Kamis, 2 Desember 2021 / 26 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

KPI Diharapkan Mampu Menyeleksi Program TV Sebelum Ditayangkan

KPI Program tv
Bagikan:

Hidayatullah.com — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diharapkan mampu menyeleksi program televisi yang tidak layak ditonton. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir tontonan yang menimbulkan masalah di tengah masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia berharap KPI bisa meninjau lebih dulu setiap program acara TV sebelum menjadi produk tontonan publik di layar kaca. Dia mengatakan KPI mesti diberi kewenangan penuh untuk menyeleksi program TV yang layak tonton,

“Sekarang, tayangannya keluar dulu, baru kemudian KPI menindak. Saya inginnya sebelum ada tayangan, KPI sudah me-review, sehingga tontonan-tontonan tidak layak bisa diminimalisir karena KPI sudah nonton duluan apa yang akan ditayangkan,” kata Farah saat menjadi narasumber dalam acara Parlemen Remaja yang digelar secara virtual, Selasa (14/09/2021).

Menurut Farah, KPI juga bisa memperluas kewenangannya untuk mengawasai siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain-lain. Tujuannya untuk melindungi masyarakat dari tontonan tidak layak.

“Komisi I itu sangat mendukung bila kewenangan KPI diperluas. Jadi, bukan hanya mengawasi siaran TV tapi juga bisa mengawasi siaran Netflix, siaran vlog, youtube, dan lain sebagainya,” ujar politisi PAN ini.

Sementara itu, eks Direktur Utama LPP TVRI Helmy Yahya yang juga menjadi narasumber mengatakan, tontonan publik yang disiarkan TV harus bernilai edukasi. Menurutnya, tayangan TV tidak saja harus menghibur, lebih dari itu, harus sarat manfaat bagi masyarakat.

“Media adalah motivator bangsa. Nation building juga adanya di media. Bagi rakyat kita di daerah-daerah perbatasan, betapa pentingnya media, terutama TV. Menurut saya media itu bisa jadi inspirasi. Tapi, inspirasi ada yang baik dan buruk,” tuturnya.

Ditanya soal orientasi lembaga penyiaran, Helmy menjelaskan, lembaga penyiaran terbagi menjadi dua yaitu lembaga penyiaran publik (LPP) seperti TVRI yang mengedepankan nilai edukasi. Kemudian lembaga penyiaran swasta yang lebih didominasioleh sisi komersil.

Hanya saja, kata Helmy penyiaran swasta harus terus menerus diimbau agar produk siarannya juga memuat konten edukasi supaya layak tayang. “Mungkin ada sekian porsi dari acara-acara yang dibuat teman-teman swasta memikirkan edukasi, memikirkan budaya, dan memikirkan pendidikan anak. Jadi, jangan mikirin rating share dan klan saja,” pungkas.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Prabowo-Sandi Yakin Menang: Jadi Presiden-Wapres Bagi Seluruh Rakyat

Prabowo-Sandi Yakin Menang: Jadi Presiden-Wapres Bagi Seluruh Rakyat

Permendag no 20

Permendag No. 20 Tahun 2021 Longgarkan Masuknya Minol, Ketua MUI Serukan Revisi: ‘Rugikan Moral Bangsa dan Pendapatan Negara’

Mantan Pimred Playboy “Dibela” Media Asing

Mantan Pimred Playboy “Dibela” Media Asing

Terpilih Ketua, Abdul Rahman akan Genjot Pengkaderan

Terpilih Ketua, Abdul Rahman akan Genjot Pengkaderan

Habib Rizieq: Keberadaan Saya di Luar Negeri Bentuk Perlawanan atas Ketidakadilan

Habib Rizieq: Keberadaan Saya di Luar Negeri Bentuk Perlawanan atas Ketidakadilan

Baca Juga

Berita Lainnya