Rabu, 1 Desember 2021 / 25 Rabiul Akhir 1443 H

Analisa Dunia Islam

Krisis Mesir, Nasi telah Menjadi Bubur

Aparat Mesir rupanya tak peduli lagi meski korban sudah banyak
Bagikan:

Oleh: Musthafa Luthfi
 
TEPAT kiranya komentar yang dikemukakan pakar independen Mesir, Fahmi Huweidi yang menggambarkan “Rabu Hitam“ pembantaian pengunjukrasa damai pro legitimasi Presiden terguling, Mohammad Mursy oleh militer dan aparat keamanan sebagai sejarah hitam Mesir. “Telah terjadi sesuatu yang terlarang (al-mahzhour), warga Mesir membunuh warga Mesir lainnya, sehingga darah kembali menggenang di daratan, Rabu kemarin adalah sejarah hitam dalam sejarah Mesir,“ paparnya, Kamis (15/8/2013).
 
Salah satu pakar Mesir ini menyebutkan bahwa penyeru cara-cara kekerasan telah mencapai targetnya dengan membubarkan pengunjukrasa duduk, menggunakan senjata otomatik, panser dan penembak jitu (sniper). “Mereka berdalih bahwa pengunjukrasa tersebut adalah teroris yang menyimpan senjata, roket dan senjata kimia, tapi setelah dilakukan pembubaran ternyata senjata mereka hanyalah batu-bata dan doa,“ tandasnya.
 
Melihat cara-cara pembubaran massa yang dilakukan aparat keamanan, tentara dan kelompok bersenjata yang disewa, maka tujuannya bukan semata-mata pembubaran akan tetapi pembantaian. “Tidak dapat difahami juga mengapa rumah sakit lapangan yang digunakan untuk menampung dan pengobatan korban massa yang luka-luka juga dibakar,“ komentar sejumlah pengamat independen setempat terkait peristiwa berdarah tersebut.
 
Dan yang nampak aneh pula “reaksi“ atas pembantaian tersebut ditujukan kepada tempat ibadah Kristen Koptik di sejumlah kota upper (bagian hulu) Mesir dimana dilaporkan sejumah gereja dibakar massa tak dikenal. Seperti biasa tuduhan dialamatkan kepada kubu Islamis dengan alasan pemimpin Kristen Koptik Mesir ikut merestui kudeta terhadap Presiden terpilih Mursy.
 
Namun dari modus reaksi tersebut  dicurigai bahwa pelakunya adalah orang-orang bayaran yang direkayasa Amn Daulah (Keamanan Negara) yang biasa mereka lakukan pada era rezim lama termasuk contoh kecil serangan atas gereja di Iskandariyah pada Januari 2011 sebelum meletus revolusi rakyat 25 Januari. Karenanya Koalisi Nasional pendukung legitimasi Presiden terguling segera mengeluarkan pernyataan, membantah bila para pelaku perusakan dan pembakaran gereja, kantor polisi serta instalasi umum adalah dari anggotanya.
 
Kecurigaan pembakaran tersebut direkayasa juga datang dari beberapa pemuka Koptik di hulu Mesir karena selain bersamaan waktunya dengan pembubaran massa di Rab`ah dan Al-Nahdah, juga modusnya sama antara gereja yang dibakar di satu tempat dengan gereja lainnya di tempat lain yang berjauhan. Untuk menghadapi rekayasa itu, Koalisi Nasional pendukung Presiden terpilih akhirnya ikut berjaga-jaga di setiap gereja yang dilalui pengunjukrasa dengan membuat pagar betis.
 
