Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ketua Fraksi PAN DPR: Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras Harus Dikaji Ulang

perpres investasi miras
Bagikan:

Hidayatullah.com — Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal diserukan agar dikaji ulang. Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2021 ini berpotensi menimbulkan polemik, karena ada pasal yang mengatur investasi minuman keras (miras).

Menurut Saleh, pasal-pasal yang mengatur investasi miras dalam Perpres berpotensi menimbulkan polemik dan keresahan di tengah masyarakat. “Harus direview (dikaji ulang) dan dikaji serius. Saya yakin betul bahwa manfaat dari investasi dalam bidang industri miras sangat sedikit. Sementara mudaratnya sudah pasti lebih banyak,” kata Saleh Daulay dalam rilisnya Minggu (28/02/2021).

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR ini mempertanyakan sikap pemerintah yang membolehkan investasi miras di beberapa provinsi tertentu. “Pertanyaannya, apakah nanti miras tersebut tidak didistribusikan ke provinsi lain? Sekarang saja yang belum ada aturan khusus seperti ini, perdagangan miras sudah banyak ditemukan di tengah masyarakat. Dengan Perpres ini, tentu akan lebih merajalela lagi,” bebernya.

Wakil Ketua MKD DPR ini khawatir dengan perpres itu semakin marak miras oplosan, ilegal, dan palsu. Miras oplosan, ilegal, dan palsu ini sangat mungkin beredar di luar provinsi yang diizinkan dalam Perpres. Aparat kepolisian dan BPOM sudah sering menangkap para pelakunya. Adalah fakta bahwa mayoritas masyarakat Indonesia menolak miras.

“Ingat, miras potensial memicu tindakan kriminalitas. Para peminum miras sering melakukan kejahatan di luar alam bawah sadarnya. Pengaruh minuman memang sangat tidak baik. Kalau sudah kecanduan, sulit untuk menormalisasikannya kembali. Kalau alasannya untuk mendatangkan devisa, saya kira pemerintah perlu menghitung dan mengkalkulasi ulang,” pesan Saleh.

Legislator dapil Sumatera Utara II ini melanjutkan, berapa sebetulnya pendapatan yang bisa diperoleh negara dari miras tersebut. Lalu, bandingkan dengan mudarat dan kerusakan yang mungkin terjadi akibat miras. “Saya menduga, devisanya tidak seberapa, tetapi kerusakannya besar. Ini termasuk ancaman bagi generasi milenial yang jumlahnya sangat besar saat ini,” tutupnya.*

Baca juga: Menolak Legalisasi Miras Demi Kemaslahatan Bangsa

Rep: Azim Arrasyid
Editor: Bambang S

Bagikan:

Berita Terkait

Sajadah dari Muslim Papua

Sajadah dari Muslim Papua

AM Hendropriyono Sebut Organisasi Pelindung FPI Menunggu Giliran

AM Hendropriyono Sebut Organisasi Pelindung FPI Menunggu Giliran

Koalisi Dosen UNAIR Menolak Gelar Honoris Causa Muhaimin Iskandar

Koalisi Dosen UNAIR Menolak Gelar Honoris Causa Muhaimin Iskandar

PBNU: Pemerintah Harus Lihat Angka Korban Generasi Muda Akibat Minol

PBNU: Pemerintah Harus Lihat Angka Korban Generasi Muda Akibat Minol

Aktivis Feminis dan Taufiq Keamas Malah Tak Setuju

Aktivis Feminis dan Taufiq Keamas Malah Tak Setuju

Baca Juga

Berita Lainnya