Ahad, 23 Januari 2022 / 19 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Rangkap Jabatan Rektor UI dan Komisaris BUMN, Komisi X DPR Sarankan Ari Kuncoro Kembali ke Aturan Formal yang Ada

rektor ui merangkap komisaris bank bri
rektor ui merangkap komisaris bank bri
Bagikan:

Hidayatullah.com — Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih menyoroti rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro sebagai komisaris di perusahaan plat merah BUMN. Ia pun mengkritik rangkap jabatan rektor UI tersebut.

“Kalau sudah terbuka begini saya kira ini ujian sesungguhnya buat Rektor UI bukan pada aspek kapasitas dan kompetensi tapi lebih ke integritas. Beliau amat terpelajar dan mestinya jadi contoh buat generasi ke depan,” kata Abdul, Rabu, (30/06/2021).

Abdul menyarankan, agar Ari Kuncoro dapat kembali ke aturan- aturan formal yang ada. Pasalnya, kata dia, Ari Kuncoro tidak hanya melanggar ketentuan Pasal 35 huruf C Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Abdul juga membeberkan Ari Kuncoro telah menerabas aturan-aturan lain seperti Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi yang menjadi dasar dikeluarkannya Statuta UI.

Aturan lain yang berpotensi diterabas Ari Kuncoro karena merangkap jabatan di BUMN adalah Pasal 17 huruf a UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Beleid itu menyatakan pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

Kemudian, Pasal 33 huruf b UU nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Pasal 45 PP nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang menyebutkan anggota komisaris dilarang merangkap jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

“Regulasi ini dibuat tentu supaya kita menyelenggarakan negeri ini dengan sehat dan memberikan peluang kepada sesama anak negeri untuk bersama berkontribusi. Bukan saling serobot, atau pakai aji mumpung, mumpung lagi dekat dengan kekuasaan,” paparnya.

Peraturan Menteri BUMN Pengangkatan Komisaris harus memenuhi persyaratan formil, materiil dan lainnya. “Salah satu Persyaratan lainnya adalah bukan pengurus partai politik,” tandasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Ekonomi Syariah Bukan Sekadar Sektor Perbankan

Ekonomi Syariah Bukan Sekadar Sektor Perbankan

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Deklarasikan Tolak Reklamasi

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Deklarasikan Tolak Reklamasi

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional tentang Fatwa

Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional tentang Fatwa

Presiden Harapkan Sumbangan Pikiran dari ICMI

Presiden Harapkan Sumbangan Pikiran dari ICMI

BNI Syariah Siap Berdiri

BNI Syariah Siap Berdiri

Baca Juga

Berita Lainnya