Sabtu, 23 Oktober 2021 / 16 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Komisi X Tentang Pendidikan Kena Pajak, Sebut Tak Sesuai dengan Cita-Cita Bangsa

Pajak pendidikan
Bagikan:

Hidayatullah.com–Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menentang rencana pemerintah yang ingin memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Dia menegaskan pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin di konstitusi.

“Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia dan bagian dari tujuan penyelenggaraan negara yang dijamin di konstitusi kita. Jika Jasa Pendidikan dikenakan pajak, hal ini akan bertentangan dengan cita-cita dasar kita untuk mencerdaskan bangsa berdasarkan keadilan sosial,” kata Hetifah dalam rilisnya, Sabtu (12/06/2021).

Hetifah membeberkan tanpa dipungut PPN, banyak sekolah yang sudah kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan operasionalnya. Kata dia, dana BOS di banyak sekolah masih belum mencukupi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas. Jika PPN diterapkan, akan memperparah kondisi tersebut.

“Guru honor banyak yang belum mendapat upah yang layak. Tak jarang, pungutanpun dibebankan pada orangtua siswa,” ucapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari, di masa pandemi seperti sekarang pemerintah memang membutuhkan banyak dana untuk pembangunan. Namun, hal itu bukan menjadi alasan untuk memungut pajak dari sektor pendidikan.

“Pajak merupakan sarana dari redistribution of wealth. Untuk terciptanya pemerataan, justru anggaran untuk pendidikan harus ditambah, bukan sebaliknya pemerintah mengambil dari sektor pendidikan,” ungkapnya.

Hetifah menganggap, sumber pendanaan bisa digali dari sektor-sektor lainnya, misalnya dengan menerapkan pajak progresif. Dia bilang, pemungutan PPN di sektor pendidikan bertentangan dengan visi misi pemerintahan saat ini.

“Visi dan misi pemerintahan saat ini salah satunya adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui reformasi Pendidikan yang dapat terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Jika PPN pendidikan ini diterapkan, maka akan sangat kontradiktif dan menghambat tercapainya visi misi tersebut. Harus kita kawal agar jangan sampai terjadi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan tersebut, jasa pendidikan dihapus dari daftar jasa yang tidak terkena PPN. Artinya, jika revisi UU KUP ini disetujui, jasa pendidikan akan menjadi objek pajak dan dikenakan PPN.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: -

Bagikan:

Berita Terkait

Ketum Rabithah Alawiyah Habib Zen Mundur dari Mustasyar PBNU

Ketum Rabithah Alawiyah Habib Zen Mundur dari Mustasyar PBNU

Perkelahian Antarsiswa Telan Korban Jiwa, KPAI Prihatin Mendalam

Perkelahian Antarsiswa Telan Korban Jiwa, KPAI Prihatin Mendalam

Said Aqil Sebut Pelaku Penganiayaan Terhadap Syeikh Ali Jaber Merupakan Tindakan Biadab

Said Aqil Sebut Pelaku Penganiayaan Terhadap Syeikh Ali Jaber Merupakan Tindakan Biadab

Panwaslu Kuala Lumpur Temukan 2 Lokasi Surat Suara Tercoblos Jokowi

Panwaslu Kuala Lumpur Temukan 2 Lokasi Surat Suara Tercoblos Jokowi

Pembentukan Grup Kerjasama Parlemen Indonesia-Mesir

Pembentukan Grup Kerjasama Parlemen Indonesia-Mesir

Baca Juga

Berita Lainnya