Senin, 6 Desember 2021 / 2 Jumadil Awwal 1443 H

Nasional

Hari Guru Nasional, P2G Desak Pemerintah Atur Standar Upah Guru Honorer Non ASN

ist.
[Ilustrasi] Guru madrasah.
Bagikan:

Hidayatullah.com — Hari Guru Nasional (HGN) 2021, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melakukan kajian evaluasi dan rekomendasi, yang hasilnya mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai standar upah minimum nasional bagi guru non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menuturkan agar tata kelola guru di Indonesia makin baik dan berkeadilan maka perpres ini perlu untuk melindungi dan menjamin kesejateraan guru hononer.

“Urgensi Perpres ini untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan guru bukan ASN yaitu guru honorer termasuk guru sekolah/madrasah swasta. Meskipun sudah ada guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagian dari ASN, namun belum mengakomodir keberadaan guru honorer yang hampir 1,5 juta orang,” ujar Satriwan melalui keterangan tertulis, dikutip (25/11/2021).

Terlepas dari pemerintah sudah menampung 173.000 guru honorer lewat seleksi guru PPPK dari total formasi yang dibuka 506.000 secara nasional. Tetap saja masih kurang.

Sedangkan fakta di lapangan, kata Satriwan, upah guru honorer dan guru sekolah atau madrasah swasta menengah ke bawah sangat rendah. Bahkan jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota, Kabupaten (UMK) yang berlaku bagi pekerja.

“Sudah kecil, upah pun diberikan rapelan mengikuti keluarnya BOS. Padahal mereka butuh makan dan pemenuhan kebutuhan pokok setiap hari. Upah bergantung kebijakan kepala sekolah dan jumlah murid atau rombongan belajar,” ucapnya.

Satriwan kemudian menyatakan UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1 (a) menyebutkan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam dokumen ‘Status Guru’ dari UNESCO dan ILO juga disebutkan hak guru mendapatkan jaminan sosial.

Selain itu, menurut Satriwan regulasi upah layak bagi guru penting demi penghormatan profesi sehingga profesi guru punya harkat dan martabat di samping profesi lain. Terlebih juga untuk mendorong anak-anak bangsa yang unggul dan berprestasi mau dan berminat menjadi guru.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Viral Awan “Tsunami” di Aceh, Erupsi Gunung Sinabung di Karo, Warganet: Berdoa kepada Allah Semoga Tak Terjadi Apa-apa

Viral Awan “Tsunami” di Aceh, Erupsi Gunung Sinabung di Karo, Warganet: Berdoa kepada Allah Semoga Tak Terjadi Apa-apa

MIUMI Minta PKS untuk Evaluasi Diri

MIUMI Minta PKS untuk Evaluasi Diri

Polres Magelang Bantah Penggerebekan, Datangi PII Saling Memaafkan

Polres Magelang Bantah Penggerebekan, Datangi PII Saling Memaafkan

Wapres Terpilih KH Ma’ruf Amin Tetap Ketua Umum MUI

Wapres Terpilih KH Ma’ruf Amin Tetap Ketua Umum MUI

Irena Handono: Muallaf Membutuhkan Perhatian Lebih

Irena Handono: Muallaf Membutuhkan Perhatian Lebih

Baca Juga

Berita Lainnya