Ahad, 28 November 2021 / 22 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Wakil Ketua MPR Dukung Penghapusan Presidential Threshold, Sebut Dapat Tingkatkan Kualitas Demokrasi

presidential threshold
Bagikan:

Hidayatullah.com — Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendorong agar aturan presidential threshold atau batas pengajuan calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024 ditinjau ulang. “Aturan ini jelas membatasi partisipasi politik dan hak setiap warga negara Indonesia,” kata Syarief Hasan dikutip dari siaran pers di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Menurut Syarief, UUD 1945 tidak pernah mengatur batasan persentase tertentu untuk pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A UUD 1945 pada pokoknya menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan diusulkan olah partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu.

Oleh karena itu, kata Syarief, berbagai batasan atau hambatan yang diatur dalam regulasi kepemiluan adalah ketentuan yang sejatinya tidak tepat menafsirkan maksud konstitusi.

“Dengan kata lain, penghapusan presidential threshold justru meningkatkan kualitas demokrasi sesuai konstitusi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan di banyak negara demokrasi, aturan pembatasan pengajuan presiden berupa persentase tertentu tidaklah dikenal. Aturan ini justru memberangus hak berdemokrasi bagi warga negara, selain mempersempit peluang rakyat memilih calon pemimpin yang terbaik.

“Bisa dibilang pengajuan calon presiden dan wakil presiden tanpa adanya aturan presidential threshold adalah praktik dan tradisi demokrasi universal,” tuturnya.

Karenanya lanjut Syarief, jika Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mencabut aturan presidential threshold maka Presiden Jokowi telah mengembalikan demokrasi pada hakikat sebenarnya, yakni kuasa rakyat menentukan calon pemimpinnya.

“Jika Presiden Jokowi berani mengambil terobosan, dengan mengeluarkan perppu, misalnya, Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi, membuka keran politik untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa menjadi pemimpin bangsa berikutnya,” ujar Syarief.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Rekonsiliasi Akhiri Kegaduhan

Pemerintah Dinilai Perlu Lakukan Rekonsiliasi Akhiri Kegaduhan

Umat Islam Harus Miliki Pusat Latihan Jurnalis Muslim

Umat Islam Harus Miliki Pusat Latihan Jurnalis Muslim

proses produk halal

Dampingi Proses Produk Halal UMK, Kemenag Siapkan 1.894 Penyuluh Agama Islam

Raker Komisi IX DPR Kritik Menkes Baru Soal Kampanye Kondom

Raker Komisi IX DPR Kritik Menkes Baru Soal Kampanye Kondom

Ombudsman Minta Polri Panggil Iriawan soal Kasus Novel

Ombudsman Minta Polri Panggil Iriawan soal Kasus Novel

Baca Juga

Berita Lainnya