Senin, 29 November 2021 / 23 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Hindari Kegaduhan, MUI Desak Kemendikbud Dilibatkan Buat Kamus Sejarah Indonesia

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
Gedung Kantor MUI Pusat di Jakarta jelang pelaksanaan Munas X MUI (23/11/2020).
Bagikan:

Hidayatullah.com–Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk dilibatkan dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia (KSI) khususnya menyangkut konten keislaman. Pernyataan MUI ini sebagai respon dari polemik penyusunan KSI yang menghilangkan jejak pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy’ari serta sejumlah tokoh agama lainnya.

“Meminta Mendikbud RI dan semua pengambil kebijakan publik agar berkonsultasi dengan MUI. Hal ini untuk menghindari terjadinya bias dan kegaduhan publik,” ujar Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian MUI Utang Ranuwijaya dalam konferensi pers yang dipantau secara virtual, Senin (31/5/2021).

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid sempat mengonfirmasi bahwa KSI jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Menurutnya buku itu disusun sebelum kepemimpinan Nadiem Makarim dan belum ada penyempurnaan serta rencana penerbitan.

Menurut Utang, berdasarkan kajian MUI, ada dugaan semacam benturan kepentingan dan ideologi kiri serta kanan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga muncul nama-nama yang merepresentasikan mereka dan menganaktirikan tokoh-tokoh Islam.

“Penulisan sejarah bangsa Indonesia mempunyai peran penting dan strategis sebagai dasar untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga penulisannya harus objektif dan sesuai fakta,” kata dia.

Sementara itu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan penulisan sejarah bangsa Indonesia yang tidak objektif akan terus menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. “Sehingga dikhawatirkan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat memengaruhi keberlangsungan dan keselamatan bangsa dan negara Indonesia,” kata dia.

Maka dari itu, MUI bersikap bahwa buku KSI harus ditarik dari peredaran dan direvisi ulang dengan mengakomodir MUI dalam kepanitiaan penulisan. Dengan tujuan agar tokoh-tokoh dan Ormas Islam yang memiliki kontribusi besar untuk NKRI tidak lagi terbuang dalam penulisan sejarah.*

Rep: Ahmad
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

Pihak Sekolah Harus Sigap Antisipasi Terjadinya Kekerasan

Pihak Sekolah Harus Sigap Antisipasi Terjadinya Kekerasan

Tokoh Waria dan Homo Lolos Calon Anggota Komnas HAM

Tokoh Waria dan Homo Lolos Calon Anggota Komnas HAM

TII Desak Jokowi Menolak Pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR

TII Desak Jokowi Menolak Pembahasan Revisi UU KPK oleh DPR

Otentisitas Al-Quran Banyak Membuat Non-Muslim Memeluk Islam

Otentisitas Al-Quran Banyak Membuat Non-Muslim Memeluk Islam

40%  Penonton TV Usia Anak, KPI Minta Orangtua Waspada

40% Penonton TV Usia Anak, KPI Minta Orangtua Waspada

Baca Juga

Berita Lainnya