Senin, 6 Desember 2021 / 30 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Temukan Rekrutmen NII di Garut, Kemenag Janji Beri Pendampingan Korban Baiat

NII Garut
Bagikan:

Hidayatullah.com — Sejumlah masyarakat di Garut di duga telah di rekrut masuk dalam organisasi Negara Islam Indonesia (NII). Rekrutmen itu antara lain di lakukan melalui bentuk pengajian. Doktrin NII antara lain menganggap NKRI tidak sesuai dengan ajaran Islam (thogut).

Staf Khusus Menteri Agama, Mohammad Nuruzzaman mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim Badan Litbang dan Diklat untuk berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Jawa Barat melakukan kajian terkait aktivitas rekrutmen NII dalam pengajian masyarakat di Garut.

“Kami memang mendapat informasi terkait rekrutmen itu, dan polanya melalui pengajian. Ini sedang kita kaji dan dalami. Hasil kajian ini nantinya akan disampaikan kepada Polri, Kemendagri, dan Kemenkopolhukkam untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya” kata Nuruzzaman melalui rilisnya, kepada Hidayatullah.com, di Jakarta, Senin (11/10/2021).

Selain itu, Nuruzzaman menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan kepada sejumlah masyarakat yang telah menjadi korban tersebut. Dia menyebut para korban itu perlu di berikan edukasi dan pencerahan terkait relasi agama dan negara, serta pentingnya penguatan moderasi beragama.

“Kita akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang menjadi korban baiat. Mereka tentu perlu mendapat pencerahan tentang relasi agama dan negara, serta penguatan moderasi beragama,” ungkapnya.

“Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasikan agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengalaman kita dalam beragama,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ungkap Nuruzzaman, Kemenag terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama yang menjadi salah satu program prioritas.

Menurut Nuruzzaman, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan berlandasarkan prinsip adil, berimbang dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

“Setidaknya ada empat indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, serta penerimaan terhadap tradisi. Ini yang akan kita kuatkan,” pungkasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Gubernur Papua Barat: Jadikan Perbedaan Sarana Pemersatu

Gubernur Papua Barat: Jadikan Perbedaan Sarana Pemersatu

Soal Perppu Ormas, MUI Tekankan DPR-MK Pertimbangkan Aspirasi Umat

Soal Perppu Ormas, MUI Tekankan DPR-MK Pertimbangkan Aspirasi Umat

MUI Pamekasan Tolak Rencana Kemenkes Bagi-bagi Kondom

MUI Pamekasan Tolak Rencana Kemenkes Bagi-bagi Kondom

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Larang Miskin Berobat

DPR Ingatkan Pemerintah Tak Boleh Larang Miskin Berobat

BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia

BPJPH: Belum Ada Kesepakatan Bebas Sertifikasi Halal dengan Malaysia

Baca Juga

Berita Lainnya