Hidayatullah.com http://www.hidayatullah.com Berita Dunia Islam, Mengabarkan Kebenaran Fri, 16 Nov 2018 01:19:08 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 61797197 Pemkab Blitar Pelajari Penerapan Syariat Islam di Aceh http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/16/154878/pemkab-blitar-pelajari-penerapan-syariat-islam-di-aceh.html Fri, 16 Nov 2018 00:12:25 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154878

"Syariat Islam yang berlaku di Banda Aceh bisa mengayomi umat agama lain. Ini luar biasa."

The post Pemkab Blitar Pelajari Penerapan Syariat Islam di Aceh appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Pemkab Blitar mengunjunginya Kota Banda Aceh untuk mempelajari penerapan syariat Islam yang diterapkan daerah Provinsi Tanah Rencong itu, Kamis (15/11/2018).

Bupati Blitar Rijanto mengatakan kedatangan pihaknya ke Banda Aceh untuk mempelajari penerapan syariat Islam dan korelasinya dengan kerukunan hidup umat beragama.

“Karena di Indonesia hanya Aceh yang menerapkan syariat Islam,” kata Bupati Blitar Rijanto saat melakukan kunjungan ke Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Kamis (15/11/2018) lansir KBRN.

“Setelah tiba di Banda Aceh dan melihat langsung, syariat Islam yang berlaku di Banda Aceh bisa mengayomi umat agama lain. Ini luar biasa,” katanya.

“Rumah ibadah dan juga sekolah-sekolah agama berdiri berdampingan tanpa ada permasalahan. Syariat Islam tegak dan kehidupan umat beragama bisa berjalan dengan baik. Luar biasa,” puji Bupati Blitar.

Ia dan rombongan terkesan dengan potensi sektor pariwisata Banda Aceh terutama wisata sejarah dan kulinernya.

“Kami sudah berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman yang begitu indah dan megah, dan juga Museum Tsunami Aceh yang menjadi pengingat sekaligus wahana edukasi bencana tsunami yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

“Dan kulinernya seperti kata Pak Wali memang betul-betul 3E; enak, enak sekali, dan enaaak sekali -mulai dari kari kambingnya, ayam goreng, hingga kopi Aceh yang harus saya akui kalah dari kopi Blitar,” ungkapnya lagi.

Terakhir, Rijanto berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Banda Aceh dan Blitar dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

“Kami tunggu kedatangan Pal Wali dan jajaran ke Blitar untuk bersilaturahmi dan bertukar wawasan serta pengalaman demi kemajuan Indonesia,” pungkasnya.

Bupati Blitar Rijanto datang ke Banda Aceh bersama istri Ninik Tjatur Anggraini dan turut didampingi oleh Kapolres Anissullah M Ridha yang juga merupakan putra Aceh.

Hadir pula Sekdakab Blitar Totok Subihandono dan sejumlah kepala SKPD serta ketua dan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Blitar.*

The post Pemkab Blitar Pelajari Penerapan Syariat Islam di Aceh appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154878
Eks PM Makedonia Terpidana Korupsi Buron Minta Suaka di Hungaria http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/11/16/154875/eks-pm-makedonia-terpidana-korupsi-buron-minta-suaka-di-hungaria.html Thu, 15 Nov 2018 23:00:58 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154875

Hidayatullah.com—Hungaria mengkonfirmasi bahwa seorang mantan perdana menteri Makedonia telah mengajukan permohonan suaka setelah melarikan diri dari hukuman penjara dalam kasus […]

The post Eks PM Makedonia Terpidana Korupsi Buron Minta Suaka di Hungaria appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com—Hungaria mengkonfirmasi bahwa seorang mantan perdana menteri Makedonia telah mengajukan permohonan suaka setelah melarikan diri dari hukuman penjara dalam kasus korupsi.

Nikola Gruevski tiba di ibukota Hngaria, Budapest, pekan ini setelah mangkir menyerahkan diri hari Jumat lalu, lapor BBC Kamis (15/11/2018).

Dia tiba di Hungaria lewat Albania, meskipun paspornya dikabarkan sudah disita.

Kepolisian Albania mengatakan Gruevski melintasi perbatasan dengan menggunakan sebuah kendaraan milik Kedutaan Hungaria. Sebelumnya, para pejabat di Budapest bersikukuh mengatakan bahwa mereka tidak ada kaitannya dengan pelariannya.

Gruevski dipaksa meletakkan jabatan pada tahun 2016 berkaitan dengan skandal penyadapan, dan tahun ini pengadilan menyatakannya bersalah dengan secara tidak sah mempengaruhi para pejabat untuk membeli sebuah mobil mewah Mercedez Benz antipeluru. Dia mengatakan bahwa dakwaan-dakwaan itu bermotif politik.

Pemerintahan Makedonia yang baru pengganti pemerintahan Gruevski sekarang dikuasai politisi sosial demokrat.

