Jum'at, 17 September 2021 / 10 Safar 1443 H

Nasional

Antisipasi Embargo, DPR Minta Pemerintah Kembangkan Vaksin Dalam Negeri

Bahan baku vaksin sinovac
Bagikan:

Hidayatullah.com — Menyikapi adanya embargo vaksin, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menuturkan, pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin.

Adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

“Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70% masyarakat yang menjadi target sasaran,” ujar Saleh dalam keterangan resmi yang diterima Hidayatullah.com pada Senin, (29/03/2021).

Indonesia sendiri membutuhkan sekitar 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta sasaran vaksinasi. Jumlah tersebut dinilai Saleh sangat besar, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja.

Maka, pemerintah didesak untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri. Vaksin merah putih dan vaksin nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor.

“Kalau produk dalam negeri, vaksin nusantara lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara,” tutur Saleh.

Lebih lanjut, menurut para penelitinya untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor. Namun sayangnya, vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Jika diberi izin, ia menyebut diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.

Kementerian Kesehatan, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama. Saleh menyebut, perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Dengan begitu, penelitian ini bisa segera dilanjutkan.

“Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan ada hambatan proses pengiriman vaksin AstraZeneca ke Indonesia. Rencana pengiriman AstraZeneca periode Maret dan April 2021 ditunda akibat embargo di India.

“Jadwalnya kita dapat vaksin gratis dari Covax-GAVI, sudah dapat kemarin vaksin AstraZeneca gratis 1,1 juta dosis. Rencananya kita dapat 2,5 jutanya pada 22 Maret, kemudian April akan dapat 7,8 juta dosis. Ternyata ditunda, karena ada isu India embargo vaksin,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, seperti dilansir Antara, Minggu (28/03/2021).*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Tahun Ini Petugas Haji Jakarta Dituntut Lebih Optimal

Tahun Ini Petugas Haji Jakarta Dituntut Lebih Optimal

Menkes: Penanggulangan HIV-AIDS Untuk Pembangunan Kesehatan Bangsa

Menkes: Penanggulangan HIV-AIDS Untuk Pembangunan Kesehatan Bangsa

Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis Pimpin Aksi Besar 11 Mei

Koalisi Indonesia Bela Baitul Maqdis Pimpin Aksi Besar 11 Mei

TNI Ikut Bantu Kirim Al Quran ke Pelosok Papua

TNI Ikut Bantu Kirim Al Quran ke Pelosok Papua

KH. Aceng Dinilai Penulis Produktif PERSIS

KH. Aceng Dinilai Penulis Produktif PERSIS

Baca Juga

Berita Lainnya