Pembakaran sejumlah tempat ibadah Koptik tersebut dikhawatirkan sebagai upaya pihak-pihak tertentu untuk menyulut konflik sektarian guna mengalihkan perhatian rakyat terhadap kekacauan politik saat ini. “Diantara catatan saya (tentang Rabu hitam) adalah ketika kabinet menyampaikan selamat kepada Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan pembubaran tersebut dengan melimpahkan tangungjawab pihak lain sebagai penyebab pembantaian, maka seluruh anggota kabinet terlibat pembantaian dan tangan mereka terkontaminasi darah korban,“ papar Huweidi lagi dalam artikelnya di harian al-Shorouk.
 
Hingga saat ini, jumlah korban jiwa yang tentunya hampir semuanya adalah warga sipil pendukung Presiden Mursy masih simpang siur karena data resmi berusaha untuk memperkecil jumlahnya mengantisipasi protes masyarakat internasional, sedangkan dari pihak Koalisi Nasional termasuk Al-Ikhwan Al-Muslimun (IM) menyebutkan data yang sangat mencengangkan, yang apabila data tersebut benar mengingatkan kembali terhadap  aksi pembantaian warga Palestina yang terjadi di kamp Shabra dan Shatila Libanon, oleh Jenderal Ariel Sharon pada 1982.
 
Data resmi Kementerian Kesehatan Mesir menyebut jumlah korban jiwa berkisar antara 600 – 700 orang termasuk 48 orang aparat keamanan dan tentara serta lebih 5 ribu lainnya luka-luka. Kematian aparat keamanan dan tentara ini yang selalu ditonjolkan oleh hampir seluruh media massa terkemuka Mesir yang sejak semula memmang corong rezim lama (Mubarak) yang sejatinya bukan hanya sebatas anti IM, akan tetapi anti terhadap revolusi pemuda secara keseluruhan.
 
Sementara data dari Koalisi Nasional pendukung legitimasi Presidem Mursy menyebutkan angka korban jiwa lebih dari 2.500 orang disamping lebih 13 ribu lainnya dilaporkan luka-luka. Bila melihat dari aksi pembubaran yang demikian ganas dan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat menghadapi jumlah massa yang demikian melimpah ruah yang memadati dua lapangan utama yakni Rab`ah al-Adawiyah dan Al-Nahdah, maka besar kemungkinan korban jiwa mencapai ribuan orang.
 
Terlepas dari data mana yang paling akurat tentang jumlah korban jiwa akibat aksi kekerasan tersebut, yang jelas pembantaian dengan dalih apapun dengan korban jiwa dari pihak manapun juga selama mereka melakukan aksi secara damai tidak dibenarkan secara hukum manapun. Siapa pun yang menjadi korban baik yang mengusung kepentingan liberal sekuler, atapun kubu Islamis harus dikutuk tidak bisa memilah-milah sebagaimana yang selalu dilakukan oleh para pemimpin Barat pada umumnya.
 
Ketika segelintir orang dari kubu sekuler pengusung kepentingan Barat menjadi korban maka dunia yang dimotori oleh media massa zionisme internasional gempar seperti yang terjadi di Turki belum lama ini, atau beberapa korban jiwa yang jatuh di pihak oposisi penentang Presiden Mursy menjelang kudeta militer. Sementara pembantaian Rabu hitam (14/8/2013) lalu dengan korban jiwa ratusan orang, tapi mereka bukan pengusung kepentingan Barat dan Zionisme, kurang mendapat respon masyarakat internasional, kecuali sejumlah negara Islam itu pun masih ditingkat rakyat bukan di tingkat resmi kecuali Turki.
 
Karenanya, sudah pada tempatnya keheranan yang dikemukakan Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y. Thohari atas sikap dunia yang masih adem ayem atas pembantaian di Kairo yang mirip peristiwa Tiananmen, China. “Kejadian di Kairo tidak kurang parahnya dengan di Tiananmen di China. Ini aneh, dunia internasional tidak kecam itu. Padahal, dalam peristiwa Tiananmen, semua mengecam,” ujar Hajriyanto (Kompas, 15/8/2013).