Meskipun mengkonfirmasi perihal keberadaan Gruevski di negaranya, Hungaria tidak memaparkan bagaimana pergerakannya. Gergely Gulyas, kepala kabinet PM Hungaria Victor Orban, hanya mengatakan bahwa eks PM Makedonia buronan korupsi itu mencari suaka di perwakilan diplomatik Hungaria di luar Makedonia, dan Hungaria tidak memainkan peran apapun dalam kepergiannya ke luar negeri.

Hari Selasa (13/11/2018), Gruevski menulis di laman Facebook guna mengumumkan keberadaannya di Hungaria dan mengklaim suaka politik karena mendapatkan ancaman maut “tak terhitung jumlahnya”.

Sebuah pernyataan dari pihak Kepolisian Albania mengatakan bahwa Gruevski “menumpang di sebuah mobil milik Kedutaan Hungaria” di Tirana, ibukota Albania, ketika melintasi perbatasannya di bagian utara menuju Montenegro pada hari Ahad malam (12/11/2018).

Pernyataan itu menyebutkan bahwa surat perintah penangkapan untuk Gruevski baru diterima Albania pada hari Selasa.

Kepolisian Makedonia sudah memulai penyelidikan di lingkungannya sendiri guna mengetahui apakah ada oknum yang terlibat, kata pemerintah Makedonia.

Gruevski menjabat perdana menteri Makedonia selama satu dekade sejak 2006, dan menjadi ketua partai VMRO-DPMNE dari tahun 2003 sampai 2017.

Selama masa itu dia membangun hubungan baik dengan politisi nasionalis Hungaria Victor Orban.*

The post Eks PM Makedonia Terpidana Korupsi Buron Minta Suaka di Hungaria appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154875
Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/15/154872/kemenag-jelaskan-fungsi-kartu-nikah.html Thu, 15 Nov 2018 12:40:54 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154872

Hidayatullah.com– Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada […]

The post Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Kementerian Agama telah meluncurkan kartu nikah bersamaan dengan dirilisnya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website (Simkah Web) pada 8 November 2018.

Kartu Nikah itu merupakan salah satu modul yang disediakan dalam Apikasi Simkah Web.

Selain kartu nikah, Simkah Web juga menyediakan modul layanan yang bisa diakses publik secara online. Modul tersebut adalah pendaftaran nikah online dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan Kantor Urusan Agama (KUA) secara online.

“Aplikasi Simkah dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang mudah diakses masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja layanan KUA. Aplikasi ini telah diintegrasikan dengan data berbasis E-KTP Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil,” terang Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Mohsen di Jakarta, Rabu (14/11/2018) kemarin dalam siaran pers dari Humas Bimas Islam.

Menurut Mohsen, cara kerja aplikasi ini cukup simpel. Dengan memasukkan nomor NIK pada menu pendaftaran nikah, maka aplikasi akan menarik data yang diperlukan dari data base kependudukan untuk mengisi formulir nikah yang ada.

Baca: 43 Pasang Santri Ikut Pernikahan Mubarokah di Balikpapan

Setelah proses verifikasi data, pemeriksaan, dan akad nikah selesai dilaksanakan, maka aplikasi akan mengirim data balikan ke data warehouse Ditjen Dukcapil untuk diproses perubahan status perkawinan yang bersangkutan.

Data yang telah diinput di aplikasi, kemudian dicetak dalam Lembaran Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, dan Kartu Nikah.

“Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah untuk merespons permintaan masyarakat terhadap kebutuhan identitas pernikahan yang simpel dapat dibawa saat bepergiaan dengan suami/istri tanpa perlu membawa buku nikah,” jelas Mohsen.

“Dengan membawa kartu nikah, masyarakat akan dimudahkan dalam mengakses layanan KUA di seluruh Indonesia, seperti layanan legalisasi dokumen surat keterangan lainnya yang diperlukan,” lanjutnya.

Saat ini, untuk mengurus visa ke luar negeri misalnya, pasangan yang sudah menikah memerlukan rangkaian legalisasi berjenjang dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Proses selanjutnya adalah legalisasi ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri.

“Alur ini kurang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mementingkan aspek kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat. Maka, kartu nikah menjadi solusi yang memudahkan bagi masyarakat,” kata Mohsen.

Baca: Menag: Kartu Nikah Bukan Pengganti Buku Nikah

Manfaat Kartu Nikah

Selain menjadi salah satu bentuk dokumen legalitas pernikahan, ada beberapa manfaat kartu nikah.

Pertama, mempermudah akses layanan KUA di seluruh Indonesia. Pasangan yang menikah di Papua, dapat mengakses layanan di Jakarta atau daerah manapun yang bersangkutan berada.

Kedua, kartu nikah juga dapat digunakan sebagai data pendukung yang akurat untuk memenuhi persyaratan dalam urusan perbankan atau lainnya tanpa melampirkan buku nikah atau pun legalisasi buku nikah. Sebab, data nikah yang terekam pada kartu ini dijamin keasliannya.

