Selasa, 19 Oktober 2021 / 12 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Turun Hingga 9,8 persen di Akhir Tahun

angka kemiskinan
Bagikan:

Hidayatullah.com — Pemerintah menargetkan akhir tahun nanti angka kemiskinan di Indonesia turun hingga 9,8 persen. Hal itu disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa.

Suharso mengatakan naiknya tingkat kemiskinan disebabkan pandemi Covid-19. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia yakni 10,14 persen, angka ini meningkat dari angka tahun 2019, namun ada sedikit penurunan dari 2020 sebesar 10,19 persen.

“Mudah-mudahan pada akhir tahun ini bisa turun ke satu digit dengan membaiknya ekonomi, jadi kita perkirakan 9,8 persen atau 9,9 persen dan akan ada kecenderungan turun terus, karena ada sebagian pemulihan ekonomi di sektor informal,” ujarnya dalam Dialog Ekonomi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Selasa (21/09/2021).

Suharso menjelaskan ada beberapa poin penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertama, adanya pembatasan kegiatan ekonomi menurunkan pendapatan penduduk, yang berdampak pada pekerja di sektor akomodasi dan makanan manufaktur perdagangan grosir dan ritel.

Kemudian, mayoritas pekerja masih banyak di sektor informal, yaitu sekitar 78,14 juta yang tidak memiliki jaminan pendapatan, kecelakaan, maupun jaminan kematian ketika pandemi dan jatuh sakit.

“Saya kira ini PR kita semua, sebenarnya seluruh rakyat indonesia harusnya sudah punya insurance dalam satu kategori, dan layanan sosial apa yang mereka dapatkan dari pemerintah,” terangnya.

Berikutnya, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak akibat pandemi, dari angka tersebut 24 juta orang mengalami pengurangan jam kerja, yang lainnya menganggur atau tidak bekerja sementara.

Lalu, migrasi pekerja yang terdampak dari kota ke desa tempat asal pada saat pandemi. Mereka tidak mendapatkan pekerjaan pengganti, bekerja serabutan, bertani, atau bahkan menganggur, sehingga meningkatkan kemiskinan di desa.

Ke depannya, Suharso melihat ada dua cara pada sektor kebijakan mikro yang perlu dijalankan untuk mempersempit kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Yakni, dengan menurunkan beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Guna menurunkan beban pengeluaran, perlu ada upaya dalam penyaluran program bantuan sembako atau bantuan pangan non-tunai. Kemudian bantuan tunai bersyarat, dan Bantuan iuran jaminan kesehatan yakni Kartu Indonesia Sehat. “Dan terakhir Bantuan Tunai pendidikan Kartu Indonesia Pintar,” urainya.

Pada sisi peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro, ada beberapa upaya yang dilakukan dan harus dilakukan ke depannya. Seperti, dengan meningkatkan akses permodalan, lalu peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, lalu mendorong ketenagakerjaan yang inklusif, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan perantaraan pasar.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Hati-hati dengan Jebakan Kata ‘Halal’

Hati-hati dengan Jebakan Kata ‘Halal’

ACN: Konsensus Seksual dalam RUU P-KS Mencederai UU Perkawinan

ACN: Konsensus Seksual dalam RUU P-KS Mencederai UU Perkawinan

Tahun Ini IIQ Luluskan 206 Wisudawan, Semua Hafal al-Qur’an

Tahun Ini IIQ Luluskan 206 Wisudawan, Semua Hafal al-Qur’an

Gema Takbir Berkumandang Dari Berbagai Masjid Jayapura

Gema Takbir Berkumandang Dari Berbagai Masjid Jayapura

Baznas Usul 27 Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional

Baznas Usul 27 Ramadhan sebagai Hari Zakat Nasional

Baca Juga

Berita Lainnya