Senin, 27 September 2021 / 20 Safar 1443 H

Nasional

Sejak PPKM Darurat Berlangsung, Sudah 103 Perusahaan di Jakarta yang Melanggar

PPKM Darurat perusahaan
PPKM Darurat perusahaan
Bagikan:

Hidayatullah.com — Polda Metro Jaya bersama TNI dan Pemprov DKI Jakarta melakukan operasi yustisi untuk menindak perusahaan-perusahaan non-esensial yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dari hasil patroli bersama, ditemukan ada 103 perusahaan non-esensial yang melanggar PPKM darurat.

“Ada sekitar 103 perusahaan non-esensial dan kritikal yang ditindak dalam rangka operasi yustisi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (07/07/2021).

Yusri menyampaikan perusahaan yang melanggar PPKM darurat ini telah diberikan sanksi. “Disegel sementara oleh pemerintah. Satgas Gakkum masih melakukan pengecekan dan sekarang pun masih dilakukan,” imbuh Yusri.

Lebih lanjut, Yusri menyebut 103 perusahaan non-esensial dan kritikal tersebut diduga melanggar PPKM darurat yang diberlakukan sejak 03 Juli 2021.

Selama PPKM darurat diberlakukan, Polri membentuk Satgas bersandikan ‘Aman Nusa II Lanjutan’. Ada 7 Satgas dalam operasi ini, di antaranya Satgas Gakkum yang melakukan penegakan hukum dan Operasi Yustisi terhadap perusahaan-perusahaan non-esensial.

Kombes Yusri menyampaikan pembentukan Satgas ini guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memberlakukan PPKM Darurat untuk menekan laju kasus Covid-19. Upaya ini salah satunya dilakukan dengan melakukan penyekatan demi mencegah mobilitas masyarakat.

Yusri membeberkan hasil evaluasi pihaknya selama penyekatan PPKM Darurat. Menurutnya masih banyak ditemukan pekerja non-esensial/kritikal yang melakukan mobilisasi.

“Hasil analisa kita mungkin Sabtu-Minggu tak terlalu kelihatan karena kantor libur, tapi hari Senin di setiap penyekatan masih banyak warga Jakarta yang masih mau kerja, karena dia padahal non esensial dan kritikal, alasannya mereka dipaksa kantornya kalau tidak masuk akan diperingatkan,” papar Yusri.

Sebagaimana diketahui peraturan pemerintah sektor non-esensial 100% harus menerapkan work from home (WFH). Akan tetapi, masih banyak perusahaan non-esensial yang masih berkantor di masa PPKM Darurat ini.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Indonesia-Malaysia Jajaki Kerja sama Kajian Manuskrip Asia Tenggara

Indonesia-Malaysia Jajaki Kerja sama Kajian Manuskrip Asia Tenggara

Kemenag akan Siapkan Sertifikat Gratis untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil

Kemenag akan Siapkan Sertifikat Gratis untuk Pelaku Usaha Mikro Kecil

Cegah Covid-19, BMH Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Cegah Covid-19, BMH Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Dihalangi, Tabligh Akbar Ahlus Sunnah Justru Digelar Jantung Penganut Syiah

Dihalangi, Tabligh Akbar Ahlus Sunnah Justru Digelar Jantung Penganut Syiah

Wapres Buka Pertemuan WHFC

Wapres Buka Pertemuan WHFC

Baca Juga

Berita Lainnya