Ketiga, meminimalisasi dan mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah yang marak terjadi. kartu nikah dilengkapi kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah.

“Dengan kartu nikah, kita bisa memangkas dan meminimalisir adanya kerugian yang dialami masyarakat akibat  buku nikah palsu,” tegas Mohsen.

Baca: Tanggapan MUI Soal Kartu Nikah

Kemenag memastikan, keberadaan kartu nikah bukanlah pemborosan atau penghamburan uang negara. Menurut Mohsen, ada sejumlah alasan yang bisa disampaikan. Pertama, biaya pencetakan kartu nikah tahun 2018 relatif murah, Rp 680 juta untuk satu juta kartu.

Kedua, nilai manfaatnya sangat jelas. Kartu bisa digunakan sebagai bukti nikah saat pasangan suami istri akan menginap di hotel syariah. Selain itu, kartu ini juga bisa untuk mengakses layanan online KUA di seluruh Indonesia. Juga bisa untuk memenuhi persyaratan layanan perbankan dan manfaat lainnya.

“Di tahap awal, sedikitnya ada 500 ribu pasangan nikah yang akan diberikan kartu nikah ini secara cuma-cuma alias gratis tanpa dipungut biaya,” tutur Mohsen.

Ketiga, ada sekitar 750 ribu pasangan yang menikah di Kantor KUA pada hari dan jam kerja dengan tarif 0 rupiah. Mereka termasuk yang mendapatkan kartu nikah secara gratis.

Mohsen memastikan kalau pengadaan kartu nikah akan dilakukan melalui tender terbuka dengan proses yang transparan. Ini agar sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka good governance.

Baca: Kemenag: Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah

Pengadaan kartu nikah juga bukan program dadakan, melainkan sudah melalui mekanisme persetujuan DPR sebelum pagu anggaran tahun 2018 ditetapkan.

“Kami merencanakan untuk tahun 2019, pengadaan kartu nikah tak lagi menggunakan APBN murni, tapi anggaran yang bersumber dari dana PNBP Nikah Rujuk di luar Kantor,” ujar Mohsen.

Menurut Mohsen, kartu nikah penting diluncurkan karena masih ada ruang kosong kebutuhan publik yang belum terpenuhi.

“Kartu nikah menjadi solusi antara selama E-KTP masih berproses menuju single identity,” jelasnya.*

The post Kemenag Jelaskan Fungsi Kartu Nikah appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154872
Pakar Hukum: Perda Berdasarkan Syariah Boleh http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/15/154868/pakar-hukum-perda-berdasarkan-syariah-boleh.html Thu, 15 Nov 2018 12:24:19 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154868

Menurut Ali, PSI harus bisa membuktikan bahwa perda tersebut intoleran dan harus banyak belajar lagi tentang pemerintahan.

The post Pakar Hukum: Perda Berdasarkan Syariah Boleh appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, yang menyatakan tidak akan pernah mendukung peraturan daerah (perda) syariah atau perda Injil karena menurutnya intoleran, dikritik pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Ali Abdillah.

Menurut Ali, PSI harus bisa membuktikan bahwa perda tersebut intoleran dan harus banyak belajar lagi tentang pemerintahan. Karena setiap perda itu, terangnya, melalui proses legislasi di DPRD. Sehingga itu sudah melalui proses demokrasi.

“Jangan menggunakan istilah-istilah yang menimbulkan stigma negatif. Kalau enggak sepakat, silakan uji ke Mahkamah Agung (MA). Kita melalui mekanisme yang benar aja,” ujar Ali kepada hidayatullah.com Jakarta, Kamis (15/11/2018)

Sebenarnya, kata Ali, tidak ada istilah perda syariah dan perda Injil dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu hanyalah istilah yang dibuat-buat saja. Yang ada adalah perda yang sesuai atau berlandaskan syariah.

Baca: IKAMI: PSI Berpotensi jadi Partai Anti Agama

Ali menjelaskan, sumber hukum di Indonesia itu adalah hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat.

Jadi boleh-boleh saja, kata dia, kalau ada yang mau membuat peraturan berdasarkan hukum Islam.

“Asalkan melalui proses legislasi di DPRD,” kata Ali. “Bahkan banyak kok undang-undang yang diambil dari nilai-nilai agama. Dan enggak masalah. Apalagi perda.”

Ali mencontohkan undang-undang yang diambil dari nilai agama seperti undang-undang perkawinan. Ada frasa “perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama masing-masing”, kata dia.

Selain itu, tambahnya, ada juga undang-undang perbankan syariah serta masih banyak lagi.

Baca: Instruksi HRS: Tenggelamkan Parpol Pendukung Penista Agama

Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyatakan “PSI tidak akan pernah mendukung perda-perda Injil atau perda-perda Syariah”, pada peringatan hari ulang tahun keempat PSI, di BSD, Tangerang, Ahad (11/11/2018).

