Kamis, 9 Desember 2021 / 4 Jumadil Awwal 1443 H

Nasional

PKS: Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Bertentangan dengan Pancasila

anggaran permendikbudristek 30 ISTIMEWA
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah
Bagikan:

Hidayatullah.com — Anggota Komisi Pendidikan di DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan dasar hukum terbitnya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Secara mendasar kita perlu ingat bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Mendikbudristek harus mengacu pada Undang-undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Ledia melalui siaran persnya, di Jakarta, Rabu (03/11/2021).

Ledia mengatakan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Menteri bisa memiliki kekuatan hukum mengikat manakala ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi. “Maka terbitnya Peraturan Menteri ini menjadi tidak tepat karena undang-undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada,” ujarnya.

Anggota Baleg DPR ini juga menyayangkan bahwa beberapa muatan dalam isi Peraturan Menteri ini jauh dari nilai-nilai Pancasila dan bahkan cenderung pada nilai-nilai liberalisme.

“Sangat disayangkan bahwa satu peraturan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang termuat di pasal 3. Padahal Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan,” ungkap Ledia.

Politisi PKS ini juga melihat Peraturan Menteri ini banyak memasukkan unsur liberal dalam mengambil sikap. Hal itu dibuktikan dengan ketiadaan landasan norma agama.

“Definisi kekerasan seksualnya menjadi bias, misalnya saja ketika memasukkan salah satu jenis kekerasan seksual pada ‘penyampaian ujaran yang mendiskriminasi identitas gender’. Ditambah pula Peraturan Menteri ini memasukkan persoalan ‘persetujuan’ atau yang biasa dikenal sebagai consent menjadi diksi yang berulang-ulang digunakan sebagaimana bisa ditemukan pada pasal 5 ayat 2,” ujarnya menjabarkan.

Ledia melanjutkan bahwa beraneka tindakan atau perilaku akan masuk dalam konteks kekerasan seksual bila tidak terdapat persetujuan dengan korban. Ini tentu merupakan satu acuan peraturan yang berbahaya. Ditambah dengan tidak dimasukkannya norma agama, generasi muda kita seolah digiring pada satu konteks bahwa ‘dengan persetujuan suatu perilaku terkait seksual bisa dibenarkan’. “Jelas-jelas berbahaya ini,” tegasnya.

Lantas Ledia mencontokan betapa banyak terjadi hubungan seks di luar nikah yang diawali dengan persetujuan atau suka sama suka. Juga betapa mulai bermunculannya perilaku LGBT secara terang-terangan di tengah masyarakat. “Padahal dalam norma agama, seks di luar nikah juga perilaku LGBT bukan sesuatu yang dibenarkan.” terangnya.

Selain itu, secara keseluruhan Ledia melihat bahwa isi dari Peraturan Menteri ini belum dapat memberikan pencegahan dan perlindungan secara hukum melainkan hanya sekedar menyampaikan sanksi administratif internal.

“Setelah dicermati, peraturan menteri ini hanya menambah beban birokratisasi administrasi baru dengan segala ketentuan perizinan dan belum menampakkan satu klausulpun yang bisa memastikan proses hukum berjalan untuk melakukan pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual,” kata Sekretaris Fraksi PKS ini lagi.

Misalkan sambung Ledia bagaimana Pasal 7 dan 8 yang berfokus pada birokratisasi administrastif. Ancaman yang cukup berat pun belum nampak dalam keseluruhan muatan Permendikbudristek ini.

“Padahal salah satu sarana efektif dalam pencegahan adalah terdapatnya ancaman hukum yang jelas dan tegas secara pidana. Agar orang berpikir seribu kali kalau mau melakukan kejahatan. Tambahan pula Permendikburistek ini juga seolah mengenyampingkan proses hukum bila terjadi suatu kasus karena nampak lebih berfokus pada pengadilan internal dengan keberadaan satgas di lingkungan kampus,”pungkasnya.

Karenanya, Ledia berharap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 ini dibatalkan dan Kemendikbudristek bisa lebih fokus pada pembinaan sistem perkuliahan yang berkarakter Pancasila.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Menag Minta Kericuhan Gereja St Clara Diselesaikan Secara Hukum

Menag Minta Kericuhan Gereja St Clara Diselesaikan Secara Hukum

HTI Nilai Rencana Pemerintah Bubarkan Ormas ini Tidak Berdasar

HTI Nilai Rencana Pemerintah Bubarkan Ormas ini Tidak Berdasar

Anggota DPR: Indonesia Tak Siap Stop TKI

Anggota DPR: Indonesia Tak Siap Stop TKI

uu ite direvisi

CIDES Minta Revisi UU ITE Dipercepat Sebelum Pemilu

Menag: Kelompok Liberal Sedang Berjuang untuk Diakui

Menag: Kelompok Liberal Sedang Berjuang untuk Diakui

Baca Juga

Berita Lainnya