Jum'at, 22 Oktober 2021 / 15 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Pengentasan Kemiskinan Tersendat Akibat Pandemi, Bappenas: Butuh 10 Tahun untuk Kembali ke Tingkat Sebelum Krisis

Bagikan:

Hidayatullah.com — Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Amalia Adininggar menyebut bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan pengentasan kemiskinan tersendat dan ketimpangan semakin meningkat.

“Kalau belajar dari krisis yang lalu, 4,6 juta orang yang masuk ke sektor pertanian saat krisis 1998 ternyata membutuhkan waktu 10 tahun untuk kembali ke tingkat sebelum krisis,” kata Amalia dalam webinar bertajuk ’50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi di Jakarta, Rabu (04/08/2021).

Disisi lain, sebanyak 4,6 juta orang kembali bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Indonesia perlu melakukan perubahan fundamental dengan melakukan redesain transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi selanjutnya perlu dilaksanakan secara konsisten agar target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bisa tercapai.

Selain itu, Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) pada 2036. Namun, upaya pengentasan kemiskinan ini bisa terjadi jika pandemi Covid-19 tidak menyebar pada 2020.

Menurut Amalia sebelum pandemi Covid-19 menyebar di dunia, pemerintah telah menyusun dokumen ‘Visi Indonesia 2045’ yang memperkirakan Indonesia bisa keluar dari MIT pada 2036 sampai 2038 apabila pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,7 persen per tahun sepanjang 2015 sampai 2045.

“Tentunya dunia sudah berubah. Dampak Covid-19 memberi tekanan luar biasa kepada perekonomian, tidak hanya aspek ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan,” katanya.

Amelia mengatakan, pandemi Covid-19 membuat Indonesia harus melakukan redesain transformasi ekonomi agar bisa kembali ke level pertumbuhan ekonomi yang direncanakan. Pandemi Covid-19 tidak hanya membuat pertumbuhan Indonesia pada 2020 terkontraksi, tetapi juga menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk.

“Status Indonesia kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah berdasarkan pengumuman Bank Dunia pada Juli 2021, di mana Indonesia pada tahun 2019 baru naik statusnya menjadi negara upper middle income,” imbuhnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Soal Wacana UU Anti LGBT, Pengamat Hukum: Lebih Baik Buat UU Ketahanan Keluarga

Soal Wacana UU Anti LGBT, Pengamat Hukum: Lebih Baik Buat UU Ketahanan Keluarga

partai buruh pemilu 2024

Serikat Pekerja Mengaku Siap Bergabung dengan Aksi Bela Islam III

Komisi I DPR: Indonesia Masih Berutang Memerdekakan Palestina

Komisi I DPR: Indonesia Masih Berutang Memerdekakan Palestina

FP-UMSB Gandeng Kelantan, Sumbar Bisa Wujudkan Wisata Bersyariah

FP-UMSB Gandeng Kelantan, Sumbar Bisa Wujudkan Wisata Bersyariah

“Kampanye” Jokowi di Lembar UN dinilai Keterlaluan

“Kampanye” Jokowi di Lembar UN dinilai Keterlaluan

Baca Juga

Berita Lainnya