Selasa, 7 Desember 2021 / 2 Jumadil Awwal 1443 H

Nasional

Putusan MK Minta Pemerintah dan DPR RI Perbaiki UU Cipta Kerja

Gedung Mahkamah Konstitusi
Bagikan:

Hidayatullah.com — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK meminta Pemerintah dan DPR RI untuk memperbaiki UU tersebut. Dalam amar putusannya, MK memberikan waktu dua tahun sejak pembacaan keputusan.

“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman yang ditayangkan kanal YouTube MK, Kamis (25/11/2021).

“Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen,” imbuhnya.

Dalam amar putusannya, Hakim Anwar menolak dan mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh sejumlah pemohon. “Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima. Mengabulkan permohonan pemohon III, pemohon IV, pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian,” terangnya.

Lebih lanjut, Hakim Anwar menyatakan, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945. UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Hanya saja, Hakim Anwar menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

“Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” ungkapnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Vonis 15 Tahun untuk Ba’asyir Dinilai Tak Manusiawi

Vonis 15 Tahun untuk Ba’asyir Dinilai Tak Manusiawi

Bantu Warga Tak Mampu, Wali Kota ini Usul Potong Gaji ASN

Bantu Warga Tak Mampu, Wali Kota ini Usul Potong Gaji ASN

MUI Siap Kembangkan Wisata Syariah

MUI Siap Kembangkan Wisata Syariah

Laskar FPI Tersangka Munarman

Sudah Lengkap, Perkara Munarman Segera Disidangkan

Hartoyo Terima Dana Asing untuk Kampanye LGBT di Indonesia

Hartoyo Terima Dana Asing untuk Kampanye LGBT di Indonesia

Baca Juga

Berita Lainnya