Kamis, 2 Desember 2021 / 26 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Konflik di Papua Tak Kunjung Usai, Anggota Fraksi PKS Ini Usul Bentuk Kementerian Khusus Papua

Haikal/INA
Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Sukamta di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com – Menanggapi terbunuhnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, anggota Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mengusulkan agar pemerintah menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur.

Usulan untuk membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur itu ia sampaikan dalam keterangannya pada Senin (26/04/2021).

Anggota Komisi I DPR RI ini menilai adanya kementrian khusus itu agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga kata dia, rakyat Papua betul-betul merasakan dampak dari pembangunan.

“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan,” ujar Sukmata.

“Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,”lanjutnya.

Sukamta memberberkan Otonomi Khusus (Otsus) sudah berjalan hampir 20 tahun. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. “Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk,”ujarnya.

Lebih jauh, Sukamta memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua. Pertama, pemerintah diminta melakukan pendekatan keamanan yang tegas dan terukur. Sehingga memberikan keamanan kepada masyarakat Papua.

Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Menurutnya pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua.

“Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” pungkasnya.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Warga Muhammadiyah yang Ikut Reuni 212 Diharap Menjaga Diri

Warga Muhammadiyah yang Ikut Reuni 212 Diharap Menjaga Diri

Yusril: Pemerintah Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan HTI

Yusril: Pemerintah Tak Bisa Begitu Saja Bubarkan HTI

Kabareskrim: Penembakan Mobil Amien Itu Aksi Teror

Kabareskrim: Penembakan Mobil Amien Itu Aksi Teror

Sampaikan Permohonan Maaf, Dr Fidiansjah Teguh Jika Homoseksual Gangguan Jiwa

Sampaikan Permohonan Maaf, Dr Fidiansjah Teguh Jika Homoseksual Gangguan Jiwa

Jerry D Gray: AS Tidak Akan Bersikap Tegas Terhadap Israel

Jerry D Gray: AS Tidak Akan Bersikap Tegas Terhadap Israel

Baca Juga

Berita Lainnya