Senin, 29 November 2021 / 23 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Tim Advokasi Habib Rizieq Tak Bosan Cari Keadilan, Terus Tuntut Pembatalan Penahanan dari PT DKI Jakarta

Sidang Habib Rizieq
Habib Rizieq Shihab usai menjalani sidang di PN Jakarta Timur (Foto: Raka Dwi Novianto/okezone)
Bagikan:

Hidayatullah.com — Tim Advokasi Habib Rizieq Syihab (HRS) tidak akan bosan cari keadilan, dan akan terus menyampaikan aspirasi menuntut pembatalan penetapan penahanan yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Habib Rizieq.

Sejauh ini, Tim Advokasi juga melaporkan adanya dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam surat penetapan penahanan dimaksud kepada Ombudsman RI. Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan surat penetapan penahanan dimaksud. Permohonan pembatalan atas surat penetapan penahanan dimaksud kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selain itu, Tim Advokasi sudah melapor ke berbagai institusi untuk meminta perlindungan, baik itu ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Komnas HAM, hingga komisi 3 DPR RI.

Berikut ini, sikap lengkap Tim Advokasi HRS, tentang langkah untuk pembatalan penetapan penahanan Moh Rizieq Bin Sayyid Husein Syihab Alias Habib Muhammad Rizieq Syihab:

1. Bahwa kami tidak bosan-bosan untuk menegaskan dan mengulangi bahwa tindakan penetapan penahanan IB-HRS melalui surat Nomor 1831/Pen.Pid/2021/PT DKI tertanggal 5 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah merupakan bentuk kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, cacat prosedur, cacat administrasi dan sangat jauh dari nilai-nilai keadilan;

2. Hal tersebut sangat jelas karena surat dimaksud melanggar prosedur dan administrasi serta hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 27 ayat (1) KUHAP dimana yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara bukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi;

3. Bahwa berdasarkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk antara lain Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya) dan Pasal 30 (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang), maka kami telah dan akan menempuh berbagai prosedur hukum yang dimungkinkan untuk menggapai keadilan terhadap IB-HRS:

a. Permohonan perlindungan hukum yang telah kami layangkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI, Komisi Yudisial RI, Komnas HAM RI, Komisi 3 DPR RI dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perihal surat penetapan penahanan dimaksud;

b. Pengaduan atas dugaan mal administrasi yang diduga dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam surat penetapan penahanan dimaksud kepada Ombudsman RI;

c. Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan surat penetapan penahanan dimaksud;

d. Permohonan pembatalan atas surat penetapan penahanan dimaksud kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

e. Pengaduan kepada Ombudsman RI dan Komisi Yudisial RI jika ada upaya dari Pengadilan dan/atau Mahkamah Agung menolak permohonan kami tersebut diatas padahal memiliki dasar hukum dan argumen yang kuat serta berdasar. Tim advokasi HRS 1 of 2

Jika upaya-upaya tersebut diatas tidak jua menghasilkan keadilan yang kami dambakan selama ini, maka kami akan menuntut di akhirat kelak para pelaku kedzaliman luar biasa ini kepada Allah SWT yang MAHA ADIL dan MAHA BENAR perhitungannya kelak.

Bahwa tidak lupa kami memohon Doa dari segenap masyarakat pecinta keadilan dan juga Umat Islam agar Allah SWT memberikan kemenangan, keistiqomahan, kesehatan dan keselamatan untuk IB-HRS.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada para Hakim dan Aparatur terkait untuk menegakan keadilan dan menghancurkan kedzaliman. Demikian press release ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Tegakkan keadilan, hancurkan kedzaliman…

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Mahfud MD: Revisi UU ITE  Segera Masuk Legislasi DPR

Mahfud MD: Revisi UU ITE Segera Masuk Legislasi DPR

mastikatun muslim tolikara

Mastikatun: Kerugian Saya Mencapai Rp. 4,5 Milyar

Fahira: Negara ini Sedang Tidak Tentu Arah

Fahira: Negara ini Sedang Tidak Tentu Arah

DPP HMPI Ajak TNI-Polri Bersikap Netral Mengawal Pilkada

DPP HMPI Ajak TNI-Polri Bersikap Netral Mengawal Pilkada

Terus Bertambah, Petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok” Sudah Melewati 53 Ribu Pendukung

Terus Bertambah, Petisi “Dukung MUI Penjarakan Ahok” Sudah Melewati 53 Ribu Pendukung

Baca Juga

Berita Lainnya