Pernyataan ini menunjukkan adanya indikasi dan patut diduga yang bersangkutan dan partainya adalah tidak memahami makna umat beragama dan agama yang dianut di Indonesia, dan dilindungi oleh UUD 1945 dan UU yang berlaku di Indonesia, kata Sekjen Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) Juju Purwantoro.

Disebutkan Grace mengatakan “keberadaan perda-perda syariat maupun Injil dapat membatasi kebebasan masyarakat. Misalnya, perda semacam itu bisa memaksa siswa untuk berbusana tertentu hingga dapat membatasi kebebasan umat dalam beribadah. Ini kami ingin perangi.”

Pernyataan tersebut kata Juju jelas sangat tendensius dan bertentangan dengan keyakinan cara berpakaian perempuan penganut mayoritas agama Islam.* Andi

The post Pakar Hukum: Perda Berdasarkan Syariah Boleh appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154868
Libya akan Ekstradisi Saudara Lelaki Pelaku Bom Manchester http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/11/15/154863/libya-akan-ekstradisi-saudara-lelaki-pelaku-bom-manchester.html Thu, 15 Nov 2018 12:11:27 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154863

Hidayatullah.com–Perdana Menteri Libya mengatakan bahwa negaranya diharapkan dapat mengekstradisi ke Inggris saudara lelaki dari pelaku bom Manchester sebelum akhir tahun […]

The post Libya akan Ekstradisi Saudara Lelaki Pelaku Bom Manchester appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com–Perdana Menteri Libya mengatakan bahwa negaranya diharapkan dapat mengekstradisi ke Inggris saudara lelaki dari pelaku bom Manchester sebelum akhir tahun ini.

Dua puluh dua orang tewas dalam aksi bom bunuh diri di lokasi konser Manchester Arena 18 bulan silam.

Pelakunya Salman Abedi, warga Inggris yang orangtuanya berasal dari Libya, tewas dalam aksi itu. Namun, saudara lelakinya Hashem ditahan di Libya.

Hesham dituduh terlibat, dan Kepolisian Manchester memburunya dengan tuduhan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan konspirasi untuk melakukan peledakan.

PM Libya Fayez Al-Sarraj memgatakan kepada BBC Rabu (14/11/2018) bahwa negaranya berusaha melengkapi proses legal yang untuk pengekstradisiannya dan memahami penderitaan yang dialami keluarga korban.

Awal November tahun 2017, Ahmed Ben Salem, jubir untuk Pasukan Penjera Khusus yang berperan sebagai kepolisian dalam pemerintahan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Tripoli, kepada AFP pernah mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengekstadisi Hashem Abedi.

Salem mengatakan bahwa Libya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Inggris dan bahwa urusan Abadi berada di tangan pihak kejaksaan agung yang bertanggung jawab terhadap investigasi kasusnya, lapor AFP (3/11/2017)

Menurut Pasukan Khusus Penjera, yang berada di bawah kementerian dalam negeri pemerintahan Libya di ibukota Tripoli, Hashem Abedi mengaku berada di Inggris di saat serangan di Manchester Arena itu sedang dipersiapkan dan dia “sepenuhnya mengetahui detil operasi teroris itu.”*

The post Libya akan Ekstradisi Saudara Lelaki Pelaku Bom Manchester appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154863
Kota di Zimbabwe Ini Ingin Mewajibkan Kremasi Mayat http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/11/15/154865/kota-di-zimbabwe-ini-ingin-mewajibkan-kremasi-mayat.html Thu, 15 Nov 2018 11:58:10 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154865

Hidayatullah.com–Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe, sedang mempertimbangkan kewajiban kremasi atas mayat orang yang meninggal di usia 25 tahun ke […]

The post Kota di Zimbabwe Ini Ingin Mewajibkan Kremasi Mayat appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com–Bulawayo, kota terbesar kedua di Zimbabwe, sedang mempertimbangkan kewajiban kremasi atas mayat orang yang meninggal di usia 25 tahun ke bawah, dengan alasan keterbatasan lahan, lansir BBC Rabu (14/11/2018) mengutip koran pemerintah Chronicle.

Mengutip catatan rapat pemerintah belum lama ini, koran itu melaporkan bahwa Dewan Kota Bulawayo memperdebatkan masalah tersebut.

Satu dari enam makam yang terdapat di Bulawayo, West Park Cemetery, hanya dapat dibuat 200 kuburan.

Warga kota di masa lalu pernah menentang ide tersebut dengan mengatakan kremasi bukan budaya Afrika.

