Ahad, 26 September 2021 / 18 Safar 1443 H

Nasional

ICJR Sebut Penambahan Pasal 45C di Revisi UU ITE Miliki Potensi Multitafsir

Erasmus Napitupulu
Bagikan:

Hidayatullah.com–Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya multitafsir terkait rencana pemerintah yang menambah pasal 45C dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal itu disampaikan Koalisi Serius Revisi UU ITE setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Fokus koalisi jatuh pada perumusan beberapa pasal yang masih menimbulkan ruang multitafsir, salah satunya penambahan Pasal 45C dalam draf revisi Tim Kajian,” ujar Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mewakili koalisi dalam keterangan tertulis, Rabu (16/06/2021).

Berdasarkan matriks revisi UU ITE, pasal 45C berisi dua ayat sekaligus. Berikut isi penambahan pasal tersebut:

(1) Setiap Orang dengan sengaja menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, yang dilakukan melalui sarana informasi elektronik, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00.

Koalisi menilai, pasal 45C sangat rentan disalahgunakan karena definisi berita bohong yang menimbulkan keonaran tidak didefinisikan secara jelas. “Sehingga, hal tersebut sangat berpotensi multitafsir.”

Lebih jauh, masuknya pasal 45C sangat bertentangan dengan harapan publik akan dihapusnya pasal-pasal bermasalah. “Koalisi secara tegas mendesak agar pasal ini tidak dimasukkan ke dalam Revisi UU ITE,” tegas Erasmus.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah memutuskan merevisi empat pasal UU ITE setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Keempat pasal yang bakal direvisi meliputi Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Perbaikan ini juga satu paket dengan penambahan Pasal 45C.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

FPI Gerebek Gudang Miras di Bekasi, Serahkan Bukti ke Polisi

FPI Gerebek Gudang Miras di Bekasi, Serahkan Bukti ke Polisi

Idul Adha prokes

Kemenag Ajak Umat Islam Rayakan Idul Adha 1442 H dengan Prokes Ketat Demi Maslahat Umat

Muhammadiyah Menilai Polri Berlebihan Mengawasi Dakwah

Muhammadiyah Menilai Polri Berlebihan Mengawasi Dakwah

Forum Pemuda Lintas Agama: Myanmar Bisa Belajar Keberagaman dari Indonesia

Forum Pemuda Lintas Agama: Myanmar Bisa Belajar Keberagaman dari Indonesia

Aktivis Desak Jokowi Berani Usut Orang di sekitarnya yang diduga Terlibat Pembunuhan Munir

Aktivis Desak Jokowi Berani Usut Orang di sekitarnya yang diduga Terlibat Pembunuhan Munir

Baca Juga

Berita Lainnya