Selasa, 19 Oktober 2021 / 12 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Protes Nama Pendiri NU Tidak Masuk, PKB: Kemendikbud Bisa Kualat

Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid
Bagikan:

Hidayatullah.com–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Kemendikbud segera merevisi dan jika perlu menarik Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dari peredaran. Protes ini disampaikan setelah nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari tidak dimuat dalam Kamus Sejarah Indonesia Jilid I buatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Segera dikoreksi dan diaudit pengadaan buku ajar tersebut, saya khawatir Kemendikbud ini kesusupan aliran anti pancasila. Sebab Belakangan ini banyak kejadian yang aneh aneh,” ujar Wakil Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, Selasa (20/4/2021) di Jakarta.

Jika tidak segera merevisi atau menarik buku tersebut, Gus Jazil sapaan akrabnya justru kuatir Mendikbud kualat oleh ulama. “Pak Nadiem juga harus ingatkan anak buahnya. Ingat “Jas Hijau” (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama, nanti bisa kualat,” tegasnya. “Pak Nadiem, mau dibawa kemana pendidikan karekter dan jatidiri bangsa ini? Bangsa ini didirikan para pahlawan, jangan coba hilangkan jasanya,” timpal Wakil Ketua MPR RI ini.

Protes serupa juga diungkapkan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. “PKB protes keras karena KH Hasyim Asy’ari enggak tertulis dalam kamus sejarah Indonesia terbitan dari Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, sementara Abu Bakar Ba’asyir yang ditahan negara malah ada,” kata Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).

“Pahlawan nasional sekaligus pendiri NU tidak diakui oleh buku terbitan Kemendikbud. Sementara tokoh yang dianggap penyokong radikalisme malah mendapat tempat di buku terbitan Kemendikbud. Ada yang aneh dengan Kemendikbud hari ini,” imbuhnya.

Elite PKB lainnya, Syaiful Huda meminta agar kamus sejarah dimaksud ditarik dari peredaran. Ketua Komisi X DPR RI, yang bermitra dengan Kemendikbud itu, berharap ada perbaikan sebelum Kamus Sejarah Jilid I itu tersebut diterbitkan lagi.

“Setelah membaca dan mendengar pandangan dari banyak kalangan kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” ujar Huda.

Huda menjelaskan pada sampul Kamus Sejarah Jilid I buatan Kemendikbud memang ada gambar KH Hasyim Asy’ari. Namun tak ada penjelasan mengenai kiprah perjuangannya dalam kamusnya.

“Anehnya di sampul Kamus Sejarah Jilid I ini ada gambar KH Hasyim Asy’ari, tapi dalam kontennya tidak dimasukkan sejarah dan kiprah perjuangan beliau. Lebih aneh lagi ada nama-nama tokoh lain yang masuk kamus ini, termasuk nama Gubernur Belanda HJ Van Mook dan tokoh militer Jepang Harada Kumaichi, yang dipandang berkontribusi dalam proses pembentukan negara Indonesia,” sesal Huda.

Lebih lanjut, Huda juga menyebut ada kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid II, di mana nama Sukarno dan Hatta tidak masuk dalam informasi khusus meski masuk pada penjelasan di awal kamus. Dia menegaskan, dengan format penyusunan kamus yang memasukkan tokoh yang berperan dalam pembentukan maupun pembangunan negara secara alfabetis, tidak ada alasan nama Sukarno dan Hatta tidak dicantumkan.

“Justru ada nama tokoh yang tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entri khusus untuk diuraikan background personalnya,” keluhnya.

Bagaimana penjelasan Kemendikbud? Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud Hilmar Farid menyebut pihaknya selalu bersandar kepada pemikiran para tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asy’ari, dalam setiap pengambilan kebijakan. Hilmar mengingatkan sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan Kemendikbud terkait untuk mengenang jasa KH Hasyim Asy’ari.

“Museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri,” ucap Hilmar dalam keterangannya yang diunggah di situs Kemendikbud, Selasa (20/4/2021).*

Rep: Ahmad
Editor: Insan Kamil

Bagikan:

Berita Terkait

PBNU Palestina

PBNU Kecam Serangan Zionis ke Gaza

Tokoh Pluralis Pesimis Nasib Pluralisme di Indonesia

Tokoh Pluralis Pesimis Nasib Pluralisme di Indonesia

dai mitra pemerintah standardisasi dai 5

Gelar Standardisasi Dai Angkatan ke 5, MUI Harapkan Dai Kompeten

Wamenag: Aturan Pakaian ASN Tak Bertentangan dengan Ajaran Agama

Wamenag: Aturan Pakaian ASN Tak Bertentangan dengan Ajaran Agama

Puluhan Ribu Jamaah Antar Jenazah Ustadz Arifin Ilham ke Pemakaman

Puluhan Ribu Jamaah Antar Jenazah Ustadz Arifin Ilham ke Pemakaman

Baca Juga

Berita Lainnya