Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Terkait HRS, Habib Aboe: Harus Ada Persamaan Perlakuan di Depan Hukum

ist.
Silaturahim jajaran PKS dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab di markas FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (11/11/2020) malam.
Bagikan:

Hidayatullah.com- Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar AlHabsyi mengatakan, seharusnya Habib Rizieq Shihab (HRS) diperlakukan sebagai warga negara sebagaimana umumnya dalam pengadilan. Menurutnya, ini adalah prinsip equality before the law, yaitu persamaan perlakuan di depan hukum.

“Oleh karenanya proses persidangan seharusnya mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemenuhan acara pidana adalah salah satu parameter untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena bangsa ini menyepakati bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” kata Habib Aboe, di Jakarta (22/03/2021).

Habib  Aboe menilai, pemaksaan pemeriksaan seorang tersangka untuk tidak hadir dalam persidangan berpotensi mengurangi hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki. Apalagi, tambah Habib Aboe, pada kasus lain seperti kasus Djoko Tjandra sampai dengan Pinangki semua tersangka bisa leluasa menghadiri persidangan.

“Tentu ini menjadi preseden tidak baik, ketika seolah-olah terlihat ada diskriminasi. Dimana seorang tersangka ngotot mau bersidang namun jaksa tidak menghendaki,” kata politisi asal Kalimantan Selatan ini.

Baca: Tak Hadiri Sidang Online, HRS: Terserah Saya Mau Divonis Berapa Tahun

Ia pun meminta Komisi Yudisial (KY) memberikan atensi pada kasus ini dan memastikan persidangan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena menurutnya kasus ini telah menjadi perhatian publik.

“Demikian pula Komnas HAM, seharusnya memantau persidangan tersebut. Karena pemaksaan seseorang terdakwa bersidang secara online berpotensi pada pelanggaran HAM,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Lebih jauh Habib Aboe mengingatkan kepada semua pihak agar konsisten dengan ketentuan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. “Karenanya, perlu komitmen dari semua pihak untuk tegak lurus mengikuti prosedur yang ada,” pungkasnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

DPRD Jabar Dukung Gerakan Dakwah dan Tarbiyah Ormas Islam

DPRD Jabar Dukung Gerakan Dakwah dan Tarbiyah Ormas Islam

Lanjutkan Semangat 212, Jamaah Masjid Al-Hikmah Tangerang Buka Muslim Market

Lanjutkan Semangat 212, Jamaah Masjid Al-Hikmah Tangerang Buka Muslim Market

Kementerian Keuangan Bantah Ada Pembayaran Rp 38 Triliun ke IMF

Kementerian Keuangan Bantah Ada Pembayaran Rp 38 Triliun ke IMF

Din Syamsuddin: Myanmar Perlu Akui Kewarganegaraan Etnis Rohingya

Din Syamsuddin: Myanmar Perlu Akui Kewarganegaraan Etnis Rohingya

FPI: HRS Istirahat, Tidak Gelar Kegiatan yang Berdampak Penumpukan Massa

FPI: HRS Istirahat, Tidak Gelar Kegiatan yang Berdampak Penumpukan Massa

Baca Juga

Berita Lainnya