Selasa, 19 Oktober 2021 / 12 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Angka Positif Covid-19 Naik, Anggota DPR Desak Pengetatan WNA

pks.id
Anggota Komisi 9 DPR Kurniasih Mufidayati
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pengetatan kembali semua kebijakan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Hal ini merujuk data peningkatan kasus positif yang naik 14 persen dalam satu pekan terakhir. Ditambah laporan masuknya banyak warga negara asing (WNA) India ke Indonesia setelah badai “tsunami” penularan corona terjadi di India.

“Plus realisasi kebijakan larangan mudik yang diprediksi masih ada tujuh juta pergerakan di luar tanggal larangan mudik. Ini momen krusial, jangan lengah semua harus kembali diketatkan,” tutur Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/04/2021).

Ia juga menelisik masuknya WN India ke Indonesia saat tengah terjadi “tsunami” penularan Covid-19 di India. Apalagi Kemenkes melansir mayoritas WN India yang masuk adalah wanita dan anak-anak.

“Pengetatan WNA harus dilakukan lebih dari biasanya. Bagaimana mereka yang bukan pekerja bisa mendapat izin masuk dan Kitas? sementara di dalam negeri, selain larangan mudik ada pengetatan H-14 dan H+7 setelah larangan mudik dengan wajib tes antigen H-1 perjalanan, tolong Kemenkes bersama stakeholder lain lebih serius lagi,” sebut Mufida.

Mufida melihat mulai ada pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat meski PPKM masih berlaku di beberapa provinsi. Ia melihat saat angka penularan sempat melandai dan adanya vaksinasi membuat semangat menerapkan protokol menjadi melemah.

Ia menyebut pelaksanaan vaksinasi masih jauh dari target seluruh penduduk guna mencapai kekebalan kelompok. Data Kemenkes per Rabu (21/04/2021) baru 11.116.253 orang yang menerima dosis pertama dan baru 6.158.748 orang yang sudah menerima dosis kedua. Artinya untuk dua kali dosis baru 3,39 persen dari target 181.554.465 penerima vaksin.

“Ketatkan lagi prokes 5 M, ketatkan lagi 3 T. Vaksinasi baru berjalan sedikit dari target herd immunity. Artinya euforia vaksinasi tidak berdasar. Potensi tertular masih besar sekali kalau kita abai protokol. Ini yang harus digaungkan lagi,” ungkap Mufida.

Ia meminta Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sebagai koordinator penanggulangan Covid-19 nasional kembali duduk bersama guna mengevaluasi laju pengendalian Covid-19.

“Semua kebocoran harus ditambal segera. Setelah menambah pengetatan usai larangan mudik di dalam negeri, segera tambal untuk kedatangan WNA. Apalagi menjelang momentum Idul Fitri. Tidak ada yang lengah dan dikendorkan,” sebutnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

DPR Minta Menag Ubah Katering Prasmanan

DPR Minta Menag Ubah Katering Prasmanan

Anggota DPR Sebut Ada Dugaan Kuat PT. Freeport Lakukan “Transfer Pricing”

Anggota DPR Sebut Ada Dugaan Kuat PT. Freeport Lakukan “Transfer Pricing”

Pasca Ijtima Ulama, SBY Sepakat Berkoalisi dengan Prabowo

Pasca Ijtima Ulama, SBY Sepakat Berkoalisi dengan Prabowo

PP Pemuda Muhammadiyah Minta Alumni 212 Tidak Masuk Politik Praktis

PP Pemuda Muhammadiyah Minta Alumni 212 Tidak Masuk Politik Praktis

kesejahteraan guru

Ketua DPR: Pelaksanaan Pemilu 2019 Harus Dievaluasi & Diubah

Baca Juga

Berita Lainnya