Di Bulawayo, biaya untuk mengkremasi satu mayat hanya sekitar $63 (sekitar 924.750 rupiah), sedangkan untuk menguburkannya dibutuhkan ongkos sekitar $1.000 (sekitar 14.675.200 rupiah).*

The post Kota di Zimbabwe Ini Ingin Mewajibkan Kremasi Mayat appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154865
Kasus Ibu Nuril: Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/15/154861/kasus-ibu-nuril-jangan-sampai-hukum-kehilangan-hakikatnya.html Thu, 15 Nov 2018 08:59:39 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154861

“Saya khawatir akibat kasus ini, banyak perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami pelecehan seksual terutama verbal lebih memilih diam dan bungkam."

The post Kasus Ibu Nuril: Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Kasus hukum yang menimpa seorang ibu rumah tangga yang merupakan mantan staf honorer di salah satu SMA Negeri Mataram bernama Baiq Nuril Maknun, disayangkan bahkan diprotes keras banyak pihak.

Pasalnya, walau diduga menjadi korban pelecehan seksual secara verbal oleh atasannya (kepala sekolah), Nuril oleh Mahkamah Agung (MA) divonis melanggar aturan UU ITE dengan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan kesusilaan.

“Jangan sampai hukum kehilangan hakikatnya. Intisari dari hukum itu adalah keadilan. Menurut saya, Ibu Nuril belum mendapatkan itu. Walau sebagai warga negara kita harus menerima vonis hakim, tetapi sebagai warga negara, kita juga berhak menyampaikan keperihatinan.

Saya berharap Ibu Nuril menempuh langkah hukum selanjutnya (Peninjauan Kembali) dan kita doakan bersama keadilan bisa menghampiri Ibu Nuril,” tukas Senator DPD RI yang juga aktivis perempuan Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam pernyataannya, Kamis (15/11/2018).

Baca: Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Divonis Bebas, Nama Baik dan Pekerjaannya Diminta Dikembalikan

Fahira mengungkapkan, salah satu agenda penting bangsa ini adalah melawan segala bentuk kejahatan seksual kepada perempuan baik secara fisik maupun verbal yang angkanya masih sangat tinggi.

“Saya khawatir akibat kasus ini, banyak perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami pelecehan seksual terutama verbal lebih memilih diam dan bungkam. Tentunya ini kontradiktif dalam upaya kita melawan segala macam bentuk kejahatan seksual terhadap perempuan,” jelas Senator Jakarta ini.

Kasus ini sendiri disebutkan bermula ketika Baiq Nuril merekam pembicaraan Kepala Sekolah (M) dengan dirinya pada 2012 yang diduga mengandung muatan kesusilaan.

Belakangan, percakapan itu terbongkar dan beredar di masyarakat. M tidak terima dan melaporkan Nuril ke polisi pada 2015 dan disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Pada Juli 2017, PN Mataram membebaskan Baiq Nuril karena hakim menilai perbuatan Nuril tidak melanggar UU ITE di pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) sebagaimana dakwaan jaksa. Namun di tingkat kasasi, Nuril divonis penjara 6 bulan dan denda Rp 500 juta.*

The post Kasus Ibu Nuril: Jangan Sampai Hukum Kehilangan Hakikatnya appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154861
Olimpiade Halal 2018 Diikuti 15.000 Peserta Internasional http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/read/2018/11/15/154859/olimpiade-halal-2018-diikuti-15-000-peserta-internasional.html Thu, 15 Nov 2018 07:27:11 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154859

Direktur LPPOM MUI, Dr Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa peserta Olimpiade Halal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

The post Olimpiade Halal 2018 Diikuti 15.000 Peserta Internasional appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Olimpiade Halal kembali digelar tahun ini oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Final Olimpiade Halal tahun ini akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 15 Desember 2018. Tak hanya dalam negeri, para peserta dari luar negeri juga turut mengikuti perhelatan akbar tersebut.

Ketua Olimpiade Halal, Lia Amalia, mengatakan kegiatan yang mengasah wawasan siswa/siswi tersebut merupakan penyelenggaraan yang ke-5 kalinya dengan mengusung tema “Generasi Millenial Cinta Produk Halal”.

“LPPOM MUI menggelar acara Olimpiade Halal setiap tahunnya untuk mengedukasi halal generasi muda khususnya siswa/siswi SMU atau sederajat,” ujar Lia di Jakarta, pekan ini dirilis LPPOM MUI, Rabu (14/11/2018).

“Adik-adik siswa yang belum mendaftar masih ada batas waktu. Para pemenang akan memperebutkan total hadiah 85 juta rupiah. Pemenang Pertama akan diberangkatkan umrah plus uang tunai 10 juta rupiah. Hadiah akan diberikan pada saat ulang tahun LPPOM MUI ke 30 tanggal 6 Januari 2019,” jelas Lia.

Ia menuturkan, ada yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada Olimpiade Halal 2018 dan seterusnya, LPPOM MUI juga menggunakan bahasa asing dalam menguji para siswa/siswi SMU tidak hanya dari peserta luar negeri, tapi juga peserta dalam negeri.

Menurut dia, kemampuan menguasai bahasa asing merupakan kunci dalam menjalin hubungan internasional.

