Rabu, 20 Oktober 2021 / 13 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Anggap Pemutaran Film G30S PKI Perlu Dilakukan, Anggota Komisi I DPR Sebut Komunisme Terus Jadi Ancaman

ilustrasi: Foto dokumentasi kegiatan Partai Komunis Indonesia (PKI)
Bagikan:

Hidayatullah.com — Peristiwa Gerakan 30 September selalu diperingati sebagai upaya kudeta pemerintahan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong pemerintah melalui TVRI kembali menayangkan film G30S PKI. Menurutnya itu perlu, sebab pada waktu itu, PKI tidak hanya ingin menjatuhi pemerintahan, melainkan ingin juga merubah ideologi Pancasila.

“Peristiwa G30S PKI merupakan sejarah kelam bangsa kita. Generasi sekarang dan yang akan datang tidak boleh lupa akan sejarah ini. Karenanya kami mendorong TVRI perlu memutar kembali film tersebut sebagai pengingat sejarah,” kata Sukamta berdasarkan keterangan persnya, Rabu (29/09/2021).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menegaskan komunisme menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa kita. “Hal tersebut merupakan amanat UU RI No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi ancaman terhadap bangsa dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, dan seterusnya,” ujar Sukamta.

Sukamta menjelaskan beberapa hal dikhawatirkan dapat menghilangkan sejarah yang pahit tersebut dari memori bangsa. Di antaranya penghapusan kata ‘PKI’ dalam G30S dari buku-buku pelajaran sejarah di sekolah. Sempat juga ada wacana penghapusan TAP MPRS No. XXV tahun 1966 tentang pelarangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme.

“Kita bukan ingin membuka luka lama, juga bukan ingin menimbulkan kebencian di tengah masyarakat, tapi hanya agar kita tidak lupa. PKI dulu telah melakukan pembantaian terhadap rakyat Indonesia, khususnya kalangan agamawan, bahkan jenderal-jenderal kita juga menjadi sasaran penculikan dan pembunuhan dengan isu Dewan Jenderal. Namun upaya kudeta ini tidak berhasil. Pemerintah setelah peristiwa itu melakukan penumpasan terhadap PKI dengan melakukan penangkapan dan eksekusi terhadap para anggotanya,” jelas Sukamta.

Sukamta menegaskan, mungkin saja kita bisa memaafkan sejarah kelam tersebut, tapi tentu tidak boleh melupakan, agar peristiwa serupa tidak terjadi pada masa datang. “Kita juga bukan anti dengan negara komunis. Toh kita juga bekerja sama dengan negara-negara komunis selama ini. Yang kita anti adalah ajaran-ajaran komunis yang tidak berketuhanan merasuk ke dalam pikiran bangsa kita. Ajaran anti-tuhan tersebut jelas bertentangan dengan jati diri bangsa yang berketuhanan yang terkandung dalam Pancasila,” terang Sukamta.

Karena itu, imbuhnya, di tengah situasi kondisi bangsa dan geopolitiknya seperti sekarang, termasuk konstelasi di Laut China Selatan, kita tidak boleh lupa dengan peristiwa tersebut. Terlebih sepertinya posisi Indonesia sekarang mirip dengan saat terjadi G30S PKI dulu.

“Saat itu Indonesia berada di tengah-tengah konstelasi blok Barat dan blok Timur. Rebutan pengaruh 2 blok tersebut antara demokrasi-liberalisme dan komunisme tergambar dalam G30S PKI,” bebernya.

Sekarang pun mirip-mirip, posisi Indonesia secara geopolitik dan geostrategis berada di tengah pusaran konflik antara China dan AUKUS (Australia, United Kingdom, Amerika Serikat).

“Nah, dalam perspektif inilah kita merefleksikan perisitwa sejarah. Sekarang dengan adanya blok China dan blok AUKUS sedikit banyak berpotensi bisa meningkatkan manuver dan ketegangan di wilayah Indonesia. Tentu ini bisa menjadi ancaman bagi bangsa kita yang perlu diwaspadai,” kata doktor lulusan Inggris ini.

“Jadi kita bicara film G-30 S-PKI bukan hanya sekadar soal film, tapi juga karena melihat situasi kondisi terkini. Kita tidak ingin bangsa ini tercabik-cabik oleh 2 kekuatan besar tadi. Dan ini sangat perlu kita dorong agar semua tersadar, sehingga Pancasila akan tetap sakti dan persatuan bangsa akan tetap kokoh,” harap Wakil Rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Muhammad

Bagikan:

Berita Terkait

Media Siber Diharap Hindari Penyajian Berita Cepat Tapi Tak Akurat

Media Siber Diharap Hindari Penyajian Berita Cepat Tapi Tak Akurat

Anggota DPR Desak Kemlu Panggil Dubes Myanmar Jelaskan Kekerasan Muslim Rohingya

Anggota DPR Desak Kemlu Panggil Dubes Myanmar Jelaskan Kekerasan Muslim Rohingya

ASKES: Qishash Pemabuk Pembunuh Ustadz

ASKES: Qishash Pemabuk Pembunuh Ustadz

LIPI: Konsumen Produk Halal Meningkat

LIPI: Konsumen Produk Halal Meningkat

Kasus Andi Arief, Sandi Ajak Perangi Peredaran Narkoba

Kasus Andi Arief, Sandi Ajak Perangi Peredaran Narkoba

Baca Juga

Berita Lainnya