Sabtu, 4 Desember 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Keterlibatan Menteri Dalam Bisnis PCR, KAMI: Presiden Gagal Mengelola Jalannya Pemerintahan

bisnis pcr Azim Arrasyid/hidayatullah.com
Di antara Presidium KAMI, yaitu Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin, dalam Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (18/08/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.com — Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyoroti bisnis (Polymerase Chain Reaction) PCR ditengah pandemi Covid-19 yang kini jadi polemik publik yang tak henti-hentinya. Pasalnya bisnis PCR ini diduga melibatkan menteri pemerintahan Jokowi.

”Peran ganda para pejabat di masa pandemi, yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan penanganan pandemi sekaligus juga menjadi pelaku bisnis terkait obat Covid-19 dan jasa PCR menunjukkan kepada masyarakat bahwa para pejabat negara yang seharusnya menunjukkan kepedulian besar pada rakyat yang sedang kesulitan hidup, justru terlibat dalam konflik kepentingan,” tulis pernyataan KAMI yang di terima Hidayatullah.com, Sabtu (13/11/2021).

Pernyataan ini telah ditandatangani Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin. ”KAMI menyampaikan keprihatinan atas fakta-fakta tersebut yang amat mendesak untuk diperbaiki oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara,” tandas Gatot Nurmantyo.

Pandangan yang disampaikan KAMI sebagai sarana kepada pemerintah adalah pertama, cengkeraman oligarki pemangsa (Predator Oligarch) dalam kehidupan negara telah membuat bangsa Indonesia terperosok dalam jurang kehancuran ekonomi.

”Bersatunya elite ekonomi dan politik telah menyebabkan ekonomi nasional telah diselenggarakan secara serampangan dan brutal. Seharusnya pemerintah mengembalikan tata kelola ekonomi nasional dan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai nilai-nilai sila ke-5 Pancasila dan konstitusi,” katanya.

Kedua, presiden telah gagal dalam mengelola jalannya pemerintahan karena kondisi demokrasi, ekonomi, HAM, serta praktik-praktik rente kebijakan dan korupsi semakin hari semakin memburuk tidak terkendali.

Kepemimpinan nasional dalam menangani pandemi yang ditunjukkan kepada rakyat adalah kepemimpinan yang mengabaikan moral (moral disengagement) yang menunjukkan keserakahan di tengah derita pandemi.

Dikatakan, kepemimpinan nasional tidak fokus memikirkan nasib rakyat, dan tidak memiliki kemampuan yang sesuai dengan tantangan dan beratnya persoalan hari ini untuk melakukan langkah-langkah perbaikan demi menyelamatkan Indonesia.

Ketiga, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima Judicial Review atas UU No.2 tahun 2020 maka seharusnya pemerintah semakin transparan dan akuntabel, serta sungguh-sungguh melakukan pengusutan atas potensi-potensi kerugian negara dari perilaku korupsi maupun perilaku rente atas kebijakan-kebijakan penanganan pandemi.

Dengan semangat demokrasi, pemerintah juga harus membuka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi.

”Terkait dengan putusan MK bahwa status pandemi Covid-19 harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2 (akhir tahun 2021), maka anggaran Covid yang disusun berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 selanjutnya harus dengan persetujuan DPR,” tuturnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

MUI: Yang Bela Emansipasi Wanita di Luar Koridor Islam Tak Diakui

MUI: Yang Bela Emansipasi Wanita di Luar Koridor Islam Tak Diakui

Said Aqil Komisaris KAI

Ketua Umum PBNU Minta Ahok Jaga Etika dan Bicara

Ditolak Masyarakat, Bus Kondom Dikandangkan

Ditolak Masyarakat, Bus Kondom Dikandangkan

Demo Lancar, DPRD Cabut Persetujuan RS Siloam

Demo Lancar, DPRD Cabut Persetujuan RS Siloam

LPAI Jadikan Perlindungan Anak Tolok Ukur Utama Kinerja Jokowi-JK

LPAI Jadikan Perlindungan Anak Tolok Ukur Utama Kinerja Jokowi-JK

Baca Juga

Berita Lainnya