Selasa, 28 September 2021 / 20 Safar 1443 H

Nasional

Persoalkan Masuknya WN China, Netty Aher Sebut PPKM Darurat Bisa Tidak Efektif

Netty Aher: Jumlah guru yang divaksin
Bagikan:

Hidayatullah.com — Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI, mempersoalkan masuknya WN China ke Indonesia di tengah PPKM Darurat Jawa Bali. Hal tersebut, menurutnya, akan menimbulkan pertanyaan publik terkait perlakuan istimewa WN China.

“Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?”, ujarnya pada Senin (05/07/2021).

Ia menilai PPKM Darurat tidak menjamin dapat menghentikan penyebaran Covid-19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah.

“Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian COVID-19. Kita khawatir PPKM Darurat bisa jadi tidak efektif,” ungkapnya.

PPKM akan efektif bila kebijakan penanganan Covid-19 yang menghasilkan penurunan jumlah infeksi bisa konsisten.

“Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus  diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak,” lanjutnya Netty.

Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus varian baru dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.

Ia mengingatkan bahwa virus Covid-19 tidak cukup dilawan dengan sekedar hasil negatif test PCR atau menunjukkan sertifikasi vaksin. Harusnya dilakukan tes di setiap pintu masuk negara, karena tidak ada jaminan selama perjalanan tidak terjadi penularan.

Untuk itu, sarannya, sebaiknya pintu masuk TKA ke Indonesia ditutup terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran virus varian baru.

Taiwan dan  Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India. Jepang dan Arab Saudi pun  diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.

“Demi keselematan rakyat dan martabat  bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19,” tutup politisi PKS itu.*

Rep: Nashirul Haq
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

FPI Dibubarkan, Begini Reaksi Fadli Zon

FPI Dibubarkan, Begini Reaksi Fadli Zon

Keterangan Saksi Dapat Meringankan Terdakwa Kasus Ciketing

Keterangan Saksi Dapat Meringankan Terdakwa Kasus Ciketing

Aksi Bela Baitul Maqdis, Massa Padati Istiqlal Shalat Subuh Berjamaah

Aksi Bela Baitul Maqdis, Massa Padati Istiqlal Shalat Subuh Berjamaah

vaksin Israel

Epidemiolog Minta Pemerintah Hentikan Polemik Vaksin Nusantara

Bantu Rohingya, Umat Islam Diajak Tingkatkan Tiga Hal ini

Bantu Rohingya, Umat Islam Diajak Tingkatkan Tiga Hal ini

Baca Juga

Berita Lainnya