Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Izin Reklamasi Pulau I Dicabut, Wagub DKI: Kami Bersyukur

istimewa
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Bagikan:

Hidayatullah.comMahkamah Agung (MA) menyatakan izin reklamasi Pulau I yang dimiliki PT Jaladri Kartika Pakcin dicabut. Putusan tersebut sekaligus mengoreksi vonis PTUN Jakarta dan PT TUN DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bersyukur peninjauan kembali (PK) gugatan izin reklamasi Pulau I yang dicabut Gubernur DKI Anies Baswedan diterima oleh Mahkamah Agung (MA). Dia mengatakan setelah ini pihaknya akan mempelajari lagi langkah selanjutnya setelah PK reklamasi Pulau I diterima MA.

“Kami bersyukur, alhamdulillah kalau PK dikabulkan,” kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin (08/03/2021) malam.

MA menolak gugatan pihak termohon PT Jaladri Kartika Pakci terkait izin reklamasi Pulau I yang dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kabul PK, batal judex facti PT, adili kembali. Tolak gugatan,” bunyi amar putusan MA pada laman resmi lembaga tersebut, Senin (08/03/2021).

Sengketa tersebut teregister di MA dengan nomor: 32 PK/TUN/2021 dan nomor perkara pengadilan tingkat pertama: 113/G/2019/PTUN.JKT. Masih melalui laman resmi website MA, jenis perkara tercatat sebagai tata usaha negara (TUN) dan klasifikasi terkait perizinan.

Amar putusan tersebut diketok oleh Ketua Majelis Hakim Supandi bersama dua hakim lainnya, yakni Sudaryono dan Hary Djatmiko dan panitera pengganti Teguh Satya Bhakti.

Baca juga: Rasisme, Anies Baswedan, dan Jejak Darah Kepahlawanan

Diketahui kasus ini bermula saat Anies pada 6 September 2018 mengeluarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1409 tahun 2018 perihal Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi sepanjang yang berhubungan dengan Keputusan Gubernur Nomor: 2269 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I kepada PT Jaladri Kartika Pakci.

PT Jaladri Kartika Pakci tidak terima dan menggugat Anies ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gayung bersambut. Pada 11 Desember 2019, PTUN Jakarta membatalkan dan mewajibkan Anies mencabut SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1409 Tahun 2018 di atas.

Anies kemudian mengajukan banding, namun buntu. PT TUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta. Duduk sebagai ketua majelis Sulistyo, dengan anggota Dani Elpah dan Disiplin Manao.

Mengetahui hal itu, Anies tidak mengajukan kasasi tapi langsung PK. Hasilnya permohonannya dikabulkan MA. Sebelum menganulir izin reklamasi Pulau I, MA juga mencabut izin reklamasi Pulau M yang dikantongi oleh PT Manggala Krida Yudha.*

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Jokowi Klaim Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat, Fadli Zon: Lancar Curangnya?

Jokowi Klaim Pemimpin Dunia Ucapkan Selamat, Fadli Zon: Lancar Curangnya?

Terkait Kritikannya, Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Dipanggil Polisi

Terkait Kritikannya, Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Dipanggil Polisi

Menkumham: Insiden Ahmadiyah belum tentu pelanggaran HAM

Menkumham: Insiden Ahmadiyah belum tentu pelanggaran HAM

Gramedia Bakar Buku yang Dianggap Menghina Nabi

Gramedia Bakar Buku yang Dianggap Menghina Nabi

Kerusuhan Papua Telan Korban TNI, Penerbangan ke Wamena Ditunda Sementara

Kerusuhan Papua Telan Korban TNI, Penerbangan ke Wamena Ditunda Sementara

Baca Juga

Berita Lainnya