Senin, 25 Oktober 2021 / 18 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM Mikro, Kini 20 Provinsi Hingga 19 April

ppkm pemerintah GATRA/Eva Agriana Ali/far
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Bagikan:

Hidayatullah.com — Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Skala (PPKM) Mikro akan kembali diperpanjang oleh pemerintah. Hal itu bagian dari upaya untuk menjaga tingkat pengendalian kasus Covid-19 di tingkat nasional. Perpanjangan dilakukan selama dua minggu, yaitu mulai tanggal 6 April sampai dengan 19 April 2021.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan PPKM Mikro yang dijalankan pemerintah diperpanjang dengan menambah lima provinsi.

“Pemerintah memperbesar provinsi yang ikut PPKM [Mikro], yaitu dengan data yang ada baik itu terkait dengan kasus sembuh, meninggal, aktif, kemudian total kumulatif kasus maka pemerintah menambahkan lima daerah lagi yaitu Kalimantan Utara, Aceh, Sumatra Selatan, Riau, dan Papua. Sehingga secara keseluruhan yang ikut PPKM ada dua puluh provinsi,” ujar Airlangga melalui keterangan persnya usai mengikuti rapat bersama presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (05/04/2021).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 (KPCPEN) itu menuturkan pada PPKM Mikro periode kelima ini pemerintah akan memperkecil kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga ke tingkat RT.

Berdasarkan kriteria tersebut maka Zona Merah ditetapkan jika terdapat lebih dari lima rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT, Zona Oranye 3-5 rumah, Zona Kuning 1-2 rumah, sementara Zona Hijau jika tidak ada kasus konfirmasi positif dalam satu RT.

“Kriteria ini diperbaiki karena kita ingin melihat bahwa yang terkait dengan penularan Covid-19 lebih dicegah lagi,” ujarnya.

Airlangga menambahkan, kriteria PPKM Mikro secara nasional tetap seperti kriteria sebelumnya, yaitu yang memenuhi salah satu unsur tingkat kematian di atas rata-rata nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional; dan serta tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Pada kesempatan tersebut, Airlangga juga memaparkan mengenai perkembangan kasus Covid-19 secara nasional yang cenderung lebih baik dari kondisi global.

Per 04 April, tingkat kasus aktif di Indonesia adalah 7,61 persen, lebih baik dari rata-rata dunia yang berada di 17,29 persen. Tingkat kesembuhan 89,68 persen, juga lebih baik dari tingkat kesembuhan global yang tercatat sebesar 80,53 persen. Sementara untuk tingkat kematian sebesar 2,72 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia yang berada di 2,18 persen.

Untuk lima belas provinsi yang melaksanakan PPKM Mikro pada periode sebelumnya, Airlangga mengungkapkan juga terjadi pembaikan kecuali di Provinsi Banten.

“Kalau kita lihat dari lima belas provinsi yang melakukan PPKM [Mikro] hampir seluruh provinsi mengalami penurunan [kasus], kecuali Banten yang terjadi penaikan karena memang Banten semula hanya Tangerang Raya sekarang sudah seluruh provinsi dan kemarin juga dilakukan testing secara masif,” terangnya.

Sebelumnya PPKM Mikro Periode IV yaitu tanggal 23 Maret sampai dengan 05 April, telah dilakukan pembatasan di lima belas provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

PKS Usulkan Pemisahan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Tugas Kementerian Agama

PKS Usulkan Pemisahan Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Tugas Kementerian Agama

Ini Dia Rekomendasi “Tembakau” IISD-UHAMKA untuk Pemerintah

Ini Dia Rekomendasi “Tembakau” IISD-UHAMKA untuk Pemerintah

Integrasi Universitas-Pesantren Harusnya Hasilkan Mahasiswa Dekat dengan Al-Quran

Integrasi Universitas-Pesantren Harusnya Hasilkan Mahasiswa Dekat dengan Al-Quran

Hakim MK Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

Hakim MK Tegaskan Indonesia Bukan Negara Sekuler

Masalah Pendidikan Indonesia adalah Menomorduakan Nilai-nilai agama

Masalah Pendidikan Indonesia adalah Menomorduakan Nilai-nilai agama

Baca Juga

Berita Lainnya