Politisi Partai Golkar itu meminta Pemerintah Indonesia bersikap aktif sebagai negara Muslim terbesar di dunia untuk menengahi persoalan di Mesir diantaranya dengan mendorong solusi jalan tengah yakni mengembalikan Presiden Mursi yang terpilih melalui proses pemilu.  “Indonesia bisa menawarkan solusi dengan mendorong pengembalian Mursi sebagai presiden simbolik. Di sisi lain, presiden simbolik itu juga perlu menunjuk perdana menteri untuk menjalani pemerintahannya,” paparnya seperti dikutip Kompas.
 
Masukan Thohari tersebut sama dengan tawaran yang telah disampaikan oleh sejumlah tokoh bijak (hukamaa) Mesir jauh sebelum “Rabu berdarah“ itu terjadi, namun kelihatannya tidak digubris oleh pemerintah transisi yang menilai masukan tersebut tidak mungkin dilaksanakan dan tetap menekan pihak lain (IM) untuk menerima realita. Tapi apabila ada desakan internasional, bisa saja jalan tengah tersebut dapat diterima semua pihak apalagi dalam situasi pasca “Rabu berdarah“ yang dikhawatirkan semakin memancing kerusuhan meluas.
 
Tak terkendali

Situasi di negeri Lembah Nil itu pasca Rabu berdarah tersebut oleh sebagian pengamat Arab diibaratkan sebagai kebakaran besar yang dapat menyulut api kerusuhan ke seantero negeri dengan situasi kemanan yang semakin tak terkendali. Pihak-pihak bertikai saling melimpahkan tanggung jawab sebagai penyebab tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern dan sejarah militer negeri ini.
 
Situasi yang semakin tidak terkendali tersebut dapat disaksikan pula pada Jum`ah al-Ghadab (Jum`at kemarahan) dua hari setelah peristiwa Rabu berdarah. Pada Jum`at kemarahan tersebut, tragedi serupa kembali terjadi menimbulkan ratusan orang korban jiwa di pihak pendukung legitimasi Presiden Mursy, sementara di daerah-daerah lainnya terjadi pula aksi kekerasan serupa.
 
Mungkin belum selesai pelaksanaan shalat ghaib setelah shalat Jum`at (16/8/2013) bagi para korban yang gugur dalam Rabu berdarah tersebut di banyak negara Arab dan Muslim lainnya, ratusan korban jiwa sudah berjatuhan lagi terutama di Ramsis, salah satu pusat kota Kairo. Jumlah korban yang demikian besar, kelihatannya tidak menyurutkan Koalisi Nasional pendukung legitimasi Presiden terpilih untuk melanjutkan unjukrasa setiap hari.
 
Situasi di negeri Al-Azhar tersebut pasca Rabu berdarah ibaratnya bagaikan nasi telah menjadi bubur karena pihak-pihak yang terlibat konflik politik semakin mengenyampingkan dialog di meja perundingan. Militer dan aparat keamanan siap melakukan pembantaian kapan dan dengan jumlah berapa pun, sedangkan di pihak yang merasa terzalimi juga siap mempersembahkan ribuan korban lagi demi memperjuangkan keyakinan mereka untuk mengenyahkan kediktatoran yang sudah mengakar selama ini.
 
Dukungan beberapa pemimpin Arab terhadap aksi militer menumpas lewat jalan kekerasan terhadap apa yang mereka klaim sebagai anasir terorisme dipastikan akan menyebabkan genangan darah di negeri terbesar Arab tersebut akan semakin mengerikan ke depan. Sangat ironis, klaim terorisme  sudah menjadi jastifikasi untuk melakukan pembantaian di kawasan, seperti halnya di Suriah dimana rezim Bashar tidak ragu-ragu membantai ratusan ribu jiwa rakyatnya dengan dalih melawan terorisme.
 