“Pada tahun ini, soal dan modul yang diberikan kepada para peserta ada yang menggunakan bahasa Inggris,” katanya.

Sementara itu, Direktur LPPOM MUI, Dr Lukmanul Hakim, menyatakan bahwa peserta Olimpiade Halal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan.

“Olimpiade Halal merupakan salah satu cara untuk mengedukasi generasi millenial agar peduli dan senantiasa mengonsumsi produk halal,” tambah Lukmanul.

Sebagai informasi, sampai saat ini Olimpiade halal sudah diikuti oleh sekitar 15.164 peserta, baik dari seluruh Indonesia maupun beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Saudi Arabia, dan Mesir.

Pelaksanaan ujian olimpiade halal dilakukan secara online dengan sistem yang dibuat oleh LPPOM MUI yaitu Halo (Halal Learning Online). Peserta dapat mendaftar secara mandiri dengan mengklik www.halollppommui.com.

Selanjutnya, peserta memilih gelombang dan mengunduh modul materi mengenai Halal-Haram dalam Al-Qur’an dan Hadits serta mengenai Prosedur Sertifikasi Halal dan Sistem Jaminan Halal. Selain materi yang ada di Halo, peserta diuji mengenai pengetahuan umumnya.*

The post Olimpiade Halal 2018 Diikuti 15.000 Peserta Internasional appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154859
Fadli Zon di Inggris Sebut Pemilu 2019 Tantangan Baru http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/11/15/154855/fadli-zon-di-inggris-sebut-pemilu-2019-tantangan-baru.html Thu, 15 Nov 2018 07:08:33 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154855

Sir Lindsay mengungkapkan, hari ini situasi politik di Inggris sedang sangat dinamis, dikarenakan pada saat yang sama tengah berlangsung pembahasan draft Brexit agreement di kabinet.

The post Fadli Zon di Inggris Sebut Pemilu 2019 Tantangan Baru appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com– Pada Rabu, 14 November 2018, waktu setempat, delegasi parlemen Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Ketua House of Common United Kingdom, Sir Lindsay Hoyle MP.

Delegasi parlemen dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, didampingi oleh Robert Jopy Kardinal (Komisi IV), Wilgo Zainar (Komsi XI), Faisal Muharram (Komisi III), dan DCM Duta Besar RI di Inggris, Adam Tugio.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, sebagai ketua delegasi menyampaikan, DPR RI mendukung penuh seluruh agenda kerja sama kedua negara, terutama pada 5 sektor prioritas yang sudah disepakati.

“Sebagai salah satu ekonomi terbesar, dan negara industri pertama di dunia, Inggris merupakan negara yang penting bagi Indonesia. Begitupun bagi Inggris, Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh di kawasan serta memiliki shared values dalam isu-isu global. Inilah yang mendasari komitmen DPR RI dan House of Common of UK untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar parlemen,” ujarnya lewat rilisnya diterima redaksi, Kamis (15/11/2018).

Saat ini, kata dia, kerja sama kedua negara difokuskan pada lima bidang prioritas. Yaitu perdagangan, investasi, pendidikan, lingkungan hidup, demokrasi, dan dialog lintas agama.

“Ini akan kita kawal dan dorong agar optimal. Di samping itu, kita juga menekankan pentingnya peningkatan kerja sama di tiga bidang lainnya. Yaitu bidang industri kreatif, pertahanan, dan energi. Dan kedua parlemen menegaskan komitmennya untuk mengawal agenda-agenda tersebut,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Sir Lindsay Hoyle MP menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi DPR RI ke House of Common of UK.

Sir Lindsay mengungkapkan, hari ini situasi politik di Inggris sedang sangat dinamis, dikarenakan pada saat yang sama tengah berlangsung pembahasan draft Brexit agreement di kabinet.

Salah satu perdebatan penting terkait draft Brexit agreement, menurut Sir Lindsay, adalah tentang usulan penerapan kebijakan temporary custom di perbatasan Irlandia dan Irlandia Utara. Usulan tersebut menuai banyak kritik di kabinet, karena dinilai mencederai UK’s territorial integrity.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, proses tersebut adalah bagian dari demokrasi. Delegasi Indonesia sangat yakin, sebagai negara yang besar, Inggris pasti bisa menghasilkan suatu keputusan terbaik pasca Brexit.

“Perdebatan Brexit’s agreement, adalah dinamika dari demokrasi. Inggris pasti dapat melalui proses ini dengan baik,” demikian dituturkan Fadli Zon.

Sebenarnya dinamika yang serupa juga sedang terjadi di Indonesia, dimana pada 2019 Indonesia akan menjalani Pemilu Presiden dan Legislatif secara serentak untuk pertama kalinya.

Meskipun kata dia Indonesia bisa disebut sebagai salah satu negara demokrasi terbesar, namun pemilu 2019 adalah tantangan baru. “Dan dampak yang ditimbulkan dari proses ini, tentunya tidak sederhana. Baik itu secara politik, ekonomi, maupun sosial.”

