-an, Malaysia sudah berlari kencang membangun dunia pendidikannya.

Saat menjadi Menteri Pendidikan tahun 1974, Mahathir Mohamad telah melakukan berbagai terobosan. Sebagai contoh, anggaran belanja negara Malaysia tahun 2003 untuk bidang pendidikan mencapai RM 20,2 milyar (sekitar Rp 44 trilyun). Bandingkan dengan anggaran pendidikan Indonesia tahun 2003, yang jumlahnya hanya Rp 40 trilyun. Itu pun, yang 39,6 trilyun digunakan untuk pendidikan di bidang kedinasan. Sedangkan untuk pendidikan umum non-kedinasan hanya Rp 0,1 trilyun.

Padahal, penduduk Malaysia hanya 22 juta jiwa. Bandingkan ketegasan Malaysia dalam soal identitas negara ini dengan kondisi Indonesia yang 87 persennya Muslim. Kaum Muslim justru banyak yang kurang percaya diri untuk menyatakan, bahwa Indonesia adalah negara Islam. Dulu, Almarhum Prof KH Ibrahim Hosen pernah menyebut, Indonesia adalah “Darus Salam”, untuk menarik pembayar pajak, karena dengan status itu, berarti pemerintah Indonesia adalah “Ulil Amri minkum”, dan peraturannya wajib ditaati oleh umat Islam. Kita tahu, istilah “negara Islam” itu saja selama puluhan menjadi momok, dan bahkan banyak para tokoh dan cendekiawan Muslim sendiri yang rajin menyatakan, “tidak ada kewajiban mendirikan negara Islam” dalam al-Quran. Padahal, mereka tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan “negara Islam”, “negara Kristen”, “negara kafir”, “negara munafik”, dan sebagainya. Jika sekarang sudah bertebaran bank Islam, rumah sakit Islam, universitas Islam, organisasi Islam, dan sebagainya, apakah tidak boleh ada negara Islam? Nama memang tidak penting, tetapi substansi negara ideal menurut Islam, jelas banyak dijumpai panduannya dalam ajaran Islam. Di Malaysia sendiri, istilah negara Islam ini banyak menjadi perdebatan. Partai oposisi PAS banyak mengkritik kebijakan pemerintah Malaysia salam soal ini.

Dengan penyataanya sebagai “negara Islam” maka Malaysia tidak segan-segan memberikan keistimewaan kepada bumiputera Melayu. Mahathir dengan tegas menyatakan, bumiputera perlu ditingkatkan kemampuan dan penguasaan ekonominya. Sebab, ketimpangan yang parah akan membahayakan integrasi social di Malaysia.

Maka, kini, 60 persen proyek-proyek pemerintah tetap diprioritaskan untuk bumiputera Melayu. Dengan porsi yang jelas, golongan Cina dan India di Malaysia pun menempati posisi yang jelas. Indonesia sebenarnya sudah sejak lama punya program seperti ini. Di zaman Soekarno ada program “Benteng”. Tetapi, banyak hal yang menyebabkan hal itu tidak berhasil. Penguasaan ekonomi yang terlalu besar dari golongan non-pri (sekitar 80 persen) adalah hal yang tidak sehat. Itu terbukti dari banyaknya indikasi “capital flight” yang konon mencapai 80 milyar USD.

Tentu, kondisi Indonesia tidak sama dengan Malaysia. Betapa pun, terlepas dari sejumlah kelemahannya, Mahathir telah memberikan contoh yang baik untuk para pemimpin kelompok atau bangsa, yaitu bagaimana cara mengakhiri kepemimpinan dengan baik. Ia mundur ketika berada di puncak. Ia kini dikenang dan dilepas sebagai pahlawan. Sejarah akan membuktikan nanti bagaimana perjalanan Mahathir berikutnya. Kita sama-sama menunggu. Abdullah Ahmad Badawi hari ini secara resmi menggantikan Mahathi mengemudikan pemerintahan Malaysia. Secara prinsip, bisa diduga tidak akan banyak perbedaan. Hanya, mungkin, “gaya menyetir” yang berbeda. Mungkin Badawi lebih anteng dan tidak banyak melakukan manuver atau ngebut dalam menyetir.

Berbeda dengan Mahathir, yang menyetir dengan gaya yang kadang-kadang menyerempet bahaya dan banyak manuver yang enak ditonton. Wallahu a’lam. (Kualalumpur, 31Oktober 2003)

Rep: Cholis Akbar
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

”Persatuan Sunnah-Syiah: Mungkinkah”

”Persatuan Sunnah-Syiah: Mungkinkah”

Selamat  Datang Buku Dr. Anis Malik Thoha

Selamat Datang Buku Dr. Anis Malik Thoha

Khutbah Jumat tentang Adab di Mahkamah Konstitusi [2]

Khutbah Jumat tentang Adab di Mahkamah Konstitusi [2]

“Ramadhan Bulan Pendidikan”

“Ramadhan Bulan Pendidikan”

Pendidikan Ulama Muhammadiyah [1]

Pendidikan Ulama Muhammadiyah [1]

Baca Juga

Berita Lainnya