Sejumlah pengamat menilai, pemandangan di negeri Nil itu menunjukkan bahwa para pemimpin negeri tersebut gagal hingga saat ini dalam percobaan manajemen kekuasaan pasca revolusi melawan rezim diktator dan percobaan dialog sebagai sistem dan etika berpolitik untuk melindungi negara dan bangsa. “Merupakan bencana bila kekerasan sebagai jalan merebut kekuasaan tapi dengan mengatasnamakan legitimasi dan membela pendapat masing-masing,“ papar Zaher Qosheibati, pengamat Arab dalam opininya di harian Al-Hayat, Kamis (15/8/2013).
 
Situasi yang semakin keruh seperti ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh sisa-sisa pendukung rezim lama baik di tubuh militer maupun sipil dan pengusaha yang kebetulan menguasai media massa yang sangat besar pengaruhnya dalam membentuk opini. Salah satu opini yang berkembang saat ini adalah pembubaran IM, yang jelas-jelas melanggar “petan jalan“ yang diketengahkan militer saat penggulingan Presiden terpilih secara demokratis.
 
Sangat tidak adil bila masyarakat internasional, juga LSM-LSM terkait internasional dan setempat hanya bersikap sebagai penonton setia tanpa bergerak menghentikan pertumpahan darah tersebut. Paling tidak mereka harus segera melakukan intervensi lewat upaya-upaya penengah bila terasa tidak mungkin untuk melimpahkan kutukan atau menyalahkan pihak tertentu sebagai penyebab tragedi kemanusiaan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern negeri tersebut.
 
Upaya-upaya penengah sebelumnya baik oleh sejumlah tokoh internasional maupun setempat  menurut beberapa sumber gagal karena hanya ditujukan untuk menekan satu pihak saja  dan sumber lainnya menyebutkan karena semua pihak bersikeras pada posisi masing-masing tanpa mau mundur walaupuan hanya satu meli meter. Tentunya, publik ingin mengetahui kejadian sesungguhnya menghadapi simpang siur informasi tersebut.
 
Setelah Rabu berdarah, sebagian pihak menyebutkan bahwa bargaining position (posisi tawar) Koalisi Nasional pendukung Presiden terpilih terutama IM sudah semakin lemah sehingga harus menerima kenyataan di lapangan. Tapi sebagian lainnya menyebutkan bahwa posisi tawar koalisi ini justru semakin kuat karena tragedi pembantaian Rabu berdarah yang berlanjut pada Jum`at kemarahan dan kemungkinan pada hari-hari mendatang, semakin mencoreng militer.
 
Tapi polemik semacam ini bukan kebutuhan sangat mendesak yang diharapkan oleh rakyat negeri tersebut, sebab kebutuhan mendesak adalah penghentian pertumpahan darah agar tidak terjerumus ke dalam perang saudara sebagaimana yang dinanti-nantikan musuh Mesir terutama Israel. Bau skenario Aljazair sudah semikian kentara yang apabila terjadi akan meluluhkan negeri ini sehingga pupuslah kekuatan Arab dikarenakan Mesir lah satu-satunya kekuatan Arab yang masih tersisa saat ini.
 
Cuci tangan

Mungkin langkah awal yang sangat mendesak adalah perlunya penyelidikan pihak netral atas peristiwa pada Rabu berdarah tersebut agar publik benar-benar mengetahui secara akurat dan yakin apa dan bagaimana peristiwa berdarah ini dapat terjadi. Pasalnya yang berkembang pada opini umum sekarang sebagai bentukan media massa yang hampir seluruhnya memojokkan Koalisi Nasional dan IM, hanya melimpahkan tanggungjawab kepada IM dan mendukung kelanjutan aksi militer.
 
Publik juga harus mengetahui kebenaran klaim militer tentang berbagai solusi damai yang telah ditawarkan kepada IM baik yang dilakukan oleh penengah dalam negeri maupun sejumlah tokoh internasional. Para penengah juga harus jujur dengan hasil mediasi mereka pihak mana sebenarnya yang menutup pintu solusi damai.
 
