Sabtu, 18 September 2021 / 11 Safar 1443 H

Nasional

Sekum Muhammadiyah Minta Perpres Investasi Miras Direvisi: Pertimbangkan Dampak Kesehatan, Sosial, dan Moral Bangsa

Zulkarnain/hidayatullah.com
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti pada pengajian bulanan Muhammadiyah tentang Palestina di Menteng, Jakarta, Jumat malam (05/01/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menjadi turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) agar direvisi.

Abdul Mu’ti meminta pemerintah agar mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, moral bangsa terkait kebijakan investasi minuman keras (miras) yang menuai polemik tersebut. Ia meminta agar pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, terkhusus umat Islam di negeri ini.

“Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis di Twitternya pada Senin (01/03/2021) pantauan hidayatullah.com malam ini.

Baca: Senator Papua Minta Jokowi Cabut Kebijakan Legalisasi Miras: Tokoh Gereja Maunya Diharamkan

Abdul Mu’ti meminta pemerintah agar tidak cuma memperhatikan sektor ekonomi dalam memutuskan suatu kebijakan. “Sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, tetapi juga dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa,” pesannya.

“Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, Pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang menjadi turunan UU Ciptaker. Pembukaan keran investasi miras lewat Perpres ini menimbulkan penolakan dari berbagai pihak.

Pada regulasi itu, ada sejumlah persyaratan antara lain penanaman modal baru bisa dilakukan di Provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal setempat. Persyaratan selanjutnya, penanaman modal di luar provinsi itu, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur setempat.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Tahun Politik, DPR Lihat Ada Upaya Mengadu Domba Umat

Tahun Politik, DPR Lihat Ada Upaya Mengadu Domba Umat

MUI Keluarkan Fatwa terkait Ziswaf Air Bersih dan Pemaksaan Hubungan Suami Istri

MUI Keluarkan Fatwa terkait Ziswaf Air Bersih dan Pemaksaan Hubungan Suami Istri

Nashirul: Keadilan Harus Ditegakkan

Nashirul: Keadilan Harus Ditegakkan

Maksimalkan Potensi Dakwah, IKADI Gelar Munas ke-2

Maksimalkan Potensi Dakwah, IKADI Gelar Munas ke-2

Wapres JK: Teknologi Bermanfaat Tapi Bisa Picu Kerusuhan

Wapres JK: Teknologi Bermanfaat Tapi Bisa Picu Kerusuhan

Baca Juga

Berita Lainnya