“Kembali kepada upaya kerja sama, hubungan kedua negara juga dilakukan pada bidang keamanan siber. Inggris dan Indonesia sudah menandatangani MoU on Cyber Security Cooperation pada Agustus 2018 lalu.

Kami berpandangan, sebagai salah satu pusat inovasi di bidang cyber security, best practices dari Inggris akan sangat bermanfaat bagi Indonesia. Itu sebabnya, DPR RI sangat menekankan kerja sama di bidang keamanan siber, agar segera ada implementasinya.”

“Sebelumnya, Inggris juga telah memberikan dukungan pengembangan Indonesian Peace and Security Centre (IPSC ) di Sentul. Seperti pengembangan language centre, pelatihan mine awareness, pelatihan penanganan improvised explosive device, dan validasi training centre sesuai standar United Nations. Kerja sama ini harus terus dilanjutkan, bahkan diperluas. Untuk itu, melalui pertemuan ini, kita juga mengundang Inggris untuk mengambil peran lebih dalam kerja sama industri pertahanan dan maritim di Indonesia.”

Dalam kapasitas sebagai Presiden GOPAC, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengundang Parlemen Inggris untuk terlibat di dalam GOPAC.

“Sebagai satu-satunya platform parlemen lintas negara yang fokus pada isu korupsi, GOPAC saat ini telah memiliki 62 national chapter dan lebih dari 1.000 anggota. Namun, keterwakilan anggota parlemen dari Eropa, bisa dibilang masih rendah. Keikutsertaan anggota parlemen Inggris, tentunya akan menambah daya dukung bagi GOPAC dalam upaya pemberantasan korupsi.”

Sebagai bagian dari tindak lanjut kerja sama antar parlemen, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menyampaikan undangan kepada Parlemen Inggris, khususnya Sir Lindsay Hoyle MP, untuk menghadiri 2019 World Parliamentary Forum on SDGs, yang akan diselenggarakan di Bali.

“Sir Lindsay Hoyle MP rencananya akan dijadwalkan sebagai salah satu pembicara dalam forum yang diinisiasi oleh DPR RI sejak 2016 tersebut.*

The post Fadli Zon di Inggris Sebut Pemilu 2019 Tantangan Baru appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154855
Amnesti khawatir, Aktivis Ahwaz “Dibunuh secara Rahasia” di Iran http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/11/15/154849/amnesti-khawatir-aktivis-ahwaz-dibunuh-secara-rahasia-di-iran.html Thu, 15 Nov 2018 06:25:32 +0000 http://www.hidayatullah.com/?p=154849

Sementara rezim Iran terus menampilkan diri seolah ‘juru penyelamat Palestina’, penindasan mengungkap klaim Iran sebagai kebohongan

The post Amnesti khawatir, Aktivis Ahwaz “Dibunuh secara Rahasia” di Iran appeared first on Hidayatullah.com.

]]>

Hidayatullah.com–Amnesty International hari Selasa mengeluarkan pernyataan yang menyampaikan keprihatinan mendalam atas laporan-laporan adanya eksekusi massal terhadap tahanan Ahwazi oleh Rezim Iran setelah berbulan-bulan ditahan, yang konon sebagai pembalasan atas serangan terhadap parade militer Iran di wilayah Arab Iran barat daya.

“Pihak berwenang Iran harus segera mengungkapkan nasib dan keberadaan ratusan anggota minoritas etnis Arab Ahwazi yang ditahan tanpa akses ke keluarga atau pengacara mereka,” kata Amnesty menyusul laporan banyaknya tahanan ini juga telah dieksekusi secara rahasia, kutip Middle East Monitor (MeMO), Kamis (15/11/2018).

Selama beberapa hari terakhir, aktivis Ahwazi yang tinggal di luar Iran melaporkan ke Amnesty bahwa ada 22 anggota Ahwazi telah dieksekusi secara diam-diam oleh rezim Iran.

Pada 24 September, Rezim Iran dilaporkan menahan 600 orang Ahwazi setelah serangan bersenjata yang menargetkan parade militer rezim Iran di wilayah Arab empat hari sebelumnya.

“Jika laporan eksekusi dikonfirmasi, eksekusi rahasia dari orang-orang itu tidak hanya akan menjadi kejahatan sesuai dengan hukum internasional, tetapi itu akan menjadi tercela pelanggaran terhadap hak mereka untuk hidup dan demonstrasi penghinaan terhadap nilai-nilai yang didasarkan pada sistem peradilan Iran yang standarnya mengerikan, ” ujar Ketua Badan HAM Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Philip Luther.

Baca: Nasib Keturunan Arab di Iran [1]

“Sulit membayangkan orang-orang itu akan diadili secara adil dalam rentang beberapa minggu sejak penangkapan mereka, apalagi kesempatan untuk mengajukan banding terhadap vonis hukuman mati.”

