Senin, 6 Desember 2021 / 30 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

ICMI Minta Pemerintah Cabut Mendikbudristek No. 30 untuk Kebaikan Generasi Bangsa

Bagikan:

Hidayatullah.com –Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  ICMI berpendapat dengan pemakaian bahasa “tanpa persetujuan korban” dalam Mendikbudristek) 30 itu tidak sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

“Atas dasar di atas, Maka ICMI meminta Pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi atau merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, demi kebaikan dan kemaslahatan generasi bangsa,”demikian bunyi pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua ICMI Koordinator Bidang Pendidikan, Dr Armei Arief, MA dan Wasekjen ICMI, Wasekjen Dr, Heri Margono.

Lebih lanjut, ICMI juga menyoroti Permendikbudristek 30 yang pembentukannya tidak sesuai UU. “Prosedur pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan nilai-nilai Pancasila, dan UUD NRI 1945,”tulis sikap ICMI poin satu.

Berikut ini isi lengkap sikap ICMI terhadap Permendikbudristek 30, yang diterima Hidayatullah.com, Rabu (17/11/2021);

Bismillahirrahmanirrahim

Berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi  (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan sikap sebagai berikut:

  • Pertama, ICMI menyayangkan penerbitan SK Mendikbudristek dengan maksud sebagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memunculkan pertentangan, karena prosedur pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan nilai-nilai Pancasila, dan UUD NRI 1945.
  • Kedua, ICMI berpendapat dengan pemakaian bahasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tidak sejalan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.
  • Ketiga, atas dasar di atas, Maka ICMI meminta Pemerintah untuk mencabut atau mengevaluasi/merevisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, demi kebaikan dan kemaslahatan generasi bangsa.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Survei Temukan 1 Sekolah “Dikepung” setidaknya 2 Tempat Penjualan Rokok

Survei Temukan 1 Sekolah “Dikepung” setidaknya 2 Tempat Penjualan Rokok

Lazis PLN Beri Bantuan Bergilir Pertanian di Merapi

Lazis PLN Beri Bantuan Bergilir Pertanian di Merapi

Syeikh al-Mubaraki: Para Dai dan Ulama Harus Maksimal Eratkan Persatuan Umat

Syeikh al-Mubaraki: Para Dai dan Ulama Harus Maksimal Eratkan Persatuan Umat

Kemhub Minta Pemeriksaan Intensif Penumpang dari China, Cegah Virus Corona

Kemhub Minta Pemeriksaan Intensif Penumpang dari China, Cegah Virus Corona

Prosecutor Bisa Lakukan Investigasi Kejahatan Israel sebelum tahun 2014

Prosecutor Bisa Lakukan Investigasi Kejahatan Israel sebelum tahun 2014

Baca Juga

Berita Lainnya