Ahad, 26 September 2021 / 18 Safar 1443 H

Nasional

UU ITE Segera Direvisi, Berikut ini Pasal yang Dinilai Karet

UU ITE abdus syakur/hidayatullah.com
Prof Mahfud MD.
Bagikan:

Hidayatullah.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir.

“Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi,” ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (08/06/2021).

Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36. Tim kajian UU ITE mengusulkan penambahan satu pasal yaitu 45c.

Menurut Mahfud, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sebagaimana masukan dari berbagai pihak. Namun, revisi tersebut tak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE.

“Kita perbaiki tanpa mencabut UU itu, karena UU itu masih bisa diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi kita,” ujar eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud mengungkapkan, keputusan revisi itu telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. “Tadi kami melaporkan kepada Presiden dan sudah disetujui untuk dilanjutkan (revisi),” ucap Mahfud.

Kemenkumham kata Mahfud akan menyusun draf revisi UU ITE itu dan hasilnya akan segera disampaikan ke DPR.

Tak hanya itu, Mahfud menambahkan nanti ada surat keputusan bersama (SKB) tiga kementerian/lembaga, yakni Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kejaksaan Agung, terkait dengan pedoman penafsiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) segera diluncurkan.

“Prinsipnya Presiden minta segera diluncurkan. Kami jadwalkan dalam minggu ini (diteken), paling lambat minggu depan. Semua sudah selesai, tinggal diluncurkan, kami sedang mencari waktu,” ujarnya.

Pedoman tafsir UU ITE ini, ujar Mahfud, akan digunakan sambil revisi UU ITE dibawa legislasi DPR RI.

Berikut ini Pasal yang akan direvisi:

Isi Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Isi Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Isi Pasal 29 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Pasal 36, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Dinilai Semakin Langka

Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Dinilai Semakin Langka

Skor Korupsi Stagnan, Akibat Sistem Politik Masih Korup

Skor Korupsi Stagnan, Akibat Sistem Politik Masih Korup

Pergantian Tahun, MUI Padang  Ajak Umat Tabligh Zikir, Bukan Maksiat

Pergantian Tahun, MUI Padang Ajak Umat Tabligh Zikir, Bukan Maksiat

Melalui Fatwa Ijtima Berdasar Syariah MUI Jawab Problematika Umat

Melalui Fatwa Ijtima Berdasar Syariah MUI Jawab Problematika Umat

PB Al Washliyah Minta Pemerintah Tegas Soal Ahmadiyah

PB Al Washliyah Minta Pemerintah Tegas Soal Ahmadiyah

Baca Juga

Berita Lainnya