Luther menganggap wajar rezim takut dengan para aktivis mengingat sampai detik ini masih belum ada informasi tentang keberadaan mereka. Dia menambahkan bahwa penolakan rezim terhadap berbagai laporan eksekusi tidak akan meyakinkan keluarga tahanan yang dilarang mengunjungi kerabat mereka atau melakukan kontak dengan mereka sejak penangkapan mereka.

“Eksekusi yang diumumkan meningkatkan ketakutan kami bahwa ratusan tahanan Ahwazi yang ditangkap setelah serangan parade mungkin menghadapi nasib yang sama, apalagi pelanggaran yang tak terkatakan di pusat-pusat penahanan.”

Tulisan protes: “Rouhani Jagal Arab di Iran” (MEMO)

Lebih jauh, Amnesti menyerukan kepada rezim Iran untuk mengungkapkan keberadaan semua tahanan tanpa penundaan dan untuk menyajikan informasi tentang tindakan hukum apa pun yang telah diambil sejauh ini. Kelompok itu selanjutnya menyatakan bahwa rezim harus mengizinkan keluarga dan pengacara untuk berhubungan dengan tahanan, serta menjamin bahwa mereka akan dilindungi dari penyiksaan dan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Kelompok HAM juga menuntut pembebasan segera semua aktivis Ahwazi yang telah ditahan tidak lebih dari terlibat dalam kebebasan berekspresi mereka, hak untuk berkumpul, atau pertahanan damai atas identitas mereka.

Baca: Ribuan Orang Hadiri Pemakaman Korban Penembakan di Ahwaz Iran …

Kelompok-kelompok internasional seperti Amnesty dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) telah menggunakan platform mereka untuk menjelaskan penderitaan Ahwazi dengan mendokumentasikan kondisi hidup yang mengerikan, pelanggaran hak asasi manusia berat, dan degradasi lingkungan yang parah yang diabadikan oleh rezim Iran.

Pusat Statistik Iran, sebuah lembaga rezim, telah mengakui bahwa wilayah Ahwaz memiliki tingkat pengangguran tertinggi ketiga di wilayah mana pun di negara tersebut.

Protes pecah pada akhir Maret atas kartun yang ditayangkan di jaringan penyiaran nasional Iran yang membanggakan adanya keragaman etnis Iran tetapi menghilang Ahwazi dari daftar kelompok etnis utama.

Penganiayaan rezim Iran saat ini terhadap orang Ahwazi adalah kelanjutan dari kebijakan lama yang dimulai pada pertengahan 1920-an.

Baca: Nasib Keturunan Arab di Iran [2]

Pada tahun 1924, sesaat sebelum dinasti Reza Khan berkuasa, Arabistan [Ahwaz] adalah sebuah emirat semi-otonom yang menikmati semua manfaat sebagai daerah kaya minyak yang memandang ke depan yang diberkati dengan posisi geografis yang patut dicerna dan kaya akan sumber daya alam.

Pada tahun 1925, rezim Iran secara brutal menduduki dan menguasai wilayah emirat, dengan penguasa Ahwazi menyerah untuk menghindari pertumpahan darah. Akibatnya, para Ahwazi kehilangan kendali atas nasib mereka sendiri, karena tanah air mereka pada dasarnya dianeksasi.

Setelah puluhan tahun penganiayaan rasis sistematis di tangan monarki Persia, Ahwazi percaya bahwa munculnya Revolusi Islam 1979 yang menggulingkan keluarga berkuasa Mohammad Reza Shah Pahlavi akhirnya bisa membawa kebebasan; sebaliknya, unsur-unsur sektarian garis keras mengambil alih kekuasaan negara dan mendirikan pemerintahan teokratis Syiah atas negara tersebut. Alih-alih diharapkan kebebasan, justru hal ini membawa penganiayaan, kekerasan, dan penindasan yang lebih brutal dan dahsyat terhadap Ahwazi, yang terus berlanjut hingga hari ini.

Penderitaan Ahwazi diperparah oleh kurangnya kesadaran global akan penderitaan mereka karena larangan media yang menyelimuti peliputan, yang pada dasarnya telah memberi surat kuasa rezim untuk melanjutkan penganiayaannya. Bahkan di negara-negara Arab, tingkat pengetahuan tentang minoritas Ahwaz sangat terbatas, seolah hampir tidak dikenal di seluruh dunia.

Sementara rezim Iran terus menampilkan diri seolah ‘juru penyelamat Palestina’ dan Dunia Arab dan Muslim lainnya secara global mencari kebebasan, penindasannya yang kejam terhadap Ahwazi mengungkap klaim ini sesungguhnya kebohongan besar.*

The post Amnesti khawatir, Aktivis Ahwaz “Dibunuh secara Rahasia” di Iran appeared first on Hidayatullah.com.

]]>
154849