Anggota Komisi IX: Banyak Titik Rawan Tata Kelola Obat dan Alkes

Kata Mufida, tata kelola obat dan alat kesehatan harus segera diperbaiki dengan moral hazard serta etika positif berlandaskan nurani kemanusiaan yang tinggi

Anggota Komisi IX: Banyak Titik Rawan Tata Kelola Obat dan Alkes
istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama Mitra Komisi IX khususnya bidang kesehatan, Rabu (27/11/2019) di DPR RI, Senayan, Jakarta.

Terkait

Hidayatullah.com– Mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau adalah hak seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah berkewajiban memenuhinya, dengan mengatasi semua permasalahan tata kelola obat dan alat kesehatan (alkes), khususnya mengatasi kekosongan obat-obatan di banyak Puskesmas dan RS.

Sementara utang klaim obat yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, berdampak panjang terhadap menurunnya kuantitas ketersediaan obat dan kualitas penggunaan alkes.

Demikian ditegaskan anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama Mitra Komisi IX khususnya bidang kesehatan, Rabu (27/11/2019).

Mufida memaparkan, banyak titik rawan permasalahan pada sistem tata kelola obat dan alkes dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini. Mulai dari kekosongan obat yang membebani pasien, mahalnya harga alkes yang sebagian besar harus impor, dan sejumlah problematika e-catalogue.

“Terdapat sejumlah indikasi fraud pada layanan obat dan alat kesehatan yang harus dicermati,” ungkap Mufida dalam keterangannya, Kamis (28/11/2019).

Karena itu, lanjut Mufida, tata kelola obat dan alat kesehatan harus segera diperbaiki dengan moral hazard serta etika positif berlandaskan nurani kemanusiaan yang tinggi, dan berorientasi pada pemenuhan hak asasi rakyat.

“Yaitu hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,” tegas Mufida.

Mufida mengingatkan amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 36 yang menyatakan Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, termasuk obat-obatan esensial.

“Sesungguhnya, tidak ada orang yang ingin sakit bahkan orang kaya sekalipun, berkeinginan menikmati obat dan alat kesehatan, karena setiap orang pasti ingin sehat. Maka sudah sewajarnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan ketika warganya sakit,” tandas Mufida.

Dalam kesempatan itu, Mufida juga meminta pemerintah mendukung peningkatan inovasi alat kesehatan karya anak bangsa.

“Dalam forum ini, izinkan kami memberikan apresiasi atas karya produk Glaucoma Implant untuk para pasien glaucoma melawan kebutaan, dari Dr. dr. Virna Dwi Oktariana, Sp.M, dokter RSCM. Indonesia pasti bisa menciptakan obat dan alat kesehatan produk dalam negeri yang berkualitas dan siap bersaing,” pungkas Mufida.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !