Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Tolak Jabatan Presiden 3 Periode, HNW: Yang Diperlukan Revisi UU Pemilu

Muhammad Abdus Syakur/Hidayatullah.com
Hidayat Nur Wahid (HNW).
Bagikan:

Hidayatullah.com- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW) tegas menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Menurutnya yang perlu dilakukan saat ini adalah merevisi UU Pemilu, agar nantinya terlaksana secara lebih demokratis dan berkualitas.

“PKS tolak wacana jabatan presiden 3 periode. Yang diperlukan sekarang perubahan UU Pemilu, agar Pemilu lebih demokratis dan berkualitas. Bukan perubahan UUD untuk menambah masa jabatan presiden jadi 3 periode,” kata HNW di laman Twitternya, Ahad (14/03/2021).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS itu menyebut Presiden Jokowi sendiri sudah pernah menyatakan menolak usulan tersebut. “Apalagi Presiden @jokowi juga pernah menolaknya,” tandasnya.

Sementara itu akademisi yang juga tokoh Nahdlatul Ulama, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir sepakat dengan cuitan HNW tersebut, Dia mengatakan, sudah saatnya mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin Indonesia.

“Setuju Syekh @hnurwahid. Kita harus terus perbaiki kualitas demokrasi. Jangan tergoda dengan kekuasaan untuk memerintah melampaui dua periode. Persiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan di NKRI dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila,” cuit Gus Nadir.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi wacana yang berkembang di ranah publik soal presiden menjabat 3 periode. Menurutnya ini akal-akalan saja.

“Jangan ada yang terpancing dengan wacana masa jabatan presiden 3 periode. Ini ide yang buruk dari semua seginya dan cuma digulirkan sebagai jebakan saja,” kata Prof Jimly melalui akun Twitter @jimlyAs, pada Ahad (14/03/2021) seperti yang dilihat hidayatullah.com.* Azim Arrasyid

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Komisioner HAM Temui Presiden Jokowi Bahas  Perpres Pendirian Rumah Ibadah

Komisioner HAM Temui Presiden Jokowi Bahas Perpres Pendirian Rumah Ibadah

Diduga Menghina Agama, Sukmawati Soekarnoputri Dipolisikan

Diduga Menghina Agama, Sukmawati Soekarnoputri Dipolisikan

MUI: Tak Bisa Mengganti Puasa dengan Fidyah karena Alasan Pandemi

MUI: Tak Bisa Mengganti Puasa dengan Fidyah karena Alasan Pandemi

Tindak Berlebih-lebihan Densus Antisipasi Terorisme Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM

Tindak Berlebih-lebihan Densus Antisipasi Terorisme Dinilai Sebagai Pelanggaran HAM

Peserta Kongres Gay ke Batu dengan Dalih Wisatawan

Peserta Kongres Gay ke Batu dengan Dalih Wisatawan

Baca Juga

Berita Lainnya