Senin, 24 Januari 2022 / 20 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

KPAI Minta SKB 4 Menteri yang Mengatur PTM 100 Persen Ditinjau Ulang

andi/hidayatullah.com
Ketua Yayasan Lentera Anak (YLA), Lisda Sundari, dalam konferensi pers di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Kamis (14/02/2019).
Bagikan:

Hidayatullah.com — Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 mengatur tentang pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau pemerintah meninjau ulang aturan terkait PTM itu, karena kasus virus Covid-19 jenis Omicron di Tanah Air sedang meningkat.

“KPAI mendorong Kemendikbud-Ristek, Kementerian Agama dan dinas-dinas pendidikan di seluruh Indonesia untuk mempertimbangkan kembali menggelar PTM 100 persen, dengan kapasitas siswa di kelas 100 persen, dan masuk sekolah 100 persen atau 5 hari sekolah dengan 6 jam pelajaran per hari,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti, melalui keterangannya, dikutip Kamis 06 Januari 2022.

“Hal ini dengan mempertimbangkan meningkatnya kasus Omicron di Indonesia dan masyarakat baru usai liburan Natal dan tahun baru, setidaknya tunggulah minimal sampai 14 hari usai liburan akhir tahun,” terusnya.

Lebih lanjut, KPAI juga meminta agar PTM bagi siswa TK dan SD ditunda sebelum peserta didiknya diberikan vaksinasi lengkap. Hal itu demi menjamin pemenuhan hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia saat PTM digelar.

“KPAI mendorong sekolah-sekolah yang saat kepulangan siswa terjadi penumpukan maka perlu melakukan evaluasi SOP terkait kepulangan siswa. Juga perlu berkomunikasi dengan para orangtua siswa yang menjemput,” terangnya.

Hal lain, KPAI mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasi anak usia 06 -11 tahun di seluruh Indonesia, minimal mencapai 70 persen. Ia juga mengingatkan dimana vaksinasi anak usia 12-17 tahun yang dimulai Juli 2021 belum mencapai 70 persen.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu kerja keras melakukan percepatan dan pemerataan vaksinasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil ketua MPR, Hidayat Nur Wahid juga menyuarakan hal ini, ia mengingatkan agar pemerintah tidak sembrono dan hati-hati soal penerapan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen. Apalagi Presiden Jokowi telah menyatakan keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan tersebut sangat berisiko tinggi di tengah terus meningkatnya jumlah kasus Omicron di tingkat global maupun di Indonesia. “Maka mestinya demikian juga untuk keselamatan anak didik, harus menjadi prioritas tertinggi saat menetapkan kebijakan pembelajaran,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (04/01/2022) lalu.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Anggota DPR Ingin Dengar Langsung Pernyataan Presiden Jokowi Perihal Penundaan Pilkada Serentak 2020

Anggota DPR Ingin Dengar Langsung Pernyataan Presiden Jokowi Perihal Penundaan Pilkada Serentak 2020

Ini Dia Solusi Cegah Terulangnya Kasus “Tuhan Membusuk” Versi MUI Jatim

Ini Dia Solusi Cegah Terulangnya Kasus “Tuhan Membusuk” Versi MUI Jatim

OJK: Indonesia Harus Miliki Bank Syariah Berskala Besar

OJK: Indonesia Harus Miliki Bank Syariah Berskala Besar

Kakek 79 Tahun Ikut Aksi Bela Islam, Pakai Biaya Sendiri

Kakek 79 Tahun Ikut Aksi Bela Islam, Pakai Biaya Sendiri

Investigasi Komnas HAM: Video Itu Asli!

Investigasi Komnas HAM: Video Itu Asli!

Baca Juga

Berita Lainnya