Senin, 25 Oktober 2021 / 19 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Megawati Dilantik Jadi Ketua BRIN, Cendekiawan: Boleh Jadi Alat Politik

Bagikan:

Hidayatullah.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Melihat itu, Cendekiawan Azyumardi Azra kemudian merasa khawatir terhadap masa depan BRIN. “Kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset dan inovasi Indonesia bertahun-tahun sekarang dan ke depan,” ujar Prof Azra melalui cuitannya di Twitter, seperti dikutip, Rabu (13/10/2021).

Menurut eks Rektor UIN Hidayatullah ini seharusnya Dewan Pengarah BRIN dipimpin peneliti kaliber internasional. Hal itu penting jika BRIN benar-benar didirikan untuk penelitian.“Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan/peneliti terkemuka berkaliber internasional jika serius BRIN mau melakukan riset/inovasi unggul,” bebernya.

Prof Azra menilai penunjukan Megawati sebagai ketua BRIN tidak sesuai sebab yang bersangkutan bukan pakar riset dan Inovasi. “Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” katanya.

Lebih jauh, Guru Besar Sejarah dan Kebudayaan UIN Jakarta ini juga ragu Jokowi bisa mengonsolidasi semua lembaga riset di bawah BRIN. Ia menyebut BRIN tidak akan menjadi warisan baik pemerintahan Jokowi.

“Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN) sudah dilebur menjadi OR (organisasi riset) yang semua dipimpin PLT. Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi presiden Jokowi mengkonsolidasi BRIN menjadi legacynya yang baik-tidak berantakan seperti sekarang,” jelasnya.

Selain itu, Prof Azra menyampaikan Jokowi harusnya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). “Kasus BPIP yang ketua dewan pengarahnya juga ketum parpol. Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” terangnya.

Penunjukan Megawati merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. Pasal 7 ayat (2) perpres tersebut mengatur Jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN diisi oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP.

Posisi Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini dijabat oleh Megawati. Ia menduduki posisi itu sejak 22 Maret 2018. Selain Megawati yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah, Jokowi turut melantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang akan mengisi jabatan masing-masing sebagai wakil ketua.

Sementara itu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto didapuk sebagai sekretaris. Berturut-turut sebagai anggota yakni Prof Dr Emil Salim, Ir I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Prof Dr Adi Utarini,Marsudi Wahyu Kisworodan Tri Mumpuni.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Pejabat dan Pemimpin tak Akan Bekerja Asal, Jika Orientasinya Akhirat

Pejabat dan Pemimpin tak Akan Bekerja Asal, Jika Orientasinya Akhirat

Konstitusi Membolehkan Pilkada Tidak Langsung

Konstitusi Membolehkan Pilkada Tidak Langsung

MUI: Tidak Ada Ustadz Seleb

MUI: Tidak Ada Ustadz Seleb

Mahkamah PPP Minta Suryadharma dan Emron Islah

Mahkamah PPP Minta Suryadharma dan Emron Islah

Lukman Sardi Akan Perankan Sosok KH Ahmad Dahlan

Lukman Sardi Akan Perankan Sosok KH Ahmad Dahlan

Baca Juga

Berita Lainnya