Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Bersama Majelis Tinggi Demokrat, AHY Datangi Kemenkumham

AHY Kemenkumham
Bagikan:

Hidayatullah.com — Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bersama jajaran pengurus tingkat daerah akan menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). AHY ingin menegaskan keabsahan Partai Demokrat yang dipimpinnya setelah ada gelaran yang diklaim sebagai kongres luar biasa atau KLB.

“Sebagai tindak lanjut atas langkah-langkah hukum dan administrasi yang ditempuh, pagi ini dipimpin langsung oleh Mas Ketum AHY dan didampingi 34 Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta ratusan pengurus DPP PD akan mendatangi Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menegaskan legalitas dan keabsahan para Ketua DPD dan Ketua DPC kabupaten/kotanya masing-masing,” kata Sekretaris Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya, Senin (08/03/2021).

Menurut Syarief, nantinya mereka akan menunjukkan kepada Kemenkum Ham bahwa apa yang dilakukan KLB Deli Serdang merupakan tindakan pelanggaran hukum.

“Sama halnya dengan kita kalau bernegara, itu adalah payungnya UUD 1945, dan semuanya itu mengikat. Jadi kalau ada pelanggaran diluar AD/ART itu sama saja melanggar hukum,” ucapnya.

Sebelumnya, salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan juga menyatakan akan mendaftarkan hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Rencananya kata Hencky, pendaftaran itu sendiri akan dilakukan pada Senin 8 Maret 2021. Dia mengungkapkan, dalam pendaftaran tersebut tidak akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Moeldoko.

Dalam forum tersebut mereka manyatakan bahwa kepemimpinan partai berlambang bintang mercy itu bukan lagi ditangan Agus Harimurty Yudhoyono (AHY).

Adapun kubu AHY mengatakan KLB di Deli Serdang ilegal lantaran tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART partai.

Terkait kisruh KLB Deli Serdang ini, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah akan memprosesnya secara hukum setelah ada laporan dari penyelenggara. Dasar penyelesaian kisruh Demokrat ini yakni UU Partai Politik dan AD ART Partai Demokrat tahun 2020.*

Baca juga: Moeldoko Ketum Partai Demokrat Versi KLB, Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Fadli Zon: Pemerintah Harus Segera Tangkap Peluang dengan Arab Saudi

Fadli Zon: Pemerintah Harus Segera Tangkap Peluang dengan Arab Saudi

Almarhum M Syachrie, Korban Aksi Bela Quran Tak Punya Riwayat Sakit Asma

Almarhum M Syachrie, Korban Aksi Bela Quran Tak Punya Riwayat Sakit Asma

RAPBN 2016 Belum Cerminkan Janji Kampanye Jokowi

RAPBN 2016 Belum Cerminkan Janji Kampanye Jokowi

Fahri Hamzah: Masyarakat Jangan Berlebihan Tanggapi Isu Masa Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode

Fahri Hamzah: Masyarakat Jangan Berlebihan Tanggapi Isu Masa Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode

42 Tahun Darul Huffadh, Raih Penghargaan “Pesantren Pelopor Tahfidz Qur’an Terbaik ke-2 Indonesia”

42 Tahun Darul Huffadh, Raih Penghargaan “Pesantren Pelopor Tahfidz Qur’an Terbaik ke-2 Indonesia”

Baca Juga

Berita Lainnya