Sabtu, 4 Desember 2021 / 28 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

DPR Minta Usut Tuntas Oknum Pemotong Dana Bansos

Bagikan:

Hidayatullah.com — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyayangkan tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memotong bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat. Dia mendesak kepada pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas permasalahan tersebut.

“Tentu kami sangat menyesalkan tindakan pemotongan bansos yang seharusnya diterima secara utuh. Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” kata anggota DPR itu dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Menurut Ace, dalam menyalurkan bansos sebaiknya langsung disalurkan dan diterima warga. Karena apabila proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan.

“Saya masih menemukan praktek penyaluran BST (bantuan sosial tunai) dikumpulkan di kantor desa atau kelurahan, tidak diantar langsung ke rumah warga. Perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bantuan sosial bahwa uang tersebut merupakan hak mereka. Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun,” tegas Ace.

Ace menemukan kasus pemotongan oleh para oknum aparat yang mengaku dapat memasukkan data masyarakat sebagai penerima bansos. Kalau tidak diberi, oknum itu mengancam penerima bantuan tidak akan mendapatkan bansos lagi. Praktek seperti ini banyak terjadi dalam penyelenggaraan bansos.

Lebih lanjut, Ace menyatakan, tindakan untuk memotong bansos atas dasar pemerataan juga tidak boleh dilakukan oleh rt/rw atau kepala desa. Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima bantuan. Jika memang bansos diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menerangkan, salah satu modus praktek penyelewengan bansos ini adalah ketidaksesuaian harga dalam Bantuan Pangan Non Tunai. Pihaknya mengaku sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kementerian Sosial soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu.

“Sebetulnya, Kementerian Sosial sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat. Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” pungkas Ace.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

TPFR Janji Adukan Densus ke Mahkamah Internasional

TPFR Janji Adukan Densus ke Mahkamah Internasional

Koalisi Masyarakat Sipil Ajak DPR Tolak Pencalonan Andika Jadi Panglima TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Ajak DPR Tolak Pencalonan Andika Jadi Panglima TNI

Posko Rumah Makan Gratis untuk Siapa Saja di Mamuju

Posko Rumah Makan Gratis untuk Siapa Saja di Mamuju

Sidang ke-5 Alfian, Keterangan Saksi Diungkap Banyak Tak Sesuai BAP

Sidang ke-5 Alfian, Keterangan Saksi Diungkap Banyak Tak Sesuai BAP

PBNU Menilai Ahok Terbukti Menistakan Agama

PBNU Menilai Ahok Terbukti Menistakan Agama

Baca Juga

Berita Lainnya