Kamis, 27 Januari 2022 / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Erupsi Semeru, Presiden: Prioritaskan Keselamatan Korban, Rawat Maksimal yang Cedera

Dok. BMH-SAR HIdayatullah
Relawan menyerahkan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di posko dekat Kantor Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Ahad (05/12/2021).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan pasien dan memastikan para korban luka yang terdampak kejadian bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru sudah tertangani dengan optimal, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, yang pertama harus diprioritaskan adalah keselamatan korban, terutama mereka yang cedera mereka yang sakit itu harus betul-betul mendapatkan perawatan yang maksimal,” ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BNPB dan Menko PMK bersama Bupati Lumajang juga menyempatkan diri menjenguk dan berinteraksi dengan beberapa pasien terdampak awan panas guguran Gunung Semeru yang tengah dirawat secara intensif.

RSUD Pasirian telah menampung sedikitnya 16 pasien korban luka bakar akibat terkena dampak awan panas guguran Gunung Semeru. Sebanyak 6 orang mengalami luka bakar hingga 80 persen.

Pemerintah Pusat melalui BNPB dan lintas Kementerian/Lembaga terkait akan mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan korban luka bakar dengan mendatangkan beberapa tim medis khusus dari Jakarta beserta obat-obatan serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses pengobatan, perawatan hingga penyembuhan.

Sementaraitu BNPB merilis bahwa setiap KK yang rumahnya mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru dan tidak dapat ditinggali kembali, akan mendapatkan sebesar 500 ribu setiap bulannya selama kurun waktu 6 bulan.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Tunduk Hukum Negara, FPI Lamongan Dibekukan

Tunduk Hukum Negara, FPI Lamongan Dibekukan

Viral #2019GantiPresiden, Masyarakat Dinila Mulai Hilang Kepercayaan ke Jokowi

Viral #2019GantiPresiden, Masyarakat Dinila Mulai Hilang Kepercayaan ke Jokowi

Hidayatullah: Aksi Simpatik 55 Upaya Mendorong Penegakan Hukum yang Adil

Hidayatullah: Aksi Simpatik 55 Upaya Mendorong Penegakan Hukum yang Adil

TA GNPF: Ulama dan Aktivis Islam Begitu Cepat Diproses Hukum

TA GNPF: Ulama dan Aktivis Islam Begitu Cepat Diproses Hukum

Menag Bantah Pemerintah Mengatur Teks Khutbah

Menag Bantah Pemerintah Mengatur Teks Khutbah

Baca Juga

Berita Lainnya