Kamis, 21 Oktober 2021 / 15 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Anggota DPR Sebut Kebocoran Data Penduduk Bukti Lemahnya Perlindungan Siber

Net/Ist.
Bagikan:

Hidayatullah.com — Dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia merupakan sesuatu yang sangat memilukan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus yang menyatakan lemahnya ketahanan siber di negara kita.

“Dari informasi yang didapatkan dan telah dikonfirmasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kebocoran data bukan berasal dari Kemendagri. Dari hasil analisis Tim Ditjen Dukcapil, Zudan Arief Fakhrulloh selaku Dirjen Dukcapil, Kemendagri telah memastikan dugaan kebocoran 279 juta data penduduk bukan bersumber dari Instansinya,” ungkap Guspardi dalam keterangan persnya, Minggu (23/05/2021).

Legislator asal Sumatera Barat ini menyampaikan dari hasil penelusuran Kemenkominfo sampel data yang beredar identik dengan data dari BPJS Kesehatan. “Kemenkominfo semestinya mengambil langkah cepat dengan memblokir segera situs Raidforums.com sehingga akses ke situs tersebut tidak bisa dilakukan,”ujarnya.

Politisi Fraksi PAN itu berharap rekan sejawat di Komisi IX DPR RI segera memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan itu sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Di samping itu, kata Guspardi pemerintah juga harus segera menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia. Apakah benar website BPJS Kesehatan yang berhasil dibobol atau sistem informasi lain yang diretas.

“Aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya mesti segera bertindak untuk mencari tahu apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data yang diperjualbelikan di website Raidforums.com dan sekarang viral di media sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Guspardi meminta agar semua penyedia platform digital dan pengelola data pribadi semakin meningkatkan dan menjaga keamanan data pribadi yang dikelola dengan menaati ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku serta memastikan keamanan sistem elektronik yang dioperasikan.

“Pemerintah perlu melakukan langkah preventif agar kejadian serupa tidak berulang lagi ke depannya. Sehingga upaya pelindungan data pribadi bisa dijamin. Karena kerahasiaan dan keamanan data penduduk itu sangat penting. Kita khawatir dengan terjadinya kebocoran data penduduk akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

MK Diminta Menganulir Putusan Soal Kedudukan Anak Hasil Zinah

MK Diminta Menganulir Putusan Soal Kedudukan Anak Hasil Zinah

Maneger: Polisi Diharapkan Memproses Hukum Ujaran Kebencian Sukmawati

Maneger: Polisi Diharapkan Memproses Hukum Ujaran Kebencian Sukmawati

PBNU dan Muhammadiyah Kritik Jokowi Mau Bangun Terowongan Istiqlal-Katedral

PBNU dan Muhammadiyah Kritik Jokowi Mau Bangun Terowongan Istiqlal-Katedral

Zein: Indonesia Adalah Negeri Kaum Sunni

Zein: Indonesia Adalah Negeri Kaum Sunni

Zaitun: Jangan Biarkan Penistaan Agama Terjadi

Zaitun: Jangan Biarkan Penistaan Agama Terjadi

Baca Juga

Berita Lainnya