“Banyak orang yang tidak mengerti apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi apalagi di tengah upaya sebagian kekuatan politik yang ingin membingungkan opini umum. Lembaga pengadilan akan berperan besar untuk menyiapkan penyelidikan secara transparan dan LSM-LSM terkait juga harus berpartisipasi bukan sebagai penonton,“ papar Amru Khofaji, seorang analis dalam artikelnya di laman harian Al-Shorouk, Mesir.
 
Menurut Khofaji, apabila ada sebagian pihak sengaja menyembunyikan kejadian sesungguhnya maka ingatlah bahwa publik tidak akan memaafkan lagi. “Hormatilah publik yang selama ini kalian jadikan landasan dan harus berani menyatakan kejadian sesungguhnya meskipun pahit karena inilah langkah awal keluar dari dilemma,“ tandasnya lagi.
 
Idealnya memang apa yang dikemukakan oleh salah satu pengamat  independen diatas, bukan hanya sebatas pengunduran diri sebagaimana yang dilakukan salah satu tokoh pendukung kudeta, Mohammed El-Baradei. Pengunduran diri semacam ini tak lebih sekedar cuci tangah dari akibat yang  mereka lakukan dengan mendukung kudeta dan melanggar prinsip demokrasi yang ia junjung selama ini.
 
Meskipun pengunduran diri ini terkesan sebagai upaya cuci tangan, namun tidak dipungkiri  juga cukup berpengaruh terhadap anggota kabinet lainnya hasil bentukan militer. Walupun belum dapat dikonfirmasi pihak independen, namun dilaporkan banyak menteri yang ingin mengundurkan diri, namun dikenakan tahanan rumah oleh penguasa militer.
 
Sekali lagi, yang sangat mendesak dilakukan segera adalah upaya penengah yang sungguh-sungguh karena usaha untuk membubarkan organisasi atau parpol tertentu hanya akan semakin memperlebar peluang terjadinya lingkaran setan kekerasan seperti yang pernah dialami Aljazair. Partai Salafi An-Nour, kelihatannya kembali berusaha sebagai mediator sebagaimana yang diuangkapkan salah satu petingginya, Dr. Khalid Alamuddin.
 
“Meskipun kami berselisih pendapat dengan kelompok IM terkait visi dan gerakan-gerakannya, namun mereka tetaplah bagian dari bangsa ini sehingga tidak ada alasan bagi sebagian pihak yang ingin membubarkannya. Partai An-Nur sekarang sedang berusaha melakukan kontak dengan semua pihak untuk mengatasi krisis saat ini,“ paparnya kepada TV Dream2 Mesir, Sabtu (17/8/2013).
 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Mesir saat ini ibarat rumah yang sudah mengalami kebakaran besar yang butuh pertolongan untuk mengatasi kebakaran tersebut terutama dari para penengah dalam dan luar negeri. Bila kebakaran tidak dapat diatasi maka rezim diktator akan kembali berkuasa sehingga Al-Rabei Al-Arabi (Arab Spring) akan gagal total dan kembali ke status quo sebelumnya, sebab tolok ukur keberhasilannya adalah Mesir.*/Sana`a, 10 Syawwal 1434 H  

Penulis kolumnis hidayatullah.com, tinggal di Yaman

Rep: -
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

Turki yang Lebih Arab?

Turki yang Lebih Arab?

Al-Quds Bukan di Jantung Eropa

Al-Quds Bukan di Jantung Eropa

Mali, Obama dan Krisis Suriah (2)

Mali, Obama dan Krisis Suriah (2)

Di Balik Kehebohan Film IOM

Di Balik Kehebohan Film IOM

Menunggu Solusi Jalan Tengah Krisis Mesir

Menunggu Solusi Jalan Tengah Krisis Mesir

Baca Juga

Berita Lainnya