Sabtu, 4 Desember 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Sepanjang 2020, Komnas HAM Catat 758 Pengaduan Masyarakat untuk Instansi Polri

pengaduan masyarakat
Bagikan:

Hidayatullah.com — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat di sepanjang tahun 2020. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik.

“Kepolisian adalah instansi yang paling banyak diadukan masyarakat dengan 758 aduan,” kata Ahmad Taufan Damanik dalam rilisnya, di Jakarta, Kamis (12/08/2021).

Setelah instansi Bhayangkara, Komnas HAM juga menerima aduan dari masyarakat terhadap korporasi sebanyak 455 pengaduan dan pemerintah daerah 276 pengaduan.

Komnas HAM secara keseluruhan menerima 2.841 pengaduan terhitung Januari hingga Desember 2020. Dari jumlah itu, yang paling banyak diadukan oleh masyarakat menyangkut hak atas kesejahteraan dengan 1.025 kasus. Kemudian hak atas keadilan 887 kasus dan hak atas rasa aman 179 pengaduan.

Selama lima tahun terakhir, tren pengaduan yang masuk ke Komnas HAM fluktuatif. Pada 2016 Komnas HAM mendata setidaknya ada 7.183 berkas pengaduan yang masuk dari masyarakat. Jumlah itu turun menjadi 5.387 pengaduan pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2018 pengaduan masyarakat naik menjadi 6.098 dan kembali turun menjadi 5.314 kasus pada periode tahun 2019. Terakhir, pada tahun 2020 pengaduan dari masyarakat turun menjadi 4.794 kasus.

Ahmad menambahkan, dalam satu kasus yang ditangani oleh Komnas HAM bisa terdiri atas satu hingga beberapa berkas pengaduan.

Pengaduan tersebut diterima atau ditampung oleh Komnas HAM melalui kantor yang terletak di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat maupun di lima kantor Perwakilan Komnas di Indonesia.

Selama pandemi Covid-19 terdapat perbedaan signifikan pada metode dan jumlah konsultasi masyarakat yang masuk ke Komnas HAM. Sepanjang tahun 2019 Komnas HAM menerima 347 konsultasi melalui sambungan telepon, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 278 konsultasi.

Pada tahun 2019 jumlah masyarakat yang berkonsultasi langsung ke Komnas HAM sebanyak 541 konsultasi dan pada tahun 2020 turun menjadi 206 konsultasi. Penurunan tersebut karena adanya pembatasan pertemuan tatap muka guna menghindari paparan Covid-19. “Namun, pengaduan via surat elektronik terjadi peningkatan signifikan,” ujar dia.

Sementara itu, terjadi peningkatan yang signifikan untuk jumlah konsultasi pengaduan via online/surel, dari sebelumya sebanyak 124 surel pada tahun 2019, menjadi sebanyak 320 konsultasi melalui online/surel pada 2020. Hal yang sama juga terlihat pada konsultasi via Whatsapp yang sebelumnya terdapat 580 konsultasi pada 2019, menjadi 876 konsultasi pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa layanan online menjadi pilihan pengadu selama pandemi Covid-19.

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Diminta Intensifkan Razia Miras

Pemerintah Diminta Intensifkan Razia Miras

Tanda Cinta Keluarga Palestina, Bangun Masjid Darurat untuk Korban Gempa NTB

Tanda Cinta Keluarga Palestina, Bangun Masjid Darurat untuk Korban Gempa NTB

cholil nafis

Ramai Isu Bisnis PCR, Ketua MUI: Eksploitasi Covid-19 Pasti Kezhaliman

Pemerintah Diimbau Membimbing Ormas yang Dituduh Anti Pancasila

Pemerintah Diimbau Membimbing Ormas yang Dituduh Anti Pancasila

Bahaya Haram, Nikmatnya Halal

Bahaya Haram, Nikmatnya Halal

Baca Juga

Berita Lainnya