Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Tekno

Kelompok Hak Asasi Rohingya Desak Facebook Memblokir Kampanye Online Militer Myanmar

chiangraitimes.com
Menurut catatan, ada peningkatan kekerasan etnis dan agama di Myanmar semenjak 2012, ketika serangkaian kekerasan terjadi antara Buddha dan Muslim
Bagikan:

Hidayatullah.com–Sebuah kelompok hak asasi Rohingya telah meminta Facebook  untuk menangguhkan akun militer Burma yang mempromosikan perekrutan dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan tentara, lapor Anadolu Agency. Menurut mereka, Facebook bisa membungkan Donald Trump,  seharusnya militer Burma juga bisa.

“Donald Trump telah diskors karena menghasut kekerasan, tetapi militer Burma melakukan kekerasan terhadap warga sipil setiap hari dan bebas menggunakan Facebook  untuk merekrut tentara untuk melakukan kekerasan itu”, kata Mark Farmaner, Direktur Kampanye Burma Inggris. “Perusahaan milik militer diizinkan menggunakan Facebook  untuk mempromosikan produk, yang keuntungannya mendanai militer dan membantu mendanai pelanggaran hukum internasional, termasuk genosida Rohingya,” tambahnya.

Sementara raksasa media sosial itu telah menghapus beberapa halaman militer Burma, termasuk milik panglima militer Min Aung Hlaing, meskipun akun resminya masih ada. Permintaan Kampanye Burma untuk menghapus akun yang mendorong perekrutan tentara tidak mendapat tanggapan, kata kelompok hak asasi itu.

Facebook  juga mendapat kecaman karena gagal menangani ujaran kebencian terhadap Rohingya dan etnis minoritas lainnya di Burma. Permintaan Kampanye Burma untuk akun yang mengiklankan barang dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis tersebut juga telah ditolak, kata kelompok hak asasi tersebut.

Sebuah laporan PBB tahun 2019 mengungkap bagaimana bisnis yang memiliki koneksi dengan militer mendanai pelanggaran hak asasi manusia, yang kemudian mendesak embargo penjualan senjata ke Myanmar. Pendapatan bisnis memperkuat “otonomi dari pengawasan sipil dan memberikan dukungan keuangan untuk operasi Tatmadaw (tentara Myanmar) dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional”, kata Marzuki Darusman, pengacara yang memimpin pencarian fakta PBB misi.

Kepentingan ekonomi militer meluas ke perusahaan yang terlibat dalam penjualan bir, jaringan telepon seluler, teh dan semen. Lebih dari 750.000 muhajirin Rohingya telah melarikan diri dari perbatasan Myanmar dengan Bangladesh sejak Agustus 2017 untuk menghindari tindakan keras militer berdarah yang dilakukan terhadap minoritas tersebut, di tengah tuduhan bahwa pasukan keamanan melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal serta membakar ribuan rumah.*

Rep: Fida A
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Netizen: Wahai Rakyatku & Saudara, #BerSATUPilihNo1, atau #Pilih3JakartaDamai

Netizen: Wahai Rakyatku & Saudara, #BerSATUPilihNo1, atau #Pilih3JakartaDamai

Wahai Orangtua Milenial, Waspadai ‘Sharenting’

Wahai Orangtua Milenial, Waspadai ‘Sharenting’

Mudah Berzakat dengan Apps Zakat dari BMH

Mudah Berzakat dengan Apps Zakat dari BMH

Pertahankan #StopBlokirMediaIslam, Netizen Tagih Janji Jokowi tak Berangus Kebebasan Berekspresi

Pertahankan #StopBlokirMediaIslam, Netizen Tagih Janji Jokowi tak Berangus Kebebasan Berekspresi

Peretas Website Sari Roti Mengaku Hanya Iseng-iseng

Peretas Website Sari Roti Mengaku Hanya Iseng-iseng

Baca Juga

Berita Lainnya