Ahad, 26 September 2021 / 18 Safar 1443 H

Nasional

Anggota DPR Usul Pembentukan Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur

Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Fraksi DPR RI, Sukamta menyatakan turut berduka cita atas kabar duka dari tanah Papua, dimana Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang sebelumnya dikenal dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Karya gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB. Semoga diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya semalam (26/04/2021).

Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan, konflik Papua semakin banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materil. Ratusan nyawa telah melayang sia-sia, kerugian mencapai triliuanan rupiah akibat konflik berkepanjangan ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menyebutkan, Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan.

“Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk. Klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti,” ujarnya.

Ia lantas memberikan dua rekomendasi utama terkait dengan permasalahan Papua.

“Pertama, Pemerintah harus melakukan pendekatan keamanan yang tegas, terukur menumpas habis KKB. Berikan keamanan kepada masyarakat Papua. Jangan setengah-setengah dalam memberantas KKB ini. Kedua, pendekatan komprehensif dan tepat sasaran. Pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua,” ujarnya.

Oleh sebab itu, legislator dapil Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

“Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan dan ekonomi dengan gelontoran dana triliunan yang tidak tepat sasaran dan berdampak signifikan. Namun, persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua,” pungkasnya.

Korban terus berjatuhan dalam beberapa bulan terakhir baik sipil maupun TNI Polri serta rumah dan sekolah dibakar oleh KKB Organisasi Papua Merdeka.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PPP Tak Setuju Pembubaran Ormas

PPP Tak Setuju Pembubaran Ormas

Waspadai LGBT, Nilai Agama dan Pengawasan Orangtua Penting

Waspadai LGBT, Nilai Agama dan Pengawasan Orangtua Penting

Brigade PII: Pelaporan Terhadap Habib Rizieq Menghina Ulama

Brigade PII: Pelaporan Terhadap Habib Rizieq Menghina Ulama

Pemerintah Belanda Tak Dukung RMS

Pemerintah Belanda Tak Dukung RMS

Polisi Mintai Keterangan Tujuh Jemaat Ahmadiyah

Polisi Mintai Keterangan Tujuh Jemaat Ahmadiyah

Baca Juga

Berita Lainnya