Rabu, 26 Januari 2022 / 22 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Ketua DPD RI Beri Kuliah Umum ‘Sumbangsih Pesantren bagi NKRI’ di Hidayatullah Balikpapan

MCU/hidayatullah.com
Ketua DPD RI, Ir H Ahmad Abdullah (AA) La Nyalla Mahmud Mattalitti, di Masjid Ar-Riyadh, Kampus Induk Hidayatullah Ummulqura, Gunung Tembak, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/01/2022).*
Bagikan:

Hidayatullah.com–  Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ahmad Abdullah (AA) La Nyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan ulama harus ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Hal itu disampaikan La Nyalla dalam Kuliah Umum di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah, Kompleks Pondok Pesantren Hidayatullah, Gunung Tembak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (15/01/2022).

“Para ulama dan tokoh agama adalah representasi dari negarawan dan seorang negarawan tidak berpikir next election, tetapi berpikir next generation,” ujar dia.

Pentingnya ulama dan tokoh agama berperan karena La Nyalla mengaku prihatin melihat perjalanan sistem tata negara bangsa setelah dilakukan amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sejak saat itu, kedaulatan rakyat sudah tidak memiliki wadah yang utuh.

“Dulu sebelum dilakukan amandemen, kedaulatan rakyat ada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR RI yang terdiri dari partai politik melalui anggota DPR, Utusan Daerah yang merupakan wakil-wakil daerah dari Sabang sampai Merauke dan unsur Utusan Golongan yang adalah wakil dari beragam golongan di masyarakat, termasuk dari ulama dan tokoh agama,” katanya di depan ratusan peserta terbatas itu.

Dijelaskan La Nyalla, sejak amandemen 20 tahun yang lalu, Utusan Daerah dan Utusan Golongan dihapus. Presiden dipilih langsung. Sampai kepala daerah juga dipilih langsung. Utusan Daerah dan Utusan Golongan diganti dengan Dewan Perwakilan Daerah.

“Tetapi DPD RI tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sejak amandemen itu, partai politik menjadi satu-satunya penentu wajah dan arah perjalanan bangsa ini. Karena hanya partai politik yang bisa mengajukan dan menentukan calon presiden yang seharusnya dipilih oleh rakyat,” ulas La Nyalla.

Oleh karena itu, La Nyalla mengajak publik untuk memikirkan masa depan Indonesia agar lebih baik, agar lebih cepat untuk dapat mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita harus berani melakukan koreksi. Dimana penentu wajah dan arah perjalanan bangsa ini tidak boleh kita serahkan tunggal kepada partai politik. Sebab, negara ini ada karena adanya rakyat. Dan tidak semua rakyat adalah anggota partai politik,” beber La Nyalla.

Pada acara dengan tema “Sumbangsih Pondok Pesantren dalam Lahirnya NKRI”, La Nyalla juga menjelaskan sebelum kemerdekaan, pondok pesantren adalah prototype dari masyarakat madani atau komunitas civil society.

Di era itu, pondok pesantren tidak hidup dari dana atau santunan yang diberikan penjajah. Tetapi hidup mandiri dari cocok tanam dengan semangat gotong royong santri dan masyarakat sekitar.

“Pondok pesantren juga sekaligus menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Ada yang sakit, minta doa ke kiai. Ada yang tidak punya beras, datang ke pondok pesantren. Ada yang punya masalah, minta nasihat kiai dan seterusnya,” kata dia.

Peran para ulama dan kiai pengasuh pondok pesantren saat itu juga tidak bisa dihapus dari sejarah kemerdekaan Indonesia.

“Termasuk peran para ulama dan kiai se-Nusantara dalam memberikan pendapat dan masukan kepada Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,” paparnya.

Sejarah juga mencatat lahirnya Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya.

“Ini artinya, peran dan kontribusi para ulama dan kiai dalam wajah sejarah lahirnya Indonesia bukanlah kecil. Bahkan sudah selayaknya disebut sebagai salah satu pemegang saham bangsa ini,” tegas La Nyalla.

La Nyalla menilai  peran pondok pesantren saat ini tidak kalah besar. Karena, pondok pesantren tetap menjadi prototype institusi masyarakat madani.

Ketua DPD RI hadir ditemani 2 Senator Kalimantan Timur yakni Aji Mirni Mawarni dan Nanang Sulaiman, serta senator asal Aceh Fachrul Razi, Bustami Zainudin (Lampung), Evi Apita Maya (NTB), Djafar Alkatiri (Sulawesi Utara), Andi Muh. Ihsan (Sulawesi Selatan), Dharma Setiawan (Kepri) dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Ikut hadir Tokoh Pemuda Pancasila Balikpapan H. Sjahrir Taher dan Ketua Kadin Kota Balikpapan Yasser Arafat. Sementara itu pimpinan Ponpes Hidayatullah Ustadz Hamzah Akbar, didampingi Sekretaris Ponpes Ustadz Abul A’la Maududi, para pendiri Ponpes, pengurus dan ratusan mahasiswa/santri.

Sebelum mengisi kuliah umum, La Nyalla sempat memberikan motivasi kepada para santri akan pentingnya keyakinan dalam mencapai tujuan. La Nyalla juga bercerita tentang perjalanan hidupnya yang berliku.

Dalam kesempatan itu La Nyalla dikalungi surban dakwah. Menurut Ustadz Hamzah Akbar pengalungan surban dakwah bermakna bahwa apapun profesi kita dakwah kebaikan harus disampaikan.

“Seperti Hidayatullah kami mengambil peran dalam dakwah dan pendidikan. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.(*)

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pimpinan Umum Hidayatullah: Hidupkan Ramadhan, Beribadah, Bercocok Tanam

Pimpinan Umum Hidayatullah: Hidupkan Ramadhan, Beribadah, Bercocok Tanam

Madrasah NTB Terapkan Kurikulum 2013 tahun Ajaran 2014

Madrasah NTB Terapkan Kurikulum 2013 tahun Ajaran 2014

GeNAM: Jika Perda Miras Dihapus, Sensitivitas Pemerintah Dimana?

GeNAM: Jika Perda Miras Dihapus, Sensitivitas Pemerintah Dimana?

Muslimin Rohingya: Sampai Mati Kami akan Tetap di Indonesia

Muslimin Rohingya: Sampai Mati Kami akan Tetap di Indonesia

Waspadai Provokasi Kasus HKBP Bekasi

Waspadai Provokasi Kasus HKBP Bekasi

Baca Juga